Follow
Bawaslu Kendal Nonaktifkan 346 Panwas Pilkada 2020
Merdeka.com - Bawaslu Kendal menonaktifkan sementara 346 panitia ad hoc setelah adanya penundaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 karena adanya pandemi Covid-19.
"Memutuskan, memberhentikan sementara Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kendal. Berdasarkan Surat Keputusan No 312 walau diberhentikan, mereka mendapat honorarium kerja bulan Maret 2020, selanjutnya tugas pengawasan tidak ada lagi," kata Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani saat dikonfirmasi, Senin (30/3).
Dia mengungkapkan dampak penyebaran Virus Corona yang melanda Indonesia sudah memakan cukup banyak korban termasuk di Kabupaten Kendal. Ini berimplikasi terhadap penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020 oleh KPU.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada 2020 jadi penting? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kenapa kasus Covid-19 naik? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
"Pemberhentian sementara masa tugas ini karena beberapa tahapan Pilkada ditunda KPU akibat merebaknya Virus Corona. Mata rantai penyebaran virus ini harus diputus dengan mengurangi kerumunan orang. Selanjutnya SK pemberhentian akan kami kirim," jelasnya.
Sementara itu, Kordiv Hukum Bawaslu Kendal, Arief Musthofifin mengatakan, pemberhentian sementara itu dilakukan untuk seluruh anggota Panwaslu Kecamatan atau Panwascam di 20 Kecamatan beserta Panwaslu Desa di 266 desa.
"Keputusan Bawaslu Kendal No. 311/2020 yang berlaku sejak 1 April 2020 tentang pemberhentian sementara 60 panwaslu kecamatan, serta 286 panwaslu desa. Oleh karena itu panwas ad hoc yang telah dilantik akan dinonaktifkan sementara," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemenkes mencatat 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ishaq Iskandar mengungkapkan jumlah petugas KPPS yang sakit jumlahnya terus bertambah.
Baca Selengkapnya
KPU Catat per 16 Februari: 23 Petugas KPPS dan 3 PPS Pemilu Meninggal Dunia
Baca Selengkapnya
Pilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.
Baca Selengkapnya
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi merinci data petugas pemilu yang meninggal dunia.
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak dilaksanakan dalam tahun yang sama.
Baca Selengkapnya
Mereka meninggal di saat sedang dan usai bertugas pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari melaporkan 181 anggota PPK, PPS, dan KPPS meninggal
Baca Selengkapnya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca Selengkapnya
Bawaslu menilai Pilkada sangat rentan memicu masalah besar.
Baca Selengkapnya
2.384 orang yang terlibat dalam proses Pemilu 2024 mendapatkan perawatan.
Baca Selengkapnya
Pada Pilkada 2020 terdapat 182 kepala desa menguntungkan salah satu paslon dan melakukan politik uang dan ditemukan pula 1.020 ASN tidak netral.
Baca Selengkapnya