Biar jera, DPR minta Kemenhub cabut izin terbang Lion Air
Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR Fauzih Amro meminta pemerintah tegas terhadap kasus keterlambatan Lion Air. Apalagi keterlambatan tersebut terjadi saat hari besar masyarakat Tionghoa yang dianggap telah mengganggu perayaan Imlek.
"Pemerintah harus menindak lanjuti masalah Lion Air, seperti menyabut izin terbang minimal 1 bulan, agar berdampak jera." ujar saat diwawancarai di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Minggu (21/2).
Dia juga menjelaskan pencabutan izin terbang bukan hanya membuat jera Lion Air yang terkenal suka delay (terlambat), tetapi juga dapat menjadi pembelajaran bagi maskapai lain. "Hal ini penting untuk menjaga kualitas penerbangan," tambahnya.
-
Kapan Garuda Indonesia mengalami delay terbaru? Terbaru kelompok terbang (kloter) 15 Embarkasi Makassar yang mengalami delay atau keterlambatan hingga tujuh jam.
-
Kapan Lion Air melakukan perawatan pesawat? Jadwal ini mencakup interval waktu, jam terbang, atau jumlah pergerakan (lepas landas dan mendarat) yang harus dipenuhi oleh pesawat udara sebelum masuk bengkel.
-
Bagaimana Garuda Indonesia selesaikan masalah delay? Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sulsel ini mengungkapkan sampai saat ini ada empat penerbangan jemaah haji menggunakan Garuda Indonesia yang mengalami delay. Ia menagih komitmen Garuda Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut.
-
Kenapa Kapolri minta jajaran di Bali siapkan sistem delaying di Gilimanuk? Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran di Bali untuk mempersiapkan dan mendukung ASDP dalam menerapkan delaying sistem di Pelabuhan Gilimanuk, demi meminimalisir potensi antrean di area tersebut.
-
Siapa yang protes soal keterlambatan Garuda Indonesia? Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menyorot kinerja maskapai Garuda Indonesia terkait banyaknya keberangkatan jemaah haji yang terlambat.
-
Apa yang menyebabkan penundaan keberangkatan? Seorang jemaah haji kelompok terbang (kloter) 10 asal Provinsi Gorontalo harus menunda keberangkatannya ke Madinah, Arab Saudi akibat paspor tercecer saat perjalanan dari Gorontalo ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
Tak main-main, jika pemerintah lamban dalam menindak Lion air, DPR pun berencana akan memanggil Lion Air pada bulan Maret nanti.
Fauzih Amro juga menyangsikan alasan Lion Air tentang keterlambatan maskapainya. Saat itu Lion Air berkilah tabrakan burung menjadi penyebab delay Lion Air selama tiga hari. "Jika tabrakan burung alasannya, menurut saya itu sangat tidak logis," tandas dia.
Maskapai milik Dewan Pertimbangan (Wantimpres) Rusdi Kirana mengalami delay parah selama 3 hari. Pihak maskapai mengaku Lion Air jurusan Semarang- Jakarta yang diterbangkan pada Rabu (18/2) siang kemarin harus mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani Kota Semarang dan menjalani proses perbaikan. Ternyata proses ini berlarut-larut sehingga membuat ribuan penumpang terlantar.
"Kemarin siang, ada burung yang menabrak salah satu baling-baling pesawat Lion Air yang terbang dari Semarang ke Jakarta. Akibatnya, pesawat harus mendarat darurat di sini. Itu pesawatnya baru diperbaiki di sini," kata staf lapangan PT. Angkasa Pura I Didik Kuntoro di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/2) kemarin.
"Tapi sebentar lagi normal kok," tambahnya.
Namun, maskapai Lion Air masih belum mengangkut ribuan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, meski sudah diperbaiki pesawatnya. Hingga penumpang kesal dan blokir jalan di Terminal I Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, sejumlah pegawai pesawat Lion Air tak nampak di Bandara Soekarno Hatta saat terjadi delay.
Entah apa yang sedang terjadi sebenarnya pihak Lion Air benar-benar membuat penumpang kebingungan. Hingga kini penyebab pasti delay masih menjadi misteri.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaDjarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.
Baca SelengkapnyaSupres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaKetua DPR menilai mengatakan inisiatif masyarakat untuk memviralkan permasalahan di media sosial atau no viral, no justice menjadi tantangan bagi DPR
Baca SelengkapnyaRUU Masyarakat Adat dinilai janji Jokowi 10 tahun lalu
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca Selengkapnya