Apa mungkin satu sekolah punya 1.000 unit komputer butuh UPS Rp 6 M?
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama blak-blakan soal munculnya dana siluman yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 lalu. Mantan Bupati Belitung Timur itu menemukan anggaran Rp 335 miliar dari 55 kegiatan untuk membeli UPS untuk SMK dan SMU yang masing-masing dihargai hampir mencapai Rp 6 miliar.
Bahkan, mantan Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun mengaku kecolongan soal anggaran pengadaan UPS hingga Rp 6 miliar untuk satu sekolah. Padahal, selama proses pembahasan anggaran tersebut tidak pernah dimasukkan.
Apakah perlu sebuah sekolah diberikan 1 unit UPS seharga Rp 6 miliar?
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
Praktisi IT dan komputer Herry Setiono mengaku heran dengan proses pengadaan UPS yang mencapai Rp 6 miliar bagi satu sekolah. Bahkan, harga sebuah UPS saja tidak menyentuh angka yang tercantum dalam APBD 2014 itu.
"UPS dengan harga Rp 6 juta memang ada, jangankan Rp 6 juta, Rp 60 juta lebih juga ada. Tapi itu terlalu berlebihan. Bisa saya pastikan bukan untuk handle satu unit komputer melainkan perangkat yang membutuhkan daya yang lebih besar," ujar Herry saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).
Dia menambahkan, ada berbagai macam merek UPS yang tersebar di pasaran. Dan APC merupakan salah satu merek UPC yang terkenal dan bisa dipakai untuk penggunaan komputer desktop maupun server.
Penelusuran merdeka.com, UPS merek APC yang paling termahal seharga Rp 125.589.200 dengan kapasitas sebesar 20 kVA atau setara dengan 16 kW. UPS dengan kapasitas tersebut mampu menjaga 100 unit komputer dan lampu sebuah kantor IT dari mati listrik.
Jika ditotal, anggaran Rp 6 miliar untuk pengadaan UPS cukup untuk menjaga daya listrik bagi 1.000 unit komputer dalam satu sekolah. Biaya perawatan pun ikut membengkak karena harus dilakukan secara intensif.
"Untuk kasus bila listrik mati, idealnya adalah menggunakan UPS dan genset. Di mana UPS diperlukan untuk menghindari putusnya listrik waktu pemindahan listrik PLN ke genset. Juga tidak perlu UPS semahal itu (Rp 6 juta satu UPS), sesuai kebutuhan saja. Atau bisa juga menggunakan UPS central plus genset, UPS central lebih mahal namun dan juga biaya perawatan juga lebih mahal misal seperti data center," papar Herry.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sementara untuk kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.
Baca SelengkapnyaGuru tersebut menjual sedikitnya 26 unit komputer dan beberapa barang elektronik lainnya milik sekolah
Baca SelengkapnyaKejaksaan menahan eks Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman, tersangka korupsi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 yang merugikan negara Rp8,2 miliar.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Dispendik Jatim dan seorang kepala sekolah SMK swasta korupsi uang pembangunan sekolah hingga Rp8,2 miliar. Begini nasibnya sekarang
Baca Selengkapnyakondisi bangunan ruang kelas sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaBiaya untuk bisa sekolah di Binus International School cukup mahal jika membandingkan dengan gaji atau upah minimum provinsi (UMP).
Baca Selengkapnya