Follow
Begini modus korupsi Rp 10 M yang menjerat eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi
Merdeka.com - Kerugian negara yang diakibatkan dalam dugaan kasus korupsi Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, Depok diperkirakan mencapai Rp 10 miliar lebih. Dana itu dianggarkan untuk untuk pembebasan lahan belasan bidang tanah terkait proyek pelebaran jalan.
Ternyata, saat proyek berjalan, pembebasan lahan tersebut telah dilakukan oleh pihak swasta. Namun Pemerintah Kota Depok tetap menggelontorkan anggaran untuk pembebasan. Di sinilah ditemukan adanya penyelewengan dana yang merugikan negara.
"Bahwa pengadaan tanah sesuai dengan surat izin yang diberikan oleh saudara NMI (Nur Mahmudi Ismail). Namun dibebankan pihak pengembang," kata Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, dalam keterangannya di Depok, Rabu (29/8).
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi timah? Sebagaimana diketahui, sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
Dalam fakta penyidikan diketahui bahwa Pemerintah Kota Depok juga mengeluarkan anggaran dari APBD tahun 2015. Dengan demikian terjadi dobel anggaran antara pihak swasta dan pemerintah. "Fakta penyidikan yang ditemukan bahwa ada anggaran dari APBD yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah di 2015," bebernya.
Polisi hingga kini belum bisa merinci ke mana saja aliran dana miliaran rupiah itu. Sejauh ini kepolisian hanya menyebutkan bahwa ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh tersangka Nur Mahmudi Ismail ketika menjabat wali kota Depok tahun 2015. "Itu tadi, sudah sesuai izin bahwa dibebankan ke pengembang namun tetap dikeluarkan (dana dari APBD)," paparnya.
Ditanya apakah ada keterkaitan pihak lain seperti DPRD dalam kasus ini, Kapolres mengaku belum ada. Menurutnya, jika dilihat dari proses penyidikan maka DPRD sudah sesuai prosedur. "Ini sudah prosedur tapi proses pemeriksaan dilakukan pemeriksaan. Sejauh ini DPRD melakukan sesuai mekanisme yang berlaku," tutupnya.
Kasus ini sudah mulai disidik sejak November 2017. Dan diketahui kerugian negara mencapai lebih dari Rp 10 miliar. Bergulirnya waktu, akhirnya polisi menetapkan dua tersangka yaitu Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto yang kala itu menjabat sebagai Sekda Depok
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Satu orang tersangka inisial B tidak ditahan bisa diproses hukum karena sudah meninggal dunia.
Baca Selengkapnya
Dari hasil tracing rekening pelaku, penyidik tidak menemukan adanya pembelian aset.
Baca Selengkapnya
Netizen menyoroti harta kekayaan Dedy. Suami Sri Meilina alias Lina itu memiliki harta Rp9,4 miliar. Kekayaan itu berdasarkan LHKPN.
Baca Selengkapnya
Penahanan terhadap Jubel dilakukan usai penyidik dari Kejati Sumut memeriksa berbagai saksi dan beberapa orang tersangka lainnya.
Baca Selengkapnya
KPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.
Baca Selengkapnya
Kejagung mengusut kasus korupsi pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023.
Baca Selengkapnya
Fakta itu terungkap dalam sidang perdana perkara dugaan korupsi dana desa dengan kerugian negara Rp663 juta.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan perhitungan sementara pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, korupsi ditelan Luhur mencapai ratusan miliar.
Baca Selengkapnya
Pelaku diduga menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi saat menjabat sebagai Kades.
Baca Selengkapnya
Modusnya adalah pembangunan dermaganya tidak sesuai dengan kontrak kerja.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan penilaian dari BPKP Jatim, kerugian negara akibat kasus itu ada sekitar Rp114,440 miliar
Baca Selengkapnya
Budi Karya mengaku mendukung KPK dalam memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya