Bareskrim ikut dalami kasus bahan baku kedaluwarsa Marugame Udon
Merdeka.com - Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri terus mengembangkan kasus dugaan penggunaan bahan makanan kedaluwarsa yang digunakan PT Sriboga Marugame Indonesia. Sampai saat ini, penyidik masih melakukan penyelidikan untuk menetapkan tersangka.
"Yang kita tangani itu MU (Marugame Udon), yang pizza tidak kita tangani. Jadi ditangani bulan April kami mendapat informasi, melakukan penyelidikan dan kami temui di sana dan lakukan penyitaan di sana barang yang diduga kedaluwarsa," kata Dirtipidter, Brigjen Purwani Arianto, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (6/9).
Purwani mengatakan, barang yang disita masih di tangan penyidik. Bahkan, 15 orang saksi sudah diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dugaan penggunaan bahan pengawet tersebut.
-
Siapa yang dilaporkan ke polisi? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Siapa yang melaporkan kasus ini? Pembeli dan korban pengeroyokan saat saat jual beli mobil, Ahmad Paisal Siregar melaporkan penjual R Acoka ke Polres Metro Jakarta Timur karena diduga telah melakukan penipuan sekaligus penganiayaan massal.
-
Kenapa pemilik restoran Thailand melapor ke polisi? Pemilik restoran tersebut merasa terganggu karena Alexander sering melewati jalanan restoran tanpa menjadi pelanggan, sehingga mereka meminta Alexander untuk menggunakan jalanan umum. Konfrontasi antara pemilik restoran dan Alexander berujung pada perdebatan sengit. Setelah perdebatan itu, pemilik restoran menyadari bahwa peringkat bisnisnya di Google menurun drastis dari 4,8/5 menjadi 3,1/5 karena adanya ulasan bintang 1 yang diduga palsu. Mereka curiga bahwa Alexander adalah dalang di balik kampanye pencemaran nama baik online tersebut, sehingga melaporkannya.
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Kasus apa yang sedang diselidiki? Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap adik dari tersangka Harvey Moeis (HM) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
-
Siapa yang bisa dilapor? KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.
"Barang itu udah dikami. Kami melakukan pemeriksaan sudah 15 orang saksi, namun demikian proses untuk selanjutnya dalam proses penyelidikan tersangkanya," jelasnya.
Kendati begitu, jenderal bintang satu ini belum bisa memastikan bahan-bahan makanan yang digunakan oleh pihak Marugame Udon itu berbahaya atau tidak. Saat ini, polisi masih menguji bahan-bahan makanan itu di labfor.
"Kemudian koordinasi dengan SGS badan pangan yang independen untuk memeriksa dampak negatif atau kami akan periksakan lagi balai POM yang di IPB apakah barang tersebut kedaluwarsa berbahaya. Saya pikir sampai saat ini kita tetap asas praduga tak bersalah," pungkas Purwani.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Haryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPerisai menanyakan tindaklanjut dari aduan masyarakat terkait dugaan peredaran bahan kimia berbahaya etiket biru.
Baca SelengkapnyaBPOM Mamuju menemukan bakteri Escherichia coli (E.coli) pada sampel makanan yang diserahkan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar).
Baca SelengkapnyaPihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaAgus mengingatkan, bahwa tugas aparat penegak hukum bukan hanya sekedar mencari fakta hukum.
Baca SelengkapnyaKomisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca Selengkapnya