Follow
Antasari Bicara Sosok yang Ideal untuk Isi Jabatan Pimpinan KPK
Merdeka.com - Pencarian calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlangsung. Sebagai orang yang pernah duduk di kursi pimpinan di KPK, Antasari Azhar memberikan saran.
Menurut dia, struktur pimpinan KPK harus diisi orang-orang yang mengerti hukum atau berlatar belakang penegak hukum. Sehingga, lebih bijak saat menangani suatu kasus. Sebab, setiap gelar perkara jaksa dan polisi pasti memiliki pandangan masing-masing.
"Seperti saya ketua KPK, (seorang) Jaksa, saya akan melihat, yang saya lihat itu setiap petunjuk yang dikasih itu adalah antisipasi untuk menangani ke sidang. Buktinya gimana? alat bukti cukup belum? faktanya mana? melanggar unsur ini atau enggak? Ya kalau dia bukan Jaksa bukan Polisi gimana? Saya bicara yang realitanya ini," papar Antasari saat diskusi bersama aktivis media sosial Denny Siregar di Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).
-
Bagaimana MK menentukan komposisi saksi? 'Mau komposisinya seperti apa, diserahkan kepada pihak-pihak itu, yang penting jumlahnya 19 atau tidak lebih dari 19, mau ahlinya 9 saksinya 10 boleh. Mau ahlinya 5 saksinya 14, boleh,' ungkap Fajar.
-
Siapa yang dipersilakan MK untuk menyampaikan kesimpulan? Selama RPH berlangsung, ia mempersilakan apabila terdapat pihak yang ingin menyampaikan kesimpulan dalam bagian penanganan PHPU Pilpres 2024.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
Siapa yang menentukan kebenaran fakta? Fakta adalah informasi yang bersifat objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan atau penelitian.
-
Siapa saja yang bersaksi di sidang MK? Sebagai informasi, empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.
-
Siapa yang memimpin Sidang PPKI? Sidang bersejarah itu dipimpin oleh Soekarno.
Memang, Antasari mengatakan, penentuan suatu perkara diputuskan berdasarkan paparan bukan pimpinan. Tapi masalah, pimpinan mempunyai wewenang menghadirkan saksi-saksi sesuai pelanggarannya.
"Saksinya dari mana nanti," ujar dia.
Sebelumnya Wakil Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Indriyanto Seno Adji mengatakan, sudah ada 22 orang yang mendaftarkan sebagai Capim KPK 2019-2023 hingga Jumat 21 Juni sore.
"Pelamarnya variatif, ada dari unsur advokat, Polri, PNS, pensiunan jaksa, dosen, dan lain-lain," kata Indriyanto.
Pendaftaran Capim KPK diselenggarakan mulai 17 Juni sampai dengan 4 Juli 2019.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Alexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca Selengkapnya
Tanak mengusulkan tidak ada posisi ketua dan wakil di dalam KPK, cukup disebut pimpinan
Baca Selengkapnya
Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan
Baca Selengkapnya
Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca Selengkapnya
KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca Selengkapnya
Ada sejumlah hal yang perlu ada perubahan, terutama yang menyangkut masalah manajemen SDM.
Baca Selengkapnya
Pimpinan dan pegawai KPK jangan hanya cuma mentaati aturan hukum.
Baca Selengkapnya
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca Selengkapnya
Buntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca Selengkapnya
Ketika KPK yang sekarang berada dalam rumpun eksekutif, kata Michael, hal itu membuat independensi secara kelembagaan hanya di rumpun eksekutif saja.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan mengingatkan MKMK untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Baca Selengkapnya
Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca Selengkapnya