Birokrasi berbelit-belit alasan pengusaha suap pejabat negara

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwatta menyebutkan alasan pengusaha swasta melakukan suap lantaran sulitnya birokrasi. KPK pun sudah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim Satuan Tugas (Satgas).

"Salah satu kesepakatannya, nanti di kementerian di sektor tertentu akan dibentuk pusat pengaduan. Misalnya di inspektorat membentuk semacam satgas. Kadang pengusaha merasa terpaksa (melakukan suap) karena terbentur izin yang lama," ujar Alex, Selasa (9/8).

Selain berbelit-belitnya birokrasi yang dihadapi para pengusaha untuk mendapatkan proses perizinan dari dinas atau lembaga terkait, terkadang pengusaha suka mendapat intimidasi berupa pemerasan. Hal ini untuk menyegerakan izin yang harus dimiliki pengusaha dalam membangun sebuah usaha.

Namun, lanjut Alex, meski sudah ada 'pengeluaran lebih' yang dikeluarkan oleh pengusaha tidak sedikit pula izin belum dikeluarkan oleh pihak terkait.

Selain pemerasan, Alex juga menyebutkan banyak para pengusaha diminta data usaha mereka. Dia menjelaskan, kebanyakan pengusaha merasa keberatan akan hal tersebut, lantaran dianggap segala 'isi dapur' yang seharusnya tidak dipublikasikan harus diumbar.

"Ternyata selama ini ada ketakutan dari kalangan usaha ketika diminta untuk memberikan data misalnya terkait permintaan sesuatu. Itu tidak mudah karena para pengusaha merasa priuk nasi mereka ada di sini. Kalau nanti memberi informasi, mereka takut usaha tidak lancar. Kalau identitas bocor malah mempersulit kegiatan usaha mereka," tutur Alex.

Guna menekan angka korupsi di berbagai sektor KPK bersama beberapa kementerian, lembaga pengawas, dan asosiasi pengusaha di berbagai sektor melakukan koordinasi. Dari hasil koordinasi tersebut menghasilkan tiga point, pertama menyadari korupsi merupakan hambatan bisnis dan pembangunan ekonomi, kedua memerangi korupsi, terakhir saling bersinergi guna menekan korupsi di Indonesia.