Beda Sikap Luhut dan Ma'ruf Amin Soal Depo Pertamina Plumpang, PKS: Bikin Warga Resah

Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan setop ikut berbicara soal masalah Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta.

Mulyanto mengatakan, pernyataan Luhut yang meminta warga dipindahkan dari kawasan Depo Pertamina Plumpang bertentangan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin sebelumnya meminta Depo Pertamina direlokasi ke lahan Pelindo.

Menurut Mulyanto, apa yang dilakukan Luhut haram dan tabu. Secara etika politik Luhut telah melangkahi Ma'ruf Amin.

"Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsun politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk 'kurang ajar'," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (8/3).

Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Luhut. Karena dianggap sudah sangat arogan.

"Arogansinya sudah kelewatan," imbuh Mulyanto.

Seharusnya pemerintah tidak memberikan informasi yang simpang siur kepada masyarakat. Mulyanto mendesak pemerintah satu suara memberikan sikap resminya.

"Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang di mana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," ujar Mulyanto.

Ia meminta Luhut sebaiknya tidak bicara hal yang bukan menjadi kewenangannya. Apalagi pernyataannya menentang arahan Ma'ruf Amin.

"Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," tegas Mulyanto.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik pihak yang memberi izin tinggal kepada warga di kawasan sekitar Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara. Menurutnya, belasan nyawa warga Tanah Merah hilang imbas kebakaran tersebut.

"Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawab lah sudah ada berapa nyawa hilang," kata Luhut saat jumpa pers di Jakarta Utara pada Senin (6/3).

Luhut meminta peristiwa kebakaran ini dilihat secara jernih. Menurut Luhut, risikonya besar bagi warga yang tinggal di area Depo Pertamina.

"Memang itu dari dulu sudah disiapkan pernah diomongkan. Karena bisa saja pipa di sini bocor, Terus belum Ketahuan dan bisa saja gas terbang. Kalau ada api di situ terbakar dan itu bisa saja terjadi itu sekarang," tuturnya.

"Jadi kita harus jernih, saya kira pemerintah harus cari jalan keluar, tidak boleh membuat popularitas di situ. Tidak boleh," ujar Luhut.

Menurutnya, bukan seharusnya lokasi Depo Pertamina Plumpang yang dipindahkan. Akan tetapi, warga Tanah Merah yang mestinya tidak tinggal di kawasan tersebut.

"Jangan dibalik-balik, Plumpang itu sudah dibuat di sana ada daerah kosong atau bumfer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah," pungkasnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Depo Pertamina Plumpang direlokasi ke kawasan Pelabuhan, sekitar PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia). Harapan itu disampaikan usai meninjau langsung lokasi pemukiman warga yang terbakar, di kawasan Koja, Jakarta Utara.

"Saya berharap supaya Depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di Pelabuhan di daerah Pelindo. Saya kira begitu," ucap Ma'ruf kepada wartawan, di lokasi kebakaran, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3).

Sebab, lanjut Ma'ruf, lokasi Depo Pertamina Plumpang saat ini cukup dekat dengan pemukiman padat penduduk, khususnya Kampung Tanah Merah Bawah, RW 12. Sehingga, kawasan itu sangat rawan karena berdekatan dengan objek vital.

Sementara itu, dia melanjutkan untuk kawasan pemukiman warga yang terbakar. Ke depannya akan dilakukan penataan agar daerah tersebut bisa lebih aman.

"Kemudian daerah ini akan ditata ulang, supaya lebih teratur, lebih baik aman dan memenuhi persyaratan sebagai suatu daerah yang berada di wilayah ibu kota itu saya kira," ucapnya.