ASN Kedapatan Langgar PPKM Darurat Harus Ditindak Tegas

Merdeka.com - Pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menyikapi lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air. Kebijakan ini berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli mendatang.

DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia meminta pemerintah menindak tegas oknum aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar PPKM Darurat.

"Pemerintah harus menindak tegas bagi oknum ASN yang dengan sengaja melanggar ketentuan PPKM Darurat agar dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh masyarakat," kata Ketua Umum DPP LPKAN, Mohammad Ali, di Surabaya. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (8/7).

Menurut dia, aparat penegak hukum tidak boleh tebang memilih menindak pelanggaran aturan PPKM Darurat. Sekalipun pelakunya penyelenggara pemerintahan yang dengan sengaja memanfaatkan kondisi kedaruratan COVID-19 dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sebab hari itu tidak sesuai dengan nomenklatur keuangan negara dan peraturan yang berlaku, agar bangsa dan negara tidak dirugikan.

Meski demikian, katanya, hal itu bisa dicegah dengan sinergi dan koordinasi yang jelas dan tegas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota agar tidak muncul masalah klasik terkait warga masyarakat yang tidak tertangani karena dampak COVID-19.

"Karena sifatnya darurat maka semua daerah harus mau menerima jenazah Covid-19 tanpa harus melihat KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun Kartu Keluarga jenazah sampai dengan pemakaman. Jadi tidak terjadi lempar tanggung jawab antar-pemerintahan, karena adanya ego sektoral," ujarnya.

Selain itu, Ali menyampaikan, perlu ada pengendalian dan pengawasan secara ketat terkait harga kebutuhan bahan pokok (sembako) dan pengendalian harga obat-obatan (vitamin/suplemen untuk imunitas tubuh) oleh pemerintah dan harus ditindak dengan tegas para pelaku yang menaikkan harga di atas harga standar pemerintah.

"Jadi perlu adanya kajian strategis secara ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang selaras dengan ketentuan pelaksanaan PPKM Darurat berkolaborasi dengan kearifan lokal," katanya.

Ditambahkan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait ketentuan PPKM Darurat kepada ketua Rukun Warga (RW) di Surabaya.

"Varian baru COVID-19 sangat cepat sekali menyebarnya sehingga perlu kebersamaan," kata Armuji.

Selain mensosialisasikan ketentuan PPKM Darurat sesuai Surat Edaran Wali Kota Surabaya, Armuji juga menjelaskan penanganan pertama pasien konfirmasi positif COVID-19 hingga peran Kampung Tangguh untuk menekan laju infeksi di wilayah perkampungan.

"Peran Kampung Tangguh menjadi pilar utama pemkot untuk mengendalikan dan mengatasi pandemi COVID-19," katanya.