BPS Kota Bekasi usut penyunatan honor petugas sensus
Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik, Kota Bekasi, Slamet Waluyo mengatakan, sedang menelusuri informasi pemotongan honor petugas sensus ekonomi, di wilayah Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.
"Kami akan panggil korlap dan koseka untuk meminta klarifikasi mengenai informasi adanya pemotongan honor tersebut," kata Slamet saat ditemui di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Kamis (26/5).
Menurut Slamet, BPS tidak memotong honor bagi petugas pencacah lapangan (PCL) dan petugas pemeriksa lapangan (PML). Menurut dia, uang muka honor Rp 400 ribu sudah diserahkan kepada petugas melalui Koseka dan Korlap.
-
Kenapa MK tidak menemukan penyalahgunaan bansos? Hakim MK membeberkan bukti dari pernyataan para menteri sebagai pertimbangan.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Siapa yang cabut laporan? Meskipun Rinoa Aurora Senduk mencabut laporan dugaan penganiayaan yang menimpa dirinya.
-
Kenapa Hasan Nasbi berpendapat bansos tak pengaruh? Saksi dari tim Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi menepis anggapan jika bantuan sosial mempengaruhi kemenangan kandidat petahana.
-
Siapa yang ngakuin nggak ada backup data di PDN Surabaya? Akibatnya data-data yang berada di dalamnya terkunci. Terlebih pemerintah mengakui tidak ada back up data.
-
Apa yang diklaim dihapus? Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
"Kalau Koseka itu organik kami, sementara Korlap adalah rekrutan dari mitra kami," ujar Slamet.
Slamet mengatakan, akan memberikan sanksi tegas apabila informasi pemotongan honor tersebut benar. Selain itu, pihaknya meminta honor yang dipotong tersebut dikembalikan.
"Kalau memang sudah ada kesepakatan sesama PCL, itu di luar tanggung jawab kami. Yang penting kami sudah menyerahkan honor mereka," ujar Slamet.
Slamet mengatakan, sebetulnya uang muka itu akan dibayarkan melalui rekening. Namun, ketika itu rekening belum selesai dibuat, sehingga disalurkan secara tunai. Setiap PCL dan PML mendapatkan honor Rp 2,8 juta sesuai dengan kontrak.
"Sisanya Rp 2,4 juta dibayarkan melalui transfer," ucap Slamet.
Slamet menambahkan, jumlah PCL dan PML di Kota Bekasi mencapai 4.706, rinciannya 1.177 PCL dan 3.529 PML. Sedangkan jumlah korlapnya mencapai 17 orang. Mereka bekerja sesuai dengan kontraknya, yaitu 1 hingga 31 Mei 2016.
Sebelumnya, seorang petugas PCL, R, di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, mengaku uang muka honornya dipotong oleh korlapnya sebesar Rp 200 ribu. Dalihnya, uang itu buat kegiatan perpisahan setelah pekerjaan selesai.
"Tiba-tiba dipotong tanpa ada musyawarah atau voting. Kami mengambilnya di kelurahan. Yang lain di antar ke rumah masing-masing," kata R. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data Non-ASN yang terdapat dalam data base BKN.
Baca SelengkapnyaKuasa hukum korban menegaskan, pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan proses pemilihan rektor Universitas P
Baca SelengkapnyaDalam aturan tersebut, tidak ada disebutkan bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PPPK atau ASN.
Baca SelengkapnyaAzwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DKPP Heddy Lugito menjelaskan soal pemberian sanksi peringatan keras secara terus menerus kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Heru Budi usai menghadiri pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Jakarta International Velodrome
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.
Baca SelengkapnyaPosko dibuka karena LBH Jakarta menerima banyak aduan dari guru honorer yang terdampak cleansing.
Baca SelengkapnyaDisdik Jakarta telah mengingatkan sejak 2017, agar tak mengangkat guru honorer.
Baca SelengkapnyaPer Selasa 16 Juli 2024 total ada 107 guru honorer yang dipecat.
Baca SelengkapnyaPermintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaMenurut Iman, pemberitahuan cleansing guru honorer itu dibagikan dalam bentuk formulir.
Baca Selengkapnya