Bupati Dedi ngamuk ancam tak cairkan gaji kepala desa di Purwakarta
Merdeka.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dibuat emosi dan mendamprat Kepala Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan Purwakarta. Kemarahannya dipicu setelah melihat lingkungan di sekitar wilayah itu kotor di penuhi sampah.
"Lain make baju rapih ngajajar nongkrong di sisi jalan, kuduna beberesih lain gagayaan kitu. (bukan malah nongkrong di pinggir jalan pakai baju rapih begitu gaya-gayaan)," kata Dedi saat melakukan Arisan Gotong royong di Kecamatan Pasawahan. Selasa (29/3).
Kemarahan Dedi makin menjadi-jadi. Apalagi setelah melihat jalanan di wilayah itu dipenuhi rumput liar. Sehingga dia mengancam tidak bakal membayar gaji kepala daerah tersebut.
-
Berapa gaji ketua KPPS Pilkada 2024? Gaji KPPS Pilkada 2024 sudah diatur melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022. Ada pun rincian biayanya sebagai berikut:* - Gaji ketua KPPS Pilkada 2024: Rp900.000 per orang per bulan.
-
Kenapa gaji PKD Pilkada 2024 meningkat? Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
-
Gaji untuk anggota KPPS berapa? Gaji Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS Pilkada 2024* Gaji ketua KPPS di Pilkada 2024 sebesar Rp 900.000 per bulan.* Gaji anggota KPPS di Pilkada 2024 sebesar Rp 850.000 per bulan.* Gaji pengaman TPS/Satlinmas di Pilkada 2024 sebesar RP 650.000 per bulan.
-
Bagaimana PKD mendapatkan gaji? Honor atau gaji yang diterima oleh anggota PKD 2024 diatur berdasarkan Surat Menkeu nomor 5/5715/MK.302/2022.
-
Kenapa PNS Depok mendapatkan THR? 'Sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024,' ujarnya.
-
Bagaimana cara PNS Depok mendapatkan THR? Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
"Moal dibayar ku saya gajina. Ngeunah digaji gawe teu bener. (Tidak saya bayar gajinya. Enak saja mendapat gaji bekerja tidak benar)," tegas Dedi.
Dedi meminta Kepala Desa, RT dan RW di Purwakarta, menggerakkan masyarakatnya untuk menjaga lingkungan. Sehingga tidak ada lagi daerah di Purwakarta yang kotor.
Selain itu, Dedi juga mengancam menurunkan gaji kepala desa hingga ketua Rukun Tetangga (RT) pada awal April ini.
"Awal April ini gaji kades dan RT turun. Di rapel selama 4 bulan totalnya Rp 108 miliar. Tapi saya akan tahan gaji Kades dan RT jika mereka tidak laksanakan tugas-tugas kemasyarakatan," tegas Dedi.
Dedi juga menugaskan para camat untuk melakukan verifikasi terhadap para kades can RT yang benar-benar melakukan tugasnya.
"Nanti tugas para camat yang lakukan verifikasi. Kades hingga RT ini lakukan tugasnya dengan baik atau tidak," ujarnya.
Dia menegaskan tugas kemasyarakatan tidak hanya tugasnya kepala daerah. Kata dia, peran kades hingga RT sangat penting dalam mewujudkan cita-cita Purwakarta Istimewa.
"Kalau saya sendirian yang lakukan tugas kemasyarakatan mana bisa, semuanya harus integral, harus satu padu entah itu saya sebagai bupati, kepala dinas, camat, hingga RT," ujar dia.
Tahun ini, kades mendapat penghasilan Rp 4 juta, ketua RT mendapat honor Rp 600 ribu dan ketua RW sebesar Rp 700 ribu. "Kades awal April ini dapat rapel honor Rp 16 juta. Ketua RT sebesar Rp 2.4 juta dan ketua RW sebesar Rp 2,8 juta. Tahun ini saya naikkan gaji mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik," katanya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pejabat itu mengungkap wajib setor ke Bupati Garut Rp2,5 juta per bulan
Baca SelengkapnyaKepala desa maupun camat tidak masuk sebagai kategori penerima THR.
Baca SelengkapnyaDulu desa ini miliki pendapatan Bumdes capai 4 miliar/tahun, kini dikabarkan memiliki utang capai Rp 9 M lebih.
Baca SelengkapnyaDedi mendapat kesempatan bertemu dengan Kalapas IIB Purwakarta dan terkejut saat tahu anggaran kesehatan dari negara untuk ratusan napi.
Baca SelengkapnyaBesaran gaji PNS berjenjang menyesuaikan golongan dan masa lama kerja atau dikenal dengan istilah masa kerja golongan (MKG).
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaWarga Kecamatan Leuwigoong, Garut, Jawa Barat mengaku menjadi korban pungutan liar (pungli) pihak desa saat menerima uang ganti rugi pembangunan Tol Getaci.
Baca SelengkapnyaSaat ini, kades yang diduga korupsi BLT dana desa ditahan di Rutan Polres Garut.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaSandi datang dengan membawa bukti terkait dugaan korupsi sarana dan prasarana yang terjadi di tempat kerjanya.
Baca SelengkapnyaRN mencairkan dana itu lalu memberikan kepada para staf dengan nominal tak sesuai dengan semestinya.
Baca Selengkapnya