Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BNN ngeluh banyak BNK di bawah bupati, kerahasiaan tak terjamin

BNN ngeluh banyak BNK di bawah bupati, kerahasiaan tak terjamin

Merdeka.com - Tes urine terhadap bupati yang digelar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dinilai tidak akan menjamin dan sekadar untuk melegitimate saja tentang kepedulian bupati bersangkutan terhadap pemberantasan narkotika.

Demikian penegasan Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Sulsel, Brigjen Polisi Agus Budiman Manalu yang dikonfirmasi usai pertemuan raja se nusantara di Hotel Imperiyal Arya Duta, Makassar, Sabtu (26/3). Dalam pertemuan yang juga dihadiri Mendagri, Tjahjo Kumolo salah satu temanya mengangkat isu perang terhadap narkoba.

Diambil contoh tes urine terhadap Bupati Sidrap, Rusli Masse yang digelar oleh BNK Sidrap beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan itu, secara terbuka Bupati Rusli Masse mengajak media dan Kasat Narkoba Polres Sidrap untuk menyaksikan pemeriksaan urinenya.

Orang lain juga bertanya?

Menurut Brigjen Polisi Agus Budiman Manalu, tes urine itu sifatnya harus rahasia artinya yang bersangkutan atau yang akan dites urinenya tidak tahu dan harus harus mau diperiksa urinennya.

"Kita tahu Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dibawahi Bupati. Artinya tes urine yang digelar BNK itu tidak menjamin. Beda dengan BNNP Sulsel yang tidak dibawahi siapa-siapa. Kita itu vertikal dan tiap lakukan pemeriksaan urine sifatnya rahasia," tandas Agus Budiman Manalu.

Ditambahkan, BNNP siap laksanakan tes urine terhadap pejabat-pejabat daerah kapan pun diminta dengan catatan harus rahasia. Hanya saja, saat ini belum ada masuk permintaan dari pemeriksaan dari pemerintah Sulsel.

Ditanya data kasus narkoba yang ditanganinya tahun 2015 lalu, Agus menyebutkan ada kurang lebih 70 kasus, sementara yang ditangani Polda Sulsel kurang lebih 1.300 kasus.

Dikaitkan dengan pertemuan raja-raja se Nusantara ini, Brigjen Polisi Agus Budiman Manalu mengharapkan peran aktif para raja karena merekalah yang lebih banyak tahu tentang daerahnya.

Kata Agus, dalam pertemuan ini ada deklarasi bersama artinya kalau dewan adat saja mau memerangi narkotika kenapa kita tidak. Artinya kita sudah terbantu karena yang lebih tahu tentang daerah dan wilayah terpencil itu ada mereka, dari pemangku-pemangku adat. Bentuk dukungan yang bisa dilakukan bersama dewan adat ini adalah bersama-sama mensosialisasikan perang terhadap narkotika.

"Di Sulsel ini gerakan tutup mulut masih banyak. Dengan menggerakkan tokoh adat ini, setidaknya yang diharapkan adalah mereka mau memberikan informasi apakah ke BNNP ataupun ke Kepolisian tetang penyalahgunaan narkoba," tandasnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Blak-blakan Jokowi Tiap Kunjungan Ke Daerah
VIDEO: Blak-blakan Jokowi Tiap Kunjungan Ke Daerah "Pusat Selalu Diminta Cawe-Cawe"

Presiden Jokowi bercerita bagaimana dirinya selalu diminta cawe-cawe gubernur dan bupati, tiap kunjungan kerja.

Baca Selengkapnya
Kejagung Bongkar Tren Pelanggaran Pilkada, Kepala Desa Kerap Untungkan Petahana
Kejagung Bongkar Tren Pelanggaran Pilkada, Kepala Desa Kerap Untungkan Petahana

Kepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tindaklanjuti 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
Bawaslu Tindaklanjuti 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Baca Selengkapnya
Tiga Pejabat Kabupaten Banggai Diduga Langgar Netralitas ASN
Tiga Pejabat Kabupaten Banggai Diduga Langgar Netralitas ASN

Laporan mengenai dugaan kecurangan terus mengalir. Beberapa laporan ditindaklanjuti karena dianggap memenuhi kriteria yang ada.

Baca Selengkapnya
Ganjar Ungkap Dugaan Cawe-Cawe di Pilkada 2024, Calon Kepala Daerah PDIP Ditekan dan jadi Target Operasi
Ganjar Ungkap Dugaan Cawe-Cawe di Pilkada 2024, Calon Kepala Daerah PDIP Ditekan dan jadi Target Operasi

Ganjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Berpakaian Serba Hitam, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Diperiksa KPK Buntut OTT 7 Orang
Berpakaian Serba Hitam, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Diperiksa KPK Buntut OTT 7 Orang

KPK membawa Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah ke Jakarta untuk diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada
Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada

Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Kepala BPKP Bongkar 'Ladang Korupsi' Kepala Daerah, Berawal dari Rancangan Anggaran
Blak-blakan Kepala BPKP Bongkar 'Ladang Korupsi' Kepala Daerah, Berawal dari Rancangan Anggaran

Mengakali anggaran jadi modus yang kerap dilakoni para kepala daerah untuk 'melipat' anggaran negara.

Baca Selengkapnya
Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap
Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap

KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya