Airlangga Pastikan Tak Ada Arahan Khusus dari Jokowi Terkait Sidang MK: Jelaskan Sesuai Tugas Masing-Masing
Empat menteri dipanggil Mahkamah Konstitusi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres 2024.
Empat menteri dipanggil Mahkamah Konstitusi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres 2024.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tak ada arahan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Jumat (5/4).
Diketahui, empat menteri dipanggil Mahkamah Konstitusi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres 2024, empat menteri tersebut diantaranya Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Rismaharini.
"Arahan khususnya tidak ada," kata Airlangga, saat diwawancarai di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4).
Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi hanya meminta agar para menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres.
"Arahan Pak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya. Sesuai dengan tugas dari masing-masing dan fungsi dari masing-masing menteri, ya," imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk mengakomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, melainkan merupakan sikap mandiri yang diambil Hakim Konstitusi.
Airlangga tak menjelaskan secara rinci apa peran Jokowi di pemerintahan lima tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut belum ada undangan yang diterima olehnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi blak-blakan menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye, berpihak dalam Pemilu
Baca SelengkapnyaDia menyebut sidang MK berjalan dengam lancar dan tak ada kendala sama sekali.
Baca SelengkapnyaAirlangga menilai arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 sudah jelas
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, hampir seluruh presiden masuk dalam partai politi
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari soal namanya ikut diseret-seret dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya