Belum sebulan menjabat, Mendikbud Muhadjir sudah banjir kritikan

Merdeka.com - Belun genap 1 bulan pengurus Muhammadiyah, Muhadjir Effendy diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Muhadjir diangkat sebagai menteri menggantikan Anies Baswedan yang sebelumnya menjabat.

Walaupun jabatan yang diembannya baru seumur jagung, namun Mendikbud berani menggelontorkan gagasan yang kontroversial dan mengundang polemik. Muhadjir menggagas bakal menerapkan sistem full day school bagi pendidikan dasar yakni siswa SD dan SMP.

Pernyataannya memancing perdebatan soal ide sekolah seharian (full day school). Dia menganggap, anak-anak bisa menghabiskan waktu lebih banyak di sekolah sehingga bisa mengembangkan karakter. Ketimbang pulang dan seorang diri di rumah lantaran orang tuanya masih bekerja.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu buru-buru menyanggah cibiran, lantaran idenya dianggap tak masuk akal dan banjir penolakan. Namun menurut dia, anak-anak tidak akan dipaksa belajar sehari penuh. Hanya saja memperdalam kegiatan ekstrakurikuler dan pembentukan karakter. Dia juga tidak mau disalahkan seorang diri soal wacana itu.

Protes dari berbagai kalangan terhadap gagasan Mendikbud muncul dari seniman asal Solo, Sardono W Kusumo. Dia menilai, jika anak harus mengikuti full day, nantinya tidak akan mempunyai jiwa kepekaan sosial.

"Anak itu kalau dipisahkan dari kehidupan sosial kemudian diwadahi dalam sebuah ruang, di mana aspek pendidikan formal yang menajam, nanti partisipasi publik untuk mendidik anak itu jadi tidak punya kepekaan. Orangtua jadi nggak peduli pada anak, kan sudah diurusi sekolahan. Kalau begini kacau," ujar Sardono di Solo, Selasa (9/8).

Mantan Rektor IKJ (Institut Kesenian Jakarta) ini mengatakan, masyarakat atau para orangtua harus diberikan kesempatan untuk terlibat dan tanggung jawab dalam pendidikan anak. Sistem full day, kata dia memang mempermudah bagi orangtua siswa.

"Ini memang mempermudah, tapi jalan mudah itu merusak seluruh sistem pendidikan," tandasnya.

Protes keras terhadap gagasan Mendikbud juga terlontar dari anggota DPR bidang pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Reni Marlinawati menilai perlunya beberapa pertimbangan dasar sebelum diterapkan.

Reni menyoroti jam kerja guru. Dengan perpanjangan jam belajar, otomatis membuat jam kerja guru juga bertambah. Ditambahnya jam kerja, maka kian minim pula waktu seorang guru mengevaluasi program belajar murid.

"Semakin lama guru di sekolah maka semakin sedikit melakukan evaluasi belajar serta semakin sedikit waktu untuk merencanakan program pembelajaran di hari berikutnya. Saya tidak bisa membayangkan, alangkah repotnya guru-guru tersebut," kata Reni, Selasa (9/8).

"Berangkat pagi, pulang jam 18.00 sore. Sampai di rumah sudah sangat capek belum lagi memeriksa tugas anak-anak dan menyiapkan rencana pembelajaran hari berikutnya," sambungnya.

Kedua, soal ketersediaan falititas penunjang. Dia menilai tidak semua sekolah siap dilihat dari sisi sarana pendukung. Bahkan, masih banyak sekolah-sekolah yang dinilai belum layak untuk proses belajar mengajar.

"Pertanyaannya, apakah semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai walaupun itu di sekolah negeri? Bahkan di dapil saya masih ada SDN lantainya masih dari tanah," terangnya.

Tak hanya itu, desakan agar gagasan Mendikbud membatalkan atau mengkaji sistem full day school juga disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fadli meminta dilakukan kajian lebih mendalam terhadap wacana sistem belajar full day school sebelum akhirnya diterapkan.

"Nah kalau sekarang mau ada gagasan itu coba dikaji lebih dulu lah sebelum dilempar ke publik. Apakah ini memang bagus atau tidak, sejauh mana. Kalau bagus ya enggak apa-apa diterapkan," kata Fadli.

Kajian ini diperlukan karena DPR ingin kebijakan yang diambil Muhadjir berjalan efektif, terutama soal anggaran. Dia mencontohkan, pergantian kebijakan membutuhkan proses dan anggaran yang besar seperti saat era Anies Baswedan yang merevisi kurikulum belajar.

"Kemarin itu waktu saudara Anies menjadi menteri, kurikulum yang sebelumnya sudah diputuskan, direvisi. Padahal itu juga sudah melalui suatu proses anggaran yang cukup banyak ya, mungkin triliunan juga untuk menyiapkan pergantian itu," tegasnya.

Di daerah-daerah, tak sedikit yang mencibir gagasan Mendikbud. Apalagi, masih banyak sekolah di daerah yang bangunan dan fasilitasnya masih jauh dari harapan.