Bupati Klaten Dinilai Melanggar Hukum Menumpangi Bansos untuk Kepentingan Pribadi
Merdeka.com - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menilai, jika Kepala Daerah menyalahgunakan bantuan sosial (bansos) dari pusat untuk kepentingan pribadi, bisa masuk ranah hukum pidana tindak korupsi. Hal itu dikatakannya, saat menyoroti kejadian penempelan stiker Bupati Klaten Sri Mulyani pada botol cairan pencuci tangan (hand sanitizer) Kementerian Sosial.
"Sekarang bantuan sosial itu dari mana? misalkan bansos itu dari Kemensos itu bisa masuk tindak korupsi. Karena penyalahgunaan untuk tujuan pribadi dari bansos itu," ujar Hibnu saat dihubungi merdeka.com, Rabu (29/4).
Menurut pakar hukum pidana tersebut, kasus ini harus diusut tuntas, apakah ada penyalahgunaan kewenangan dalam bansos. Karena dia menilai hal ini akan berdampak terhadap tujuan dari penyaluran dan ketepatan sasaran bansos kepada masyarakat.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang mengajukan gugatan soal penyalahgunaan bansos? Delapan hakim MK menentukan putusan terkait gugatan diajukan kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Apa putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyalahgunaan bansos? Hakim MK, Ridwan Mansyur menyatakan, MK tidak menemukan adanya penyalahgunaan bansos oleh Presiden Jokowi untuk kepentingan Pemilu 2024.
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Siapa yang ditanya soal bagi bansos? Daniel menyoroti Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut membagikan bantuan sosial. Sementera, peran Memsos Risma justru minimalis.
-
Bagaimana cara pemerintah bagikan bansos? Menko PMK juga menyarankan Kemensos memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
"Jika Gubernur Jawa Tengah kemarin sudah menegur yang bersangkutan itu berlaku secara sanksi etik. Jika bansos itu berasal dari pribadi dirinya, sanksi sosial di masyarakat yang diterima dia. Namun, jika ada bansos yang dari pusat dan ditumpangi untuk kepentingan pribadi itu masuk ranah hukum. Maka harus diusut tuntas," imbuhnya.
Selain itu, terkait pencegahan sebenarnya pemerintah sudah memiliki seluruh alatnya untuk mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang kekuasaan.
"Presiden sudah mengingatkan jangan sampai dana-dana penanganan Covid-19 disalahgunakan. KPK dan lembaga lainnya sudah ada, dengan komitmen wilayah bebas tanpa korupsi. Jadi bicara pencegahan tinggal kita tanyakan kembali, gimana komitmen pemerintah," tutur Hibnu.
Bantuan Hand Sanitizer dari Kemensos Ditutup Foto Bupati Klaten
Sebuah foto botol hand sanitizer bergambar Bupati Klaten Sri Mulyani menjadi pembahasan di media sosial. Setelah dibuka, botol hand sanitizer yang telah dibagikan ke warga tersebut terdapat stiker bertulisan '#Kemensos Hadir'. Hand sanitizer tersebut sejatinya merupakan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Salah satu unggahan dari akun twitter @WagimanDeep212 menunjukkan gambar botol hand sanitizer dengan gambar Bupati Klaten dengan tulisan 'Bantuan dari Bupati Klaten, Ibu Hj. Sri Mulyani'.
Namun, diketahui di balik stiker tersebut terdapat tulisan Kemensos Hadir, yang tak lain adalah slogan bantuan dari Kementerian Sosial. Niat baik Bupati Klaten tersebut berujung hujatan netizen. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam akun twitter ikut memberikan kritik, dengan berkomentar telah memberikan teguran.
Kritikan lainnya datang dari mantan pimpinan KPK Laode M Syarif melalui akun @LaodeMSyarif. Laode berkomentar pedas serta memosting dua foto hand sanitizer bergambar Bupati Klaten dan hand sanitizer bertuliskan Kemensos. Tagar #BupatiKlatenMemalukan pun menjadi trending di Twitter.
Bantah Kampanye Terselubung
Bupati Klaten, Sri Mulyani pun buru-buru mengklarifikasi setelah tagar #BupatiKlatenMemalukan trending topic. Yani Sunarno, panggilan akrab bupati, mengaku ada kesalahan teknis di lapangan.
"Sudah saya klarifikasi. Ada kekeliruan di lapangan. Jadi itu ada kesalahan penempelan atau pada saat pembagian," ujar Sri Mulyani, Selasa (28/4).
Menurut dia, ada kesalahan penempelan saat pengadaan bantuan tersebut. Pasalnya disaat bersamaan ada puluhan ribu paket bantuan yang disiapkan. Sekitar 1.000 lebih dari Kemensos dan sisanya bantuan milik pemda dan donatur lainnya.
"Tapi di lapangan ditempeli semuanya. Kejadiannya seperti itu. Apa mas-mase ada yang tak kasih dari Kemensos? Enggak ada kan, karena itu hanya terbatas sekali. Yang dari Kemensos itu sangat terbatas sekali, justru yang banyak itu yang dari kami," tukasnya.
Sedangkan untuk sembako yang bergambar dirinya, Yani menyebut bantuan tersebut murni dari dirinya selaku Ketua DPC PDIP Klaten. Bantuan tersebut hanya untuk kalangan terbatas partai. Yakni untuk 26 PAC PDIP di Klaten.
Baca juga:Usut Tuntas Dugaan Pembagian Bansos Ditunggangi Kepentingan PolitikNebeng Citra di Tengah PandemiGanjar Sindir Bupati Klaten: Harus Ikhlas Beri Bantuan Warga, Jangan DilabeliHeboh Bantuan Hand Sanitizer dari Kemensos Ditutup Foto Bupati KlatenPuluhan Pemudik ke Jawa Tengah Diminta Putar Balik di PrambananNekat Pulang Rantau di Tengah Pandemi, Pria Ini Mengisolasi Diri di Pinggir Sungai (mdk/gil)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini, kades yang diduga korupsi BLT dana desa ditahan di Rutan Polres Garut.
Baca SelengkapnyaMahfud disambut antusias oleh kerumunan masa yang memadati lapangan Senduro, Kecamatan Senduro.
Baca SelengkapnyaTimnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta agar masyarakat lebih cerdas, ketika mendapat bantuan sosial atau bansos selama musim kampanye
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, hal itu bisa mengerem potensi penyalahgunaan bansos.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaMenurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut ada paket bansos yang ditumpuk di Kantor DPD Golkar Yogyakarta.
Baca SelengkapnyaGubernur Kalteng dan pejabat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan konspirasi mempengaruhi pemilihan, melibatkan program bantuan sosial dan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca Selengkapnya