Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bupati Klaten Dinilai Melanggar Hukum Menumpangi Bansos untuk Kepentingan Pribadi

Bupati Klaten Dinilai Melanggar Hukum Menumpangi Bansos untuk Kepentingan Pribadi Bupati Klaten Sri Mulyani. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menilai, jika Kepala Daerah menyalahgunakan bantuan sosial (bansos) dari pusat untuk kepentingan pribadi, bisa masuk ranah hukum pidana tindak korupsi. Hal itu dikatakannya, saat menyoroti kejadian penempelan stiker Bupati Klaten Sri Mulyani pada botol cairan pencuci tangan (hand sanitizer) Kementerian Sosial.

"Sekarang bantuan sosial itu dari mana? misalkan bansos itu dari Kemensos itu bisa masuk tindak korupsi. Karena penyalahgunaan untuk tujuan pribadi dari bansos itu," ujar Hibnu saat dihubungi merdeka.com, Rabu (29/4).

Menurut pakar hukum pidana tersebut, kasus ini harus diusut tuntas, apakah ada penyalahgunaan kewenangan dalam bansos. Karena dia menilai hal ini akan berdampak terhadap tujuan dari penyaluran dan ketepatan sasaran bansos kepada masyarakat.

Orang lain juga bertanya?

"Jika Gubernur Jawa Tengah kemarin sudah menegur yang bersangkutan itu berlaku secara sanksi etik. Jika bansos itu berasal dari pribadi dirinya, sanksi sosial di masyarakat yang diterima dia. Namun, jika ada bansos yang dari pusat dan ditumpangi untuk kepentingan pribadi itu masuk ranah hukum. Maka harus diusut tuntas," imbuhnya.

Selain itu, terkait pencegahan sebenarnya pemerintah sudah memiliki seluruh alatnya untuk mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang kekuasaan.

"Presiden sudah mengingatkan jangan sampai dana-dana penanganan Covid-19 disalahgunakan. KPK dan lembaga lainnya sudah ada, dengan komitmen wilayah bebas tanpa korupsi. Jadi bicara pencegahan tinggal kita tanyakan kembali, gimana komitmen pemerintah," tutur Hibnu.

Bantuan Hand Sanitizer dari Kemensos Ditutup Foto Bupati Klaten

Sebuah foto botol hand sanitizer bergambar Bupati Klaten Sri Mulyani menjadi pembahasan di media sosial. Setelah dibuka, botol hand sanitizer yang telah dibagikan ke warga tersebut terdapat stiker bertulisan '#Kemensos Hadir'. Hand sanitizer tersebut sejatinya merupakan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Salah satu unggahan dari akun twitter @WagimanDeep212 menunjukkan gambar botol hand sanitizer dengan gambar Bupati Klaten dengan tulisan 'Bantuan dari Bupati Klaten, Ibu Hj. Sri Mulyani'.

Namun, diketahui di balik stiker tersebut terdapat tulisan Kemensos Hadir, yang tak lain adalah slogan bantuan dari Kementerian Sosial. Niat baik Bupati Klaten tersebut berujung hujatan netizen. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam akun twitter ikut memberikan kritik, dengan berkomentar telah memberikan teguran.

Kritikan lainnya datang dari mantan pimpinan KPK Laode M Syarif melalui akun @LaodeMSyarif. Laode berkomentar pedas serta memosting dua foto hand sanitizer bergambar Bupati Klaten dan hand sanitizer bertuliskan Kemensos. Tagar #BupatiKlatenMemalukan pun menjadi trending di Twitter.

Bantah Kampanye Terselubung

Bupati Klaten, Sri Mulyani pun buru-buru mengklarifikasi setelah tagar #BupatiKlatenMemalukan trending topic. Yani Sunarno, panggilan akrab bupati, mengaku ada kesalahan teknis di lapangan.

"Sudah saya klarifikasi. Ada kekeliruan di lapangan. Jadi itu ada kesalahan penempelan atau pada saat pembagian," ujar Sri Mulyani, Selasa (28/4).

Menurut dia, ada kesalahan penempelan saat pengadaan bantuan tersebut. Pasalnya disaat bersamaan ada puluhan ribu paket bantuan yang disiapkan. Sekitar 1.000 lebih dari Kemensos dan sisanya bantuan milik pemda dan donatur lainnya.

"Tapi di lapangan ditempeli semuanya. Kejadiannya seperti itu. Apa mas-mase ada yang tak kasih dari Kemensos? Enggak ada kan, karena itu hanya terbatas sekali. Yang dari Kemensos itu sangat terbatas sekali, justru yang banyak itu yang dari kami," tukasnya.

Sedangkan untuk sembako yang bergambar dirinya, Yani menyebut bantuan tersebut murni dari dirinya selaku Ketua DPC PDIP Klaten. Bantuan tersebut hanya untuk kalangan terbatas partai. Yakni untuk 26 PAC PDIP di Klaten.

Baca juga:Usut Tuntas Dugaan Pembagian Bansos Ditunggangi Kepentingan PolitikNebeng Citra di Tengah PandemiGanjar Sindir Bupati Klaten: Harus Ikhlas Beri Bantuan Warga, Jangan DilabeliHeboh Bantuan Hand Sanitizer dari Kemensos Ditutup Foto Bupati KlatenPuluhan Pemudik ke Jawa Tengah Diminta Putar Balik di PrambananNekat Pulang Rantau di Tengah Pandemi, Pria Ini Mengisolasi Diri di Pinggir Sungai (mdk/gil)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kades di Garut Diduga Korupsi BLT Dana Desa Ratusan Juta untuk Kampanye
Kades di Garut Diduga Korupsi BLT Dana Desa Ratusan Juta untuk Kampanye

Saat ini, kades yang diduga korupsi BLT dana desa ditahan di Rutan Polres Garut.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD di Lumajang: Ada yang Mengatasnamakan Bansos atas Namanya Sendiri
Mahfud MD di Lumajang: Ada yang Mengatasnamakan Bansos atas Namanya Sendiri

Mahfud disambut antusias oleh kerumunan masa yang memadati lapangan Senduro, Kecamatan Senduro.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Timnas Amin Keras Tuding Jokowi & Menteri Politisasi Bansos, Sentil Sanksi Pemberhentian
VIDEO: Timnas Amin Keras Tuding Jokowi & Menteri Politisasi Bansos, Sentil Sanksi Pemberhentian

Timnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! KPK Lantang Soal Bansos Jadi Alat Kampanye, Sentil Bawaslu Embrio Korupsi
VIDEO: Keras! KPK Lantang Soal Bansos Jadi Alat Kampanye, Sentil Bawaslu Embrio Korupsi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta agar masyarakat lebih cerdas, ketika mendapat bantuan sosial atau bansos selama musim kampanye

Baca Selengkapnya
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral

Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.

Baca Selengkapnya
Cegah Penyalahgunaan, Ganjar Minta Penyaluran Bansos Dilakukan oleh Lurah dan Kades
Cegah Penyalahgunaan, Ganjar Minta Penyaluran Bansos Dilakukan oleh Lurah dan Kades

Menurut Ganjar, hal itu bisa mengerem potensi penyalahgunaan bansos.

Baca Selengkapnya
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Baca Selengkapnya
Disinggung soal Harun Masiku, Hasto Minta Lebih Baik KPK Fokus Kecurangan Bansos
Disinggung soal Harun Masiku, Hasto Minta Lebih Baik KPK Fokus Kecurangan Bansos

Menurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Tantang Sekjen PDIP Buktikan Paket Bansos Ditumpuk di Kantor Golkar
TKN Prabowo-Gibran Tantang Sekjen PDIP Buktikan Paket Bansos Ditumpuk di Kantor Golkar

Hasto menyebut ada paket bansos yang ditumpuk di Kantor DPD Golkar Yogyakarta.

Baca Selengkapnya
Gubernur Kalteng dan Sejumlah Pejabat Dilaporkan ke Bawaslu terkait Dugaan Politik Bansos
Gubernur Kalteng dan Sejumlah Pejabat Dilaporkan ke Bawaslu terkait Dugaan Politik Bansos

Gubernur Kalteng dan pejabat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan konspirasi mempengaruhi pemilihan, melibatkan program bantuan sosial dan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran

Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya