Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dinilai mampu kurangi korupsi daerah

Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dinilai mampu kurangi korupsi daerah Mendagri Tjahjo Kumolo. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menilai, keberadaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sangatlah penting. Karena itu, perlu penguatan terhadap lembaga inspektorat.

Menurut dia, selama kurun empat tahun salah satu prioritas pembenahan tata kelola pemerintah daerah yang dilakukan adalah penguatan APIP.

"Inilah yang kami bahas, duduk bersama KPK dan BPK," kata Mendagri dalam Rapat Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Tahun 2018 di Kota Bengkulu pada Selasa (9/10).

Menurut dia, inspektorat daerah bisa kuat bila aparat di dalamnya bisa independen. Bukan lagi menjadi bawahan sekretaris daerah (Sekda). Tentunya, pangkat mereka harus naik selevel Sekda.

Begitu juga dalam pertanggung jawaban kinerja. Idealnya, kata dia, inspektorat kabupaten/kota tanggung jawabnya ke gubernur. Sedangkan, tingkat provinsi kepada Mendagri.

"Kalau di bawah Sekda susah. Masa harus memeriksa temannya sendiri sesama SKPD," ujar Tjahjo.

Dengan begitu, inspektorat selaku aparat pengawas pemerintah tak lagi gamang, serta takut dievaluasi kepala daerah. Hasil pengawasan mereka pun menjadi lebih berkualitas.

"Untuk itu, aspek anggaran, agar APIP dapat membiayai kegiatan pengawasan yang dibutuhkan secara memadai. Begitu juga SDM-nya," ungkap dia.

Sekarang ini, permasalahan korupsi di daerah, merupakan fenomena gunung es yang tidak dapat diselesaikan secara parsial dan reaktif.

Makanya, dibutuhkan peranan APIP yang berintegritas dan profesional. Lalu, lembaga ini juga dapat mendorong perangkat daerah lain membangun sistem pengendalian yang handal.

"APIP juga harus meningkatkan kapabilitasnya menuju APIP Level III yang mampu mendeteksi terjadinya penyimpangan dan mampu memberikan nasihat kepada perangkat daerah lainnya," ujar Tjahjo.

Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, telah memerintahkan untuk melakukan penguatan pencegahan pada tiga sektor area rawan korupsi.

"Yakni, sektor perizinan dan tata kelola niaga, lalu keuangan negara dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi," kata dia.

Di luar itu, kata Tjahjo, opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, tak selalu menjadi jaminan daerah tersebut disebut berhasil. Tapi juga bagaimana pertumbuhan ekonominya serta upaya menekan angka kemiskinan.

"Lalu, mengurangi tingkat pengangguran, kemudian mampu menarik investor ke daerahnya," tambah dia.

(mdk/paw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Menko Polkam Paparkan Gebrakan Desk Pencegahan Korupsi, Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp6,7 Triliun
FOTO: Menko Polkam Paparkan Gebrakan Desk Pencegahan Korupsi, Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp6,7 Triliun

Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola berhasil membuat gebrakan sejak dibentuk pada 10 Oktober 2024 dengan hasil yang sangat memuaskan.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh

Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Temui Jaksa Agung, Ini Sederet Hal Dibahas
Ketua KPK Temui Jaksa Agung, Ini Sederet Hal Dibahas

Setyo menemui Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung dan Ketua KPK Bertemu, Ini yang Dibahas
Jaksa Agung dan Ketua KPK Bertemu, Ini yang Dibahas

Hubungan Kejagung dan KPK hingga kini berjalan baik tanpa adanya persaingan yang bersifat negatif.

Baca Selengkapnya
KPK Akui Ada Masalah Hubungan Kelembagaan dengan Polri dan Kejaksaan
KPK Akui Ada Masalah Hubungan Kelembagaan dengan Polri dan Kejaksaan

Johan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi

Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Mas Adi: Pencegahan Korupsi Perlu Kerja Sama dan Langkah Strategis
Mas Adi: Pencegahan Korupsi Perlu Kerja Sama dan Langkah Strategis

Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.

Baca Selengkapnya
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada

Tanak menjelaskan, sasaran tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk indikator untuk mengukur dampak pencegahan korupsi menggunakan Survei Penilaian Integritas.

Baca Selengkapnya
KPK dan Polri Tingkatkan Sinergi untuk Pemberantasan Korupsi
KPK dan Polri Tingkatkan Sinergi untuk Pemberantasan Korupsi

Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama jajarannya bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri.

Baca Selengkapnya
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

Pemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi

Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.

Baca Selengkapnya