Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bareskrim ikut dalami kasus bahan baku kedaluwarsa Marugame Udon

Bareskrim ikut dalami kasus bahan baku kedaluwarsa Marugame Udon Gedung Bareskrim Mabes Polri. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri terus mengembangkan kasus dugaan penggunaan bahan makanan kedaluwarsa yang digunakan PT Sriboga Marugame Indonesia. Sampai saat ini, penyidik masih melakukan penyelidikan untuk menetapkan tersangka.

"Yang kita tangani itu MU (Marugame Udon), yang pizza tidak kita tangani. Jadi ditangani bulan April kami mendapat informasi, melakukan penyelidikan dan kami temui di sana dan lakukan penyitaan di sana barang yang diduga kedaluwarsa," kata Dirtipidter, Brigjen Purwani Arianto, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (6/9).

Purwani mengatakan, barang yang disita masih di tangan penyidik. Bahkan, 15 orang saksi sudah diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dugaan penggunaan bahan pengawet tersebut.

Orang lain juga bertanya?

"Barang itu udah dikami. Kami melakukan pemeriksaan sudah 15 orang saksi, namun demikian proses untuk selanjutnya dalam proses penyelidikan tersangkanya," jelasnya.

Kendati begitu, jenderal bintang satu ini belum bisa memastikan bahan-bahan makanan yang digunakan oleh pihak Marugame Udon itu berbahaya atau tidak. Saat ini, polisi masih menguji bahan-bahan makanan itu di labfor.

"Kemudian koordinasi dengan SGS badan pangan yang independen untuk memeriksa dampak negatif atau kami akan periksakan lagi balai POM yang di IPB apakah barang tersebut kedaluwarsa berbahaya. Saya pikir sampai saat ini kita tetap asas praduga tak bersalah," pungkas Purwani.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Eks Komisioner KPK: Usut Tuntas Demurrage Impor Beras, Karena Menyangkut Hajat Hidup Rakyat
Eks Komisioner KPK: Usut Tuntas Demurrage Impor Beras, Karena Menyangkut Hajat Hidup Rakyat

Haryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Menanti Aksi Bareskrim Hentikan Peredaran Produk Kosmetik Mengandung Etiket Biru
Menanti Aksi Bareskrim Hentikan Peredaran Produk Kosmetik Mengandung Etiket Biru

Perisai menanyakan tindaklanjut dari aduan masyarakat terkait dugaan peredaran bahan kimia berbahaya etiket biru.

Baca Selengkapnya
42 Balita Keracunan Setelah Santap Makanan Program Penanggulangan Stunting, Ini Temuan BPOM Mamuju
42 Balita Keracunan Setelah Santap Makanan Program Penanggulangan Stunting, Ini Temuan BPOM Mamuju

BPOM Mamuju menemukan bakteri Escherichia coli (E.coli) pada sampel makanan yang diserahkan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar).

Baca Selengkapnya
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR

Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras

KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.

Baca Selengkapnya
Aparat Penegak Hukum Didesak Percepat Penyelidikan Dugaan Skandal Demurrage Beras Bulog
Aparat Penegak Hukum Didesak Percepat Penyelidikan Dugaan Skandal Demurrage Beras Bulog

Agus mengingatkan, bahwa tugas aparat penegak hukum bukan hanya sekedar mencari fakta hukum.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan

Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.

Baca Selengkapnya