Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Catat, Lima Pesan Tegas Jokowi ke Menteri saat Rapat Perdana

Catat, Lima Pesan Tegas Jokowi ke Menteri saat Rapat Perdana Jokowi Pimpin Rapat Kabinet Paripurna Perdana di Istana. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet Indonesia Maju perdana di Istana Merdeka, Kamis (24/10). Rapat dihadiri seluruh menteri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Di hadapan para menterinya, Jokowi dengan tegas mengatakan tidak ada visi dan misi menteri, yang ada hanya visi Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut ini pesan tegas Presiden Jokowi ke para menteri di rapat perdana:

Wanti-Wanti Menteri Tak Ribut di Luar

Presiden Jokowi meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menjalankan setiap keputusan yang diambil di dalam rapat. Jokowi tak ingin ada gaduh antar kementerian.

"Jadi dalam setiap rapat, baik paripurna, terbatas atau internal ada payung hukum, kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," ujar Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10).

Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya bekerja secara tim. Dia menilai dalam membangun sebuah negara tak bisa kerja menteri per menteri atau sektoral saja.

"Ini kerja membangun negara besar, tidak mungkin menteri kalau sendiri-sendiri, ini kerja tim yang dikoordinasi para Menko," jelas dia.

Tidak Ada Visi Misi Menteri

Dalam rapat perdana kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada visi dan misi dalam tubuh kementerian. Jokowi menekankan bahwa yang ada hanyalah visi misi presiden dan wapres. Para menteri diminta untuk mengikuti itu.

"Tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Tolong dicatat," tegas Jokowi saat memimpin rapat di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10).

Jokowi meminta agar para menteri selalu mengingat pesannya. Sebab, kata dia, para periode pertama pemerintahannya, ada beberapa menteri yang tak patuh dan membuat visi misi sendiri.

"Dalam lima tahun lalu ada 1,2,3 menteri yang masih belum paham. Jadi, setiap rapat baik paripurna, ratas, rapat internal, itu ada sebuah payung hukum. Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan. Kalau ada perubahan-perubahan dan kondisi tertentu, marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau ratas," kata Jokowi.

Dia juga mengingatkan bahwa kerja pemerintah adalah kerja tim, bukan kerja menteri per menteri dan sektoral. Jokowi menuturkan bahwa dalam membangun sebuah negara besar, diperlukan kerja tim.

"Ini membangun sebuah negara besar, ga mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri. Kerja tim," tegas dia.

Jokowi Tekankan Kemudahan Bagi Industri Tingkatkan Ekspor

Presiden Jokowi dalam rapat kabinet perdana meminta kepada para menteri untuk memberikan kemudahan bagi industri untuk meningkatkan ekspor Indonesia.

"Saya selalu menyampaikan kalau ada industri yang berorientasi ekspor, atau industri yang ingin memproduksi barang-barang substitusi impor, itu tidak usah lama-lama, tidak usah berpikir, tanda tangani saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).

Menurutnya, pemerintah pusat baik kementerian hingga pemerintah daerah mulai tingkat kabupaten maupun kota hingga provinsi harus memiliki target menciptakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Jadi setiap hal yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, berikan ruang yang sebaik-baiknya, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," tegasnya.

Perintahkan Menteri Temukan Regulasi Penghambat Investasi

Selain itu, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk mengumpulkan regulasi-regulasi yang menghambat investasi. Tak tanggung-tanggung, dia memberikan tenggat waktu satu bulan.

"Tolong dilihat di setiap kementerian yang membuat bekerja, yang membuat menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).

Dia juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menertibkan hal ini. Dalam waktu dua minggu ke depan, Jokowi akan menggelar rapat terbatas khusus membahas aturan-aturan yang tumpang tindih.

"Hal-hal yang menghambat ingin kita hapuskan sehingga kita bekerja cepat," ucapnya.

Prioritas Pemerintah Menciptakan Lapangan Kerja

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa prioritas pemerintahan lima tahun ke depan adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Dia tak ingin ada lagi kementerian dan kepala lembaga yang tidak mengerti soal prioritas pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

"Goal besar pekerjaan kita adalah penciptaan lapangan kerja. Karena ini yang dibutuhkan, dan diinginkan oleh masyarakat," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10).

Untuk itu, dia meminta baik pemerintah pusat ataupun daerah untuk memberikan ruang kepada investor yang ingin membuka lapangan pekerjaan.

"Jadi setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja berikan ruang yang sebaik-baiknya. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," jelas dia.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!

Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye

Baca Selengkapnya
Jokowi Bertemu Ketum Partai Koalisi Akhir Mei Lalu, Bahas Reshuffle?
Jokowi Bertemu Ketum Partai Koalisi Akhir Mei Lalu, Bahas Reshuffle?

Jokowi ternyata sempat bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukungnya

Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi ke 4 Menteri Sebelum Berangkat ke MK jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres
Pesan Jokowi ke 4 Menteri Sebelum Berangkat ke MK jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres

4 Menteri yang hadir Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Sri Mulyani dan Tri Rismaharini

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
4 Menteri Jokowi Tak Disumpah Sebelum Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres, Ini Penjelasan Hakim MK
4 Menteri Jokowi Tak Disumpah Sebelum Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres, Ini Penjelasan Hakim MK

Empat menteri Jokowi itu adalah Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Muhadjir Effendy, dan Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Soal Presiden Boleh Kampanye, Meutya Hafid Nilai Jokowi bukan Deklarasi Keberpihakan
Soal Presiden Boleh Kampanye, Meutya Hafid Nilai Jokowi bukan Deklarasi Keberpihakan

Meutya menjelaskan pernyataan Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Angkat Bicara Tidak Diundang ke Rakernas PDIP: Tanyakan ke Pengundang, Jangan ke Saya
Jokowi Angkat Bicara Tidak Diundang ke Rakernas PDIP: Tanyakan ke Pengundang, Jangan ke Saya

PDIP tidak akan mengundang Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya
VIDEO: KERAS! Jokowi Cawe-Cawe Tegaskan Jangan Sampai Ganti Pemimpin, Ganti Visi
VIDEO: KERAS! Jokowi Cawe-Cawe Tegaskan Jangan Sampai Ganti Pemimpin, Ganti Visi

Jokowi berharap ke depan meski ganti pemimpin tidak mengganti visi negara.

Baca Selengkapnya
Kaesang soal Kabar Menteri Mundur: Semua di Kabinet Solid
Kaesang soal Kabar Menteri Mundur: Semua di Kabinet Solid

Isu seperti itu biasa digembor-gemborkan pihak tertentu dan bersifat politis.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Isu Jokowi Terlibat Dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran
Istana Jawab Isu Jokowi Terlibat Dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Ari menegaskan Presiden Jokowi saat ini tengah fokus menyelesaikan pekerjaannya.

Baca Selengkapnya
VIDEO:  Keras! Presiden Jokowi Bongkar Bobrok Jargon Politik Tidak Jelas Bentuknya
VIDEO: Keras! Presiden Jokowi Bongkar Bobrok Jargon Politik Tidak Jelas Bentuknya

Presiden Jokowi menghadiri peringatan hari konstitusi dan HUT ke-78 MPR.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Tak Ada Arahan Khusus dari Jokowi Terkait Sidang MK: Jelaskan Sesuai Tugas Masing-Masing
Airlangga Pastikan Tak Ada Arahan Khusus dari Jokowi Terkait Sidang MK: Jelaskan Sesuai Tugas Masing-Masing

Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi hanya meminta agar para menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya