Alex Noerdin: Perintah presiden bahwa kebijakan tidak bisa dipidana

Merdeka.com - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin turut menghadiri arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perlambatan ekonomi karena serapan anggaran modal yang rendah. Alex mengakui memang banyak kepala daerah yang takut mengeluarkan kebijakan karena khawatir nantinya berurusan dengan hukum.

"Ini yang ditunggu-tunggu, kami seluruh gubernur karena begitu banyaknya sekarang yang takut mengambil kebijakan, sehingga melambat pembangunan di daerah," kata Alex di Istana Bogor, Senin (24/8).

Alex menyambut baik inisiatif Presiden Jokowi mengumpulkan para gubernur, Kapolda, Kajati seluruh Indonesia untuk menyamakan persepsi agar serapan anggaran bisa maksimal. Dalam pertemuan tersebut, kata Alex, Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk tidak khawatir mengeluarkan kebijakan terlebih berkaitan dengan pembangunan.

"Tadi perintah presiden bahwa kebijakan itu tidak (bisa) dipidana, kemudian ada beberapa hal lagi yang berikan semacam dorongan pada seluruh gubernur, kapolda, dan kajati supaya satu demi untuk meningkatkan pembangunan," jelasnya.

Lebih lanjut, Alex menambahkan, bukan berarti para kepala daerah ada jaminan bebas berurusan dengan hukum jika mengeluarkan suatu kebijakan. Apalagi kebijakan yang diambil itu menyebabkan serapan anggaran menjadi besar.

"Bukan soal jaminan, kalau salah ya salah. Kalau kebijakan itu kesalahan administratif jangan dipenjara," tegasnya.

Menurut Alex, untuk Provinsi Sumatera Selatan, serapan anggaran sudah mencapai 35 persen. Walaupun terbilang kecil, kata Alex, dibanding provinsi lain serapan anggaran tersebut terbilang lumayan besar.

"Masih terlalu kecil, tapi dibanding daerah lain cukup bagus. Apalagi kami akan menghadapi Asian Games 2018, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil untuk percepatan persiapan itu," tutupnya.