Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Banyak Lubang Bekas Tambang Menganga di Kaltim, KPK Nilai Pengawasan Tidak Beres

Banyak Lubang Bekas Tambang Menganga di Kaltim, KPK Nilai Pengawasan Tidak Beres Lokasi kolam bekas galian tambang batubara. ©2019 Merdeka.com/Saud Rosadi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Timur yang menyisakan ratusan lubang bekas galian yang menganga. Lembaga antirasuah itu menilai pengawasan pertambangan di Kaltim tidak beres.

Dalam penerbangan ke Samarinda, Kalimantan Timur, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melihat banyak lubang galian bekas tambang.

"Iya, dari atas saja sudah kelihatan (lubang bekas tambang)," kata Alexander, ditemui di kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gadjah Mada, Rabu (26/6).

Alexander bertemu Kadis ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata. Dalam perbincangannya dengan Widhi, Alexander menyadari ada perbedaan persepsi penafsiran peraturan soal jaminan reklamasi. Menurut Widhi, jaminan reklamasi bukan untuk menutup tambang tapi untuk penanaman kembali.

"Karena sebenarnya, kalau penambangan itu benar dan lubang sudah digali, diambil tambangnya (materialnya), kemudian bergeser menggali yang lain, nah galiannya itu untuk menimbun (lubang) yang sudah ada. Jadi, bisa kontinyu dan rata. Nah, persoalannya ini tidak dilakukan. Kalau seperti ini, kan pengawasannya yang salah. Harusnya, ini penambangan kan bukan pekerjaan yang sehari dua hari selesai kan? tapi berbulan-bulan bertahun-tahun," jelas Alexander.

Alexander mengingatkan, masyarakat bisa melihat hasil pertambangan yang merusak lingkungan. "Pengawasan dari masyarakat juga perlu," tegasnya.

Dia menegaskan pengawasan yang tidak berjalan baik merupakan tanggung jawab inspektur tambang. Di Kaltim, setidaknya ada 38 inspektur tambang.

"Artinya kan ada sesuatu yang tidak beres ketika melakukan pengawasan. Optimalisasi pemberdayaan pengawas ketika dia tidak melakukannya dengan profesional, jujur dan berintegritas, hasilnya ya seperti itu," katanya.

"Saya rasa, tidak hanya inspektur tambang. Dalam banyak kasus, di kabupaten dan kota atau provinsi, ketika kepala daerah tidak punya komitmen yang baik, dia pasti akan mengintervensi (inspektur)," tutupnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Didukung Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Lakukan Pembiaran Tambang Ilegal di Babel
Kejagung Didukung Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Lakukan Pembiaran Tambang Ilegal di Babel

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, penyidik mendapati adanya dugaan pembiaran tambang ilegal

Baca Selengkapnya
Kejagung Ungkap Pengakuan Mengejutkan Mantan Gubernur Babel, Tidak Tahu Potensi Kekayaan Timah
Kejagung Ungkap Pengakuan Mengejutkan Mantan Gubernur Babel, Tidak Tahu Potensi Kekayaan Timah

Dia disebut tidak mengetahui potensi kekayaan alam di wilayah yang dipimpinnya itu.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Sudah Ada Beberapa Tersangka Korupsi di Pemprov Kaltim
KPK Sebut Sudah Ada Beberapa Tersangka Korupsi di Pemprov Kaltim

Tessa mengatakan bahwa penyidik KPK juga masih melakukan penggeledahan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Didukung Masukan Dampak Ekologi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung Didukung Masukan Dampak Ekologi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara dalam korupsi tata niaga komoditas timah.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertambangan Ancam Program Hilirisasi, DPD Dukung Kejagung Usut Tuntas
Kasus Korupsi Pertambangan Ancam Program Hilirisasi, DPD Dukung Kejagung Usut Tuntas

Kejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tegaskan Tetap Sita Aset Harvey Moeis Meski Ada Perjanjian Pisah Harta dengan Sandra Dewi
Kejagung Tegaskan Tetap Sita Aset Harvey Moeis Meski Ada Perjanjian Pisah Harta dengan Sandra Dewi

Kejagung menegaskan, rangkaian penyitaan aset tidak akan terhambat oleh urusan apapun lantaran merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

Baca Selengkapnya
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah

ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.

Baca Selengkapnya
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan

Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi yang Seret Eks Gubernur Kalimantan Timur
Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi yang Seret Eks Gubernur Kalimantan Timur

Tiga orang sudah dicegah KPK tekait kasus ini yakni AFI, DDWT dan ROC.

Baca Selengkapnya
KLHK Sanksi 11 Perusahaan Biang Kerok Polusi Udara di Jabodetabek
KLHK Sanksi 11 Perusahaan Biang Kerok Polusi Udara di Jabodetabek

11 Perusahaan ini disanksi setelah KLHK menggelar operasi.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak
KPK Panggil Mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak

Awang Faroek sebagai saksi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya