Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bupati Rohul batal dilantik, pendukungnya diminta tak bikin onar

Bupati Rohul batal dilantik, pendukungnya diminta tak bikin onar Mendagri batalkan pelantikan Bupati Rokan Hulu. ©2016 merdeka.com/abdullah sani

Merdeka.com - Setelah batalnya pelantikan Bupati Rokan Hulu terpilih Suparman dan wakilnya Sukiman di gedung DPRD Riau, Polda Riau mengantisipasi potensi gejolak masyarakat. Sebanyak 800 personel pun dikerahkan untuk mengamankan kondisi di Riau.

Sebab, pembatalan terhadap bupati Rokan Hulu berimbas pada pelantikan Bupati Pelalawan HM Harris dan wakilnya Zarwedan. Bahkan sejumlah warga tidak terima atas pembatalan ini.

Harris mengaku juga ikut membatalkan diri dari pelantikan yang semestinya dilaksanakan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, hari ini Selasa (19/4) agar situasi kondusif. ‎Tak ayal, kedua politisi Partai Golkar itu batal dilantik hari ini.

Orang lain juga bertanya?

Untuk itu, Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto meminta masyarakat khususnya di Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan agar bersikap dewasa atas keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang membatalkan pelantikan Suparman sebagai bupati.

"Sesuai dengan tugas kami selaku pimpinan Polri di Wilayah hukum Polda Riau, mengucapkan terima kasih atas kedewasaan masyarakat Riau," ujar Supriyanto saat dihubungi merdeka.com.

Sebagai komandan tertinggi kepolisian di Riau, Supriyanto meminta masyarakat Rokan Hulu untuk ikut menjaga keamanan dan situasi yang kondusif demi kepentingan bersama.

"Khususnya warga Rokan Hulu yang sangat membantu kita semua untuk menjaga situasi wilayah Riau dan jajarannya hingga tercipta suasana yang cukup kondusif," kata Supriyanto.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Rokan Hulu terpilih Suparman dan wakilnya Sukiman batal dilantik Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman di gedung DPRD Riau hari ini.

Pembatalan itu berdasarkan telegram dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, lantaran Suparman tersandung kasus hukum sebagai tersangka dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"‎Pelantikan Bupati Rokan Hulu ditunda karenastatus (Suparman) sebagai tersangka. Itu sudah kita koordinasikan dengan KPK," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riatmadji saat dihubungi merdeka.com.‎

‪Ditundanya pelantikan itu, kata Dodi, memang tidak memiliki landasan hukum yang mengaturnya. Namun, Mendagri sendiri memiliki kebijakan untuk menunda lantaran status tersangka Suparman yang dinilai tidak layak dilantik sebagai Bupati Rokan Hulu.

"Memang tidak ada dasar hukumnya, tetapi Mendagri meminta pelantikan bupati Rokan Hulu ditunda," kata Dodi.

Namun Mendagri tidak memerintahkan pelantikan Bupati Pelalawan Harris dan wakilnya Zarwedan ikut batal dilantik. Dodi mempersilakan Plt Gubernur Riau untuk melanjutkan pelantikan Harris sebagai bupati karena tidak ada permasalahan terhadap polisi partai Golkar itu dalam proses hukum.

"Untuk bupati Pelalawan, itu tidak ada pembatalan, silakan. Itu wewenang Plt Gubernur Riau," kata Dodi.

(mdk/ary)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Viral Emak-Emak Rempang Usir TNI Tolak Relokasi, Kapolri Kirim 400 Polisi
VIDEO: Viral Emak-Emak Rempang Usir TNI Tolak Relokasi, Kapolri Kirim 400 Polisi

Sejumlah warga Rempang mengusir petugas yang hendak menawarkan relokasi.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Kalau Sudah Sesuai Aturan Tetap Diganggu, Kita Tabrak
Ganjar: Kalau Sudah Sesuai Aturan Tetap Diganggu, Kita Tabrak

Ganjar memastikan akan mengawal kasus penganiayaan relawan oleh anggota TNI.

Baca Selengkapnya
AKBP Fahrian Pantau Pengamanan Pendaftaran Calon Kepala Daerah Inhu
AKBP Fahrian Pantau Pengamanan Pendaftaran Calon Kepala Daerah Inhu

Personel TNI-Polri dilarang keras foto dengan salah satu balon ataupun dengan tim pemenangan salah satu balon.

Baca Selengkapnya
Kantor Bupati dan DPRD Pohuwato Dibakar, Pendemo Tuntut Ganti Rugi Lahan Tambang
Kantor Bupati dan DPRD Pohuwato Dibakar, Pendemo Tuntut Ganti Rugi Lahan Tambang

Massa diketahui menuntut ganti rugi lahan tambang.

Baca Selengkapnya
Jenderal Polisi Tegas di Depan Buruh yang lagi Demo 'Ayo Berunjuk Rasa di Kantor Gubernur, Saya Kawal'
Jenderal Polisi Tegas di Depan Buruh yang lagi Demo 'Ayo Berunjuk Rasa di Kantor Gubernur, Saya Kawal'

Wakapolda Banten menggagalkan ancaman demo di jalan tol, ia bernegosiasi dan mengawal para pendemo sampai ke kantor gubernur.

Baca Selengkapnya
Kades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini
Kades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini

Kades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini

Baca Selengkapnya
Habiburokhman Ditimpuk Botol saat Temui Pendemo di DPR: Risiko Wakil Rakyat
Habiburokhman Ditimpuk Botol saat Temui Pendemo di DPR: Risiko Wakil Rakyat

Dia mengaku tidak mempersoalkan sikap dari massa aksi.

Baca Selengkapnya
Bawa Batu dan Senjata Tajam, Alasan Polisi Tangkap 8 Warga Terkait Kerusuhan di Rempang
Bawa Batu dan Senjata Tajam, Alasan Polisi Tangkap 8 Warga Terkait Kerusuhan di Rempang

Delapan warga yang ditangkap itu akan diproses hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kasad Sebut Relawan Ganjar Dibogem TNI 8 Kali Berputar, Sudah Diingatkan
VIDEO: Kasad Sebut Relawan Ganjar Dibogem TNI 8 Kali Berputar, Sudah Diingatkan

Kasad mengatakan alasan TNI melakukan pemukulan karena rombongan relawan sudah berulang kali diingatkan.

Baca Selengkapnya
Baliho Dicopot TNI, Ganjar Minta Relawan Hati-Hati
Baliho Dicopot TNI, Ganjar Minta Relawan Hati-Hati

Bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo mengingatkan relawannya agar berhati-hati memasang baliho agar tidak kembali dicopot karena lokasinya tidak benar.

Baca Selengkapnya
Warga Aceh Utara Tolak Pengungsi Rohingya
Warga Aceh Utara Tolak Pengungsi Rohingya

Warga menilai pengungsi Rohingya memanfaatkan kebaikan orang Aceh.

Baca Selengkapnya
Komandan Ingatkan Prajurit TNI Tak Boleh Pinjamkan Kendaraan Dinas Dalam Pengamanan Pilkada
Komandan Ingatkan Prajurit TNI Tak Boleh Pinjamkan Kendaraan Dinas Dalam Pengamanan Pilkada

Kegiatan apel gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

Baca Selengkapnya