Follow
Bupati Musi Banyuasin akui diperas DPRD buat loloskan RAPBDP
Merdeka.com - Tersangka Bupati DPRD Musi Banyuasin, Pahri Azhari mengaku diminta untuk menyerahkan sejumlah uang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Banyuasin agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tahun 2015 dapat lolos.
"Iya kurang lebih mereka memeras saya agar mereka mau meloloskan anggaran tersebut," terang Pahri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/8).
Menurut dia, pucuk pimpinan DPRD Musi Banyuasin berinisiatif terlebih dahulu untuk meminta sejumlah uang agar memuluskan RAPBDP tersebut.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Bagaimana Bupati Bengkulu Utara ditarik? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara. Beberapa saat kemudian dia seperti ditarik oleh seseorang berbaju merah dari pinggir kerumunan. Seketika, Ir Mian langsung berpindah ke pinggir, dengan kondisi sedikit terkejut di tengah orang-orang yang hendak menyapa Presiden Jokowi.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Dimana Bupati Bengkulu Utara ditarik? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara. Beberapa saat kemudian dia seperti ditarik oleh seseorang berbaju merah dari pinggir kerumunan.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
"Inisiatif dari mereka, dan mereka yang memintanya kepada saya. Kalau enggak dikasih itu, mereka tidak mau meloloskannya," ujarnya.
Namun, politikus PAN itu enggan menyebutkan jumlah uang dan identitas pimpinan DPRD yang menerima suap tersebut.
"Kurang tahu juga berapa yang terlibat. Karena itu semua ada di penyidik. Untuk asal uangnya, saya mohon doa semua pekerjaan ini cepat selesai," ujarnya.
Untuk diketahui, hari ini Pahri Azhari menjalani pemeriksaan KPK selama tujuh jam. Lelaki berusia 53 tahun itu diperiksa sebagai saksi bagi empat anggota DPRD Musi Banyuasin.
"Tadi diperiksa soal tentang keterlibatan anggota DPRD masalah pembahasan APBD dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bupati kerap meminta pencairan dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang (GU).
Baca Selengkapnya
KPK menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
Baca Selengkapnya
Rohidin merupakan calon gubernur (Cagub) petahana yang diusung Partai Golkar, PKS, PPP dan Hanura.
Baca Selengkapnya
Ketua RT di Musi Rawas YN dipergoki warga sedang melakukan bagi-bagi uang.
Baca Selengkapnya
Tim penyidik KPK menemukan uang tersebut berasal dari pemerasan yang dilakukan RM terhadap jajaran kepala dinas hingga kepala organisasi perangkat daerah.
Baca Selengkapnya
Dalam konstruksi perkara, dia melakukan upaya pemerasan dan gratifikasi lantaran butuh dana untuk Pilkada Bengkulu 2024.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.
Baca Selengkapnya
Pejabat itu mengungkap wajib setor ke Bupati Garut Rp2,5 juta per bulan
Baca Selengkapnya
Pengakuan itu disampaikan Supriyani saat diperiksa Propam Polda Sultra.
Baca Selengkapnya
Hasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.
Baca Selengkapnya
Ahmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain
Baca Selengkapnya
Kasie di Kelurahan Kelapa Gading Barat ini juga memaksa 100 PPSU lainnya. Mereka pun mengaku tak bisa menolak karena hal itu merupakan perintah atasan.
Baca Selengkapnya