Berantas pungli, Korlantas pangkas birokrasi & usung layanan online
Merdeka.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tidak main-main dengan pungutan liar (pungli) di institusinya. Untuk mempersempit praktik ilegal itu, Polri akan memangkas birokrasi sampai transaksi yang tidak berhubungan langsung lantaran dilakukan online.
"Untuk antisipasi pungli, semua sudah menggunakan elektronik, nanti ke kantor polisi mengurus SIM tidak lagi bayar lewat situ. Bayarnya sudah di luar itu boleh, lewat ATM, ada setruk pembayarannya kemudian diberikan kepada petugas langsung proses. Jadi tidak lagi transaksi uang yang ada di kantor," kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agung Budi Maryoto, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (25/11).
Bukan cuma pelayanan publik, bagi pelanggar yang ditilang juga tidak akan lagi dihadapkan dengan transaksi langsung. E-tilang atau disebut eletronik tilang rencananya bakal direalisasikan 2016 akhir.
-
Bagaimana pungli diatasi? Untuk menangani masalah pungli di destinasi wisata, beberapa langkah solusi dapat diambil: 1. Penegakan hukum yang lebih tegas: Peran Saber Pungli dan pihak berwenang harus tegas menindak pelaku pungli di lokasi wisata. Tindakan hukum yang jelas dan konsisten memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan pungli.
-
Apa strategi Polri kurangi kepadatan lalu lintas? Polri menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama musim mudik 2024. Salah satunya menyediakan fasilitas mudik gratis kerja sama pemerintah hingga swasta.
-
Bagaimana cara para pelaku pungli? Untuk satu jari, sopir harus memberikan uang sebesar seribu. Lalu dua jari, sopir harus menyerahkan uang sebesar Rp2 ribu dan seterusnya.'Minta seribu tinggal bikin satu jari. Dua ribu, dua jari. Lima ribu, tinggal bikin lima jari,' katanya lagi.
-
Bagaimana Menkominfo memberantas judi online? 'Kementerian Kominfo juga sudah memberikan peringatan kepada seluruh platform media sosial, operator seluler, dan penyedia layanan internet untuk tidak memfasilitasi segala bentuk promosi judi online. Semua yang dalam wewenang Kominfo sudah kita lakukan,' jelasnya.
-
Siapa yang melakukan pungli? Berdasarkan keterangan di video, disebutkan bahwa pungli di Babelan jadi pungli terkuat di muka bumi.
-
Bagaimana Menkominfo ingin berantas judi online? Menteri Budi Arie juga menekankan kode etik kepada seluruh pejabat Kominfo untuk tidak berkomunikasi apalagi berkompromi kepada para pihak yang terlibat judi online.
Menurutnya, pelayanan secara elektronik akan memudahkan masyarakat untuk mengurus SIM, tilang, termasuk Samsat. "Jadi kita ingin pangkas birokrasinya, jadi masyarakat nanti yang mungkin nanti melakukan pelanggaran lalu lintas kemudian dia sudah mempunyai aplikasi e-tilang," ucapnya.
"Kemudian kebetulan mempunyai mobile banking, kemudian dia bayar sesuai dengan nilai kesepakatan Diljapol (Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian), maka dengan dasar itu dia bisa ngambil barang buktinya lagi apakah SIM atau STNK, jadi tidak usah sidang," lanjut dia.
Selain itu, lanjut Agung, sebanyak 17 Provinsi telah melaksanakan kerja sama tentang pelayanan publik berbasis IT khususnya Samsat. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Polda Jawa Barat telah menjadi pelopor program tersebut.
"Ini sudah kita mulai dari enam bulan yang lalu, kita undang seluruh kepala dinas pendapatan daerah untuk bisa melaksanakan ini, dan Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan Polda Jawa Barat sudah mempelopori. Dan 17 provinsi sekarang sudah melaksanakan MOU, harapannya bisa diikuti juga 17 provinsi yang lain yang belum," terangnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kompolnas mengingatkan kepada seluruh jajaran Polri untuk menjaga semangat institusi dalam memberantas judi online.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaKompolnas akan mengawasi jajaran Polri agar jangan sampai malah terlibat aktivitas judi online
Baca SelengkapnyaSebagai lembaga pengawas, Kompolnas bertanggung jawab memantau dan menilai kinerja serta integritas anggota dan pejabat Polri.
Baca SelengkapnyaTidak semua bisa melakukan tilang loh. Ada syarat khusus agar anggota polisi bisa menindak pengedara.
Baca SelengkapnyaLuhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.
Baca SelengkapnyaDampak negatif itu mulai dari kerugian finansial, masalah kesehatan mental
Baca SelengkapnyaPolri menyatakan telah memecat sejumlah anggotanya yang terlibat pelanggaran etika akibat tindak pidana judi online.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaLuhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.
Baca SelengkapnyaSaat ini internal TNI Angkatan Darat juga mengecek langsung prajurit-prajurit yang terlibat judi online.
Baca SelengkapnyaPolri telah melakukan upaya pencegahan agar tidak ada personel yang terlibat judi online.
Baca Selengkapnya