Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Berantas pungli, Korlantas pangkas birokrasi & usung layanan online

Berantas pungli, Korlantas pangkas birokrasi & usung layanan online Operasi Zebra 2014. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tidak main-main dengan pungutan liar (pungli) di institusinya. Untuk mempersempit praktik ilegal itu, Polri akan memangkas birokrasi sampai transaksi yang tidak berhubungan langsung lantaran dilakukan online.

"Untuk antisipasi pungli, semua sudah menggunakan elektronik, nanti ke kantor polisi mengurus SIM tidak lagi bayar lewat situ. Bayarnya sudah di luar itu boleh, lewat ATM, ada setruk pembayarannya kemudian diberikan kepada petugas langsung proses. Jadi tidak lagi transaksi uang yang ada di kantor," kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agung Budi Maryoto, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (25/11).

Bukan cuma pelayanan publik, bagi pelanggar yang ditilang juga tidak akan lagi dihadapkan dengan transaksi langsung. E-tilang atau disebut eletronik tilang rencananya bakal direalisasikan 2016 akhir.

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, pelayanan secara elektronik akan memudahkan masyarakat untuk mengurus SIM, tilang, termasuk Samsat. "‎Jadi kita ingin pangkas birokrasinya, jadi masyarakat nanti yang mungkin nanti melakukan pelanggaran lalu lintas kemudian dia sudah mempunyai aplikasi e-tilang," ucapnya.

"Kemudian kebetulan mempunyai mobile banking, kemudian dia bayar sesuai dengan nilai kesepakatan Diljapol (Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian), maka dengan dasar itu dia bisa ngambil barang buktinya lagi apakah SIM atau STNK, jadi tidak usah sidang," lanjut dia.

Selain itu, lanjut Agung, sebanyak 17 Provinsi telah melaksanakan kerja sama tentang pelayanan publik berbasis IT khususnya Samsat. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Polda Jawa Barat telah menjadi pelopor ‎program tersebut.

"Ini sudah kita mulai dari enam bulan yang lalu, kita undang seluruh kepala dinas pendapatan daerah untuk bisa melaksanakan ini, dan Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan Polda Jawa Barat sudah mempelopori. Dan 17 provinsi sekarang sudah melaksanakan MOU, harapannya bisa diikuti juga 17 provinsi yang lain yang belum," terangnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kompolnas: Jangan Ada Polisi Coba-Coba Jadi Beking Judi Online
Kompolnas: Jangan Ada Polisi Coba-Coba Jadi Beking Judi Online

Kompolnas mengingatkan kepada seluruh jajaran Polri untuk menjaga semangat institusi dalam memberantas judi online.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia
VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia

Menko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kompolnas Wanti-Wanti Anggota Polri Jangan Sampai Main Judi Online
Kompolnas Wanti-Wanti Anggota Polri Jangan Sampai Main Judi Online

Kompolnas akan mengawasi jajaran Polri agar jangan sampai malah terlibat aktivitas judi online

Baca Selengkapnya
Penguatan Kompolnas Dianggap Penting untuk Efektivitas Pengawasan Polri
Penguatan Kompolnas Dianggap Penting untuk Efektivitas Pengawasan Polri

Sebagai lembaga pengawas, Kompolnas bertanggung jawab memantau dan menilai kinerja serta integritas anggota dan pejabat Polri.

Baca Selengkapnya
Tak Semua Polisi Bisa Menilang, Ini Syaratnya
Tak Semua Polisi Bisa Menilang, Ini Syaratnya

Tidak semua bisa melakukan tilang loh. Ada syarat khusus agar anggota polisi bisa menindak pengedara.

Baca Selengkapnya
Pernah Sebut OTT KPK Kampungan, Luhut Kini Pamer Program LKPP untuk Cegah Suap
Pernah Sebut OTT KPK Kampungan, Luhut Kini Pamer Program LKPP untuk Cegah Suap

Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.

Baca Selengkapnya
BPK Desak Polri Gelar Kampanye Pencegahan Kejahatan Siber, Terutama Hoaks & Judi Online
BPK Desak Polri Gelar Kampanye Pencegahan Kejahatan Siber, Terutama Hoaks & Judi Online

Dampak negatif itu mulai dari kerugian finansial, masalah kesehatan mental

Baca Selengkapnya
Polri Klaim Telah Pecat Sejumlah Anggota Terlibat Judi Online
Polri Klaim Telah Pecat Sejumlah Anggota Terlibat Judi Online

Polri menyatakan telah memecat sejumlah anggotanya yang terlibat pelanggaran etika akibat tindak pidana judi online.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menko Luhut Keras Sebut OTT KPK Drama dan Kampungan!
VIDEO: Menko Luhut Keras Sebut OTT KPK Drama dan Kampungan!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Cerita Luhut di-Bully karena Tak Setuju OTT KPK
Cerita Luhut di-Bully karena Tak Setuju OTT KPK

Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.

Baca Selengkapnya
Kasad Maruli Bakal Pantau Kerja Babinsa Cegah Judi Online
Kasad Maruli Bakal Pantau Kerja Babinsa Cegah Judi Online

Saat ini internal TNI Angkatan Darat juga mengecek langsung prajurit-prajurit yang terlibat judi online.

Baca Selengkapnya
Polri Tindak Tegas Anggota Kedapatan Main Judi Online
Polri Tindak Tegas Anggota Kedapatan Main Judi Online

Polri telah melakukan upaya pencegahan agar tidak ada personel yang terlibat judi online.

Baca Selengkapnya