Calon pimpinan MPR dari DPD jadi 'rebutan' kubu Jokowi dan KMP
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta waktu untuk menggodok dan memutuskan siapa nama yang bakal diusulkan menjadi pimpinan MPR. Sidang paripurna MPR dengan agenda pemilihan pimpinan yang sedianya dilaksanakan hari ini pukul 19.30 WIB ditunda dan dilaksanakan Selasa (7/10) besok pada pukul 10.00 WIB.
Politisi PDIP Aria Bima mengatakan, DPD akan menentukan satu nama yang akan diusulkan menjadi pimpinan MPR. Kemudian setelah DPD berhasil memutuskan satu nama, nama tersebut akan dimasukkan ke dalam paket di kedua koalisi. Baik itu Koalisi Merah Putih ataupun Koalisi Indonesia Hebat.
"Calon pimpinan MPR dari kelompok DPD, maka DPD minta waktu pengambilan keputusan hingga satu calon yang masuk ke dua paket. Mereka butuh waktu musyawarah, supaya satu calon ini nanti bisa diusulkan dalam dua paket kalau nanti dibutuhkan voting," kata Aria Bima usai rapat konsultasi antar fraksi di Gedung MPR, Jakarta, Senin (6/10).
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Siapa yang diusulkan untuk Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik.
-
Siapa yang paling berpotensi masuk putaran kedua Pilpres 2024? 'Kemungkinan besar Pemilu berlangsung dua putaran. Dan, peluang paling besar yang masuk ke putaran kedua adalah Prabowo–Gibran dan Ganjar–Mahfud,' ucapnya.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
Menurut dia, dari 10 fraksi yang ada, 6 fraksi bisa memahami dan memberi waktu kepada DPD untuk menentukan calon pimpinan MPR. Karena hanya satu orang dari unsur DPD yang diusulkan, DPD minta supaya paripurna malam ini ditunda sampai besok jam 10.00 WIB.
"Empat yang enggak setuju, yang minta hari ini Golkar, Gerindra, Demokrat. PKS memberi waktu seluas mungkin kepada DPD sampai besok, begitu juga PPP memberi waktu supaya lebih matang. Fraksi PDIP juga demikian, PKB demikian, NasDem memberi waktu sampai besok, maka akhirnya kita tunda rapat paripurna MPR sampai besok," jelasnya.
Selanjutnya, kata Aria Bima, fraksi-fraksi partai politik di MPR bakal menggunakan waktu semaksimal mungkin guna melakukan lobi-lobi. Sembari menunggu keputusan DPD siapa satu orang yang bakal dimasukkan ke dalam paket pemilihan pimpinan MPR.
"Kalau ada dua paket, DPD akan masuk dua paket dengan nama yang sama," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.
Baca SelengkapnyaPDIP juga terbuka dengan usulan Partai Golkar yang kini tengah membangun kerjasama. Golkar terbuka untuk mengusulkan nama Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca SelengkapnyaMenurut PDIP, Ridwan Kamil sukses memimpin Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPDIP Ingin terus mengumpulkan dukungan untuk Ganjar Pranowo. PKB juga masuk bidikan PDIP. Upaya merayu PKB tengah dilakukan.
Baca SelengkapnyaManuver KIM Plus membuat PDIP kesulitan mengusung kader mereka di Pilkada 2024. Di beberapa daerah, PDIP membutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat dukungan.
Baca SelengkapnyaMegawati sudah berkali-kali bertemu Mahfud MD dan Megawati.
Baca SelengkapnyaUntuk menentukan Cawapres Ganjar, Megawati ternyata juga berdiskusi dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaDengan kondisi seperti itu, ia pun meyakini jika antara dirinya dengan musuh yang baru ini dianggap sama-sama saling tahu kekuatan masing-masing.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat mengatakan, kongres PDIP baru akan digelar pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaNama cawapres pendamping Ganjar masih belum ditentukan. Partai pendukung Ganjar, mengusulkan sejumlah nama. Namun muaranya tetap berada di Megawati.
Baca SelengkapnyaPKB mempunyai syarat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.
Baca Selengkapnya