Banyak pungli di perbatasan, Wagub Aceh lapor Menko Darmin
Merdeka.com - Maraknya pungutan liar terhadap kendaraan yang melintas di perbatasan Aceh ke Medan selama ini, membuat pemerintah Aceh gerah. Untuk mengatasi praktik haram itu, Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melaporkan praktik itu kepada Menteri Koordinator Perekonomian.
"Yang kami hadapi di Aceh, pungli perbatasan masih dirasakan masyarakat. Walaupun Saber Pungli secara formal sudah digalakkan, namun pihak berwenang melakukan pungli di perbatasan Aceh-Sumatera Utara, dan itu luar biasa," ujar Wagub Aceh dihadapan para Gubernur se-Sumatera dalam Rapat Koordinasi TPID se Sumatera yang berlangsung di Novotel, Pangkal Pinang, Kamis (28/9).
Nova menambahkan, sudah ada pertemuan antara Kapolda berkali-kali, namun masih belum ada solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Padahal Ini sangat mengganggu perekonomian rakyat. Jumlah pungutannya memang kecil tapi sangat merugikan bagi rakyat dan juga dapat memicu inflasi.
-
Bagaimana pungli diatasi? Untuk menangani masalah pungli di destinasi wisata, beberapa langkah solusi dapat diambil: 1. Penegakan hukum yang lebih tegas: Peran Saber Pungli dan pihak berwenang harus tegas menindak pelaku pungli di lokasi wisata. Tindakan hukum yang jelas dan konsisten memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan pungli.
-
Di mana aksi pungli terjadi? Viral Video Pungli di Babelan Bekasi Palaki Sopir Truk Tiap Lima Meter, Ini Faktanya Beredar video pungli di Babelan Bekasi. Seorang sopir truk yang melintas di kawasan Jalan Raya Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merekam banyaknya aktivitas pungli baru-baru ini.
-
Siapa yang melakukan pungli? Berdasarkan keterangan di video, disebutkan bahwa pungli di Babelan jadi pungli terkuat di muka bumi.
-
Bagaimana cara para pelaku pungli? Untuk satu jari, sopir harus memberikan uang sebesar seribu. Lalu dua jari, sopir harus menyerahkan uang sebesar Rp2 ribu dan seterusnya.'Minta seribu tinggal bikin satu jari. Dua ribu, dua jari. Lima ribu, tinggal bikin lima jari,' katanya lagi.
-
Kenapa pungli di Babelan Bekasi viral? Tingginya aktivitas pungli ini meresahkan hingga viral di media sosial.
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
"Sulit sekali kita hilangkan penyakitnya. Tolong pak menteri menyampaikan kepada Kapolri, termasuk teman-teman yang lain terkait kebijakan hukum," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan kebijakan hukum semestinya tidak merugikan rakyat. "Saya akan membicarakan hal tersebut bersama Menkopolhukam dan juga Kapolri nantinya. Dengan alasan apapun, semestinya hal tersebut tidak dilakukan oleh penegak hukum," ujarnya.
Rapat koordinasi TPID membahas beberapa hal-hal terkait kebijakan isu strategis dari tiap-tiap daerah. Untuk Aceh, sejumlah isu strategis lainnya yang dibahas yaitu terkait perjanjian perdagangan antara provinsi, perjanjian perdagangan antar kabupaten/kota, pengembangan dan penguatan peran dan fungsi perusahaan, pembangunan cold storage, percepatan pembangunan jalan tol sumatera, percepatan pembangunan bendungan.
Selain itu, isu strategis lainnya tentang optomalisasi sistem informasi dan data masyarakat, optimalisasi pemanfaatan pelabuhan laut serta panjangnya rantai distribusi dan pola perdangan yang kurang efisien.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri mengirim tim dari satuan tugas yang terdiri dari Polda Aceh dan Sumut untuk mengusut sederet permasalahan saat penyelenggaraan PON XXI.
Baca SelengkapnyaBakal Calon Presiden (Bacapres) menemui pengusaha lokal dan UMKM se-Tasikmalaya.
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaMenurut Novel, kasus korupsi di lingkup tata kelola dan pelayanan ekspor impor menimbulkan nilai kerugian yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaPolri telah berkoodinasi dengan Menpora perihal dugaan penyelewengan keuangan kegiatan PON ini.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaKeluhan itu juga didengar beberapa perwakilan kementerian yang ikut hadir dalam rapat tersebut.
Baca SelengkapnyaTrunoyudo masih enggan mengulas lebih jauh penanganan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumut.
Baca SelengkapnyaPolri mengimbau masyarakat melapor jika mengetahui ada penyimpangan pengelolaan anggaran PON Aceh-Sumut.
Baca SelengkapnyaMereka sejak tiga hari lalu telah mendatangi kantor tersebut.
Baca SelengkapnyaPolri menyatakan segera menuju Aceh untuk mengusut dugaan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumut.
Baca Selengkapnya