Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Biar jera, DPR minta Kemenhub cabut izin terbang Lion Air

Biar jera, DPR minta Kemenhub cabut izin terbang Lion Air Lion Air. stevenairspace.com

Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR Fauzih Amro meminta pemerintah tegas terhadap kasus keterlambatan Lion Air. Apalagi keterlambatan tersebut terjadi saat hari besar masyarakat Tionghoa yang dianggap telah mengganggu perayaan Imlek.

"Pemerintah harus menindak lanjuti masalah Lion Air, seperti menyabut izin terbang minimal 1 bulan, agar berdampak jera." ujar saat diwawancarai di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Minggu (21/2).

Dia juga menjelaskan pencabutan izin terbang bukan hanya membuat jera Lion Air yang terkenal suka delay (terlambat), tetapi juga dapat menjadi pembelajaran bagi maskapai lain. "Hal ini penting untuk menjaga kualitas penerbangan," tambahnya.

Tak main-main, jika pemerintah lamban dalam menindak Lion air, DPR pun berencana akan memanggil Lion Air pada bulan Maret nanti.

Fauzih Amro juga menyangsikan alasan Lion Air tentang keterlambatan maskapainya. Saat itu Lion Air berkilah tabrakan burung menjadi penyebab delay Lion Air selama tiga hari. "Jika tabrakan burung alasannya, menurut saya itu sangat tidak logis," tandas dia.

Maskapai milik Dewan Pertimbangan (Wantimpres) Rusdi Kirana mengalami delay parah selama 3 hari. Pihak maskapai mengaku Lion Air jurusan Semarang- Jakarta yang diterbangkan pada Rabu (18/2) siang kemarin harus mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani Kota Semarang dan menjalani proses perbaikan. Ternyata proses ini berlarut-larut sehingga membuat ribuan penumpang terlantar.

"Kemarin siang, ada burung yang menabrak salah satu baling-baling pesawat Lion Air yang terbang dari Semarang ke Jakarta. Akibatnya, pesawat harus mendarat darurat di sini. Itu pesawatnya baru diperbaiki di sini," kata staf lapangan PT. Angkasa Pura I Didik Kuntoro di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/2) kemarin.

"Tapi sebentar lagi normal kok," tambahnya.

Namun, maskapai Lion Air masih belum mengangkut ribuan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, meski sudah diperbaiki pesawatnya. Hingga penumpang kesal dan blokir jalan di Terminal I Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, sejumlah pegawai pesawat Lion Air tak nampak di Bandara Soekarno Hatta saat terjadi delay.

Entah apa yang sedang terjadi sebenarnya pihak Lion Air benar-benar membuat penumpang kebingungan. Hingga kini penyebab pasti delay masih menjadi misteri.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
RUU MK Dibahas Diam-Diam, PDIP: Ini Sisi Gelap Kekuasaan
RUU MK Dibahas Diam-Diam, PDIP: Ini Sisi Gelap Kekuasaan

Djarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.

Baca Selengkapnya
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?

Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar

Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani: No viral, No Justice
Ketua DPR Puan Maharani: No viral, No Justice

Ketua DPR menilai mengatakan inisiatif masyarakat untuk memviralkan permasalahan di media sosial atau no viral, no justice menjadi tantangan bagi DPR

Baca Selengkapnya
Jokowi dan Puan Maharani Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
Jokowi dan Puan Maharani Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Adat dinilai janji Jokowi 10 tahun lalu

Baca Selengkapnya
Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR
Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR

Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.

Baca Selengkapnya