Bang Yos: Jokowi tunda pelantikan Komjen Budi itu saran saya
Merdeka.com - Ketua Umum PKPI Sutiyoso memiliki perbedaan pandangan terkait pencalonan Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan, dengan partai pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam KIH. Menurut Sutiyoso, semua partai pendukung itu setuju Budi segera dilantik, namun dirinya meminta penundaan dulu.
Alhasil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengikuti sarannya untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan, dan mengangkat Plt Komjen Polisi Badrodin Haiti.
"Ya itu yang saya sarankan persis itu. Walaupun saya berseberangan dengan yang lain. Jadi menunda untuk menghormati sudah disetujui DPR, tapi karena ada masalah di KPK, maka kita tunda, bukan dibatalkan," ujar politikus yang akrab disapa Bang Yos di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1).
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa jabatan politik Budi saat ini? Jabatannya adalah seorang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
-
Kenapa pengangkatan KGPH Purbaya diprotes? Adik Pakuwana XII, GKR Wandasari atau Gusti Moeng, menyebut pengangkatan KGPH Purbaya sebagai putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta tidak sesuai adat.
-
Kenapa Golkar belum putuskan Ridwan Kamil? 'Waktu itu kan mungkin Ridwan Kamil bersedia karena waktu itu berasumsi bahwa Pak Anies Baswedan tidak akan maju lagi karena sudah jadi capres,' kata Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Bagaimana kubu Prabowo-Gibran menanggapi permohonan tersebut? Menanggapi permohonan tersebut, kubu Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait dalam sidang tersebut menghadirkan mantan wakil menteri hukum dan HAM yang juga seorang Guru Besar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej sebagai ahli di muka MK.
Sutiyoso mengatakan, dengan begitu KPK diminta untuk mempercepat proses hukum yang melibatkan Budi Gunawan.
"Di sisi lain, kita hormati KPK, dengan catatan dipercepat kasusnya supaya sikapnya jelas mau dilantik atau tidak. Kalau salah ya enggak dilantik, kalau bebas kan dilantik," ujarnya.
Sutiyoso menambahkan, jika status hukum Budi sudah jelas di KPK, maka presiden dapat melantik Kapolri yang baru. "Ya kalau sudah jelas semua jelas statusnya, baru kita melantik atau dibatalkan, pilih yang baru," ujarnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang Kaesang Pangarep maju di Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin merupakan salah satu tokoh yang pernah mengusulkan Jokowi tiga periode.
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaBudiman Sudjatmiko pernah meminta jatah kursi menteri kepada PDIP meski hanya untuk tiga bulan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dikabarkan menitipkan nama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaHNW menegaskan, PKS sejak awal sudah menolak pindahnya ibu kota.
Baca SelengkapnyaJokowi hanya memberi tanggapan singkat saat disinggung mengenai Pilkada Jateng.
Baca SelengkapnyaKomjen (Purn) Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyinggung adanya permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Baca SelengkapnyaBudi Arie meminta masyarakat menunggu terkait wacana reshuffle tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi telah menunjukkan bahwa ia solid bersama relawannya dengan memberikan jabatan di kabinet, ketimbang PDIP sebagai partainya.
Baca Selengkapnya