Anak Cawabup Jayapura ditangkap diduga terkait politik uang

Merdeka.com - Anak dari Giri Wijiantoro, calon wakil bupati Jayapura nomor urut dua Pilkada Jayapura ditangkap bersama dua timses terkait dugaan kecurangan dan politik uang. Ketiganya berinisial HW, K dan L.

"Iya, ada tiga orang yang sementara di BAP, kami belum bisa rilis secara utuh," kata Ketua Panwas Kabupaten Jayapura Ronald Manoach kepada Antara kemarin.

Terkait dugaan persoalan ini, sudah ada pasangan calon yang mengaku akan mengajukan keberatan dan pengaduan tertulis kepada Panwas Kabupaten Jayapura.

"Ada yang baru mengadu dan akan melaporkan besok dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5, yang lain belum ada. Nomor 5 informasinya mereka mengecek Panwas, mereka mau melaporkan terkait masalah ini, mereka punya bukti-bukti, kami sampaikan silakan laporkan," katanya.

Mengenai aduan atau laporan adanya dugaan kecurangan pada pilkada di Kabupaten Jayapura, alumni Universitas Saind dan Teknologi Jayapura itu mengaku sudah ada empat kasus yang diproses.

"Termasuk kasus ini yang sedang kami kerjakan hingga malam ini. Panwas terus bekerja secara marathon untuk menyikapi dan menangani berbagai laporan dugaan kecurangan," kata Ronald.

Sebelumnya, HW, K dan L, dilaporkan ditangkap dan diamankan oleh tim Gakkumdu, Panwas dan jajaran polisi dari Kabupaten Jayapura karena diduga telah melakukan kecurangan pilkada.

Persoalan ini juga mendapat tanggapan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura nomor urut 1 Yanni-Sadrak Afasedanya melalui kuasa hukumnya Arsi Divinubun, berniat melaporkan dugaan kecurangan pilkada berupa mengumpulkan dan menyebarkan surat undangan serta politik uang.

"Kami akan segera laporkan persoalan siang tadi yang terjadi di salah satu TPS dekat Hotel Merbau, Sentani, kepada Panwas Jayapura," kata Arsi Divinubun.

Menurut dia, anak dari Giri Wijiantoro, salah satu calon Wakil Bupati Jayapura nomor urut 2, bersama dua orang rekannya K dan L yang diduga kuat telah mengumpulkan, menyebarkan surat undangan dan melakukan politik uang di salah satu TPS.

"Karena diindikasikan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2, kami sangat keberatan. Kami minta kepada Panwas Jayapura untuk bersikap tegas karena jika ini tidak ditindaklajuti secara hukum, maka Panwas yang akan kami laporkan ke Jakarta," katanya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari kubu pasangan nomor urut dua maupun kuasa hukum yang bersangkutan. (mdk/cob)