Bongkar Kasus Korupsi Damkar, Pengacara Razman Nasution Singgung Nama Wali Kota Depok

Merdeka.com - Pengacara Razman Arif Nasution bersama Sandi Butar Butar mendatangi Polres Metro Depok. Razman datang sambil membawa sejumlah bukti terkait dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

"Kedatangan kita dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Polres Depok. Di mana polisi ternyata sudah melihat bahwa kasus ini mendapat perhatian masyarakat. Nah itu sudah diproses dan kami diminta hari ini melengkapi dokumen yang diperlukan penyidik. Insya Allah dokumen dan data yang kami miliki akan kami serahkan semuanya agar kasus ini terang benderanya," katanya, Senin (26/4).

Dugaan korupsi DPKP Depok sudah menyeruak sejak tiga pekan lalu. Kasusnya pun mendapat perhatian banyak pihak termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Dalam Negeri Tito karnavian. Diduga tindakan korupsi itu dilakukan oleh pejabat di DPKP Kota Depok.

"Kemarin disebut bendaharanya sudah ngaku, inisial A. Nah nanti di dalam akan kami beritahu, nanti perkembangannya saya beritahu lebih lanjut. Prinsipnya polres dan kejaksaan sudah bersinergi memproses kasus ini, dan kami bantu ungkap kasus ini," tambahnya.

Dia pun meminta agar Wali Kota Depok Mohammad Idris ikut diperiksa. Alasannya kata dia bahwa wali kota kota sebagai penanggung jawab anggaran internal dan eksternal. "Saya katakan bahwa harus diperiksa wali kota. Kenapa? Karena penanggung jawab anggaran internal dan eksternal itu adalah wali kota," tegasnya.

Menurut dia, sebagai pejabat publik, wali kota mengetahui anggaran di pemerintahannya. Dia pun menantang wali kota untuk ikut membantu prosesnya pengungkapan kasus.

"Kita patut menduga dia mengetahui, kita tidak menuduh. Tapi sebagai pejabat publik dia idealnya. Bukan ngomong sudah diserahkan ke inspektorat jenderal dalam negeri, itu bukan. Harusnya dia katakan silakan polisi dan jaksa proses kepala dinas damkar dan lain lain," katanya.

Razman menyayangkan ucapan wali kota terkait persoalan ini yang dilimpahkan ke inspektorat jenderal. Ditegaskan dia fungsi inspektorat jenderal adalah melakukan pengawasan internal. Dia justru meminta agar wali kota datang ke polres, kejaksaan atau KPK untuk diperiksa beserta anak buahnya.

"Karena kalau inspektorat jenderal itu pengawasan internal, kita tidak menuduh, kita menduga. Apalagi wali kota itu berasal dari parpol yang berslogan sangat anti terhadap korupsi. Jadi saya minta wali kota datang ke polres, jaksa, KPK, minta diperiksa beserta anak buahnya," tutupnya.