Cerita Ketua KPPS di Makassar Terpaksa Pinjam Uang Bayar Honor Anggota dan Linmas

Merdeka.com - Tak tega melihat para petugas KPPS se Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Makassar berikut Linmas belum dibayarkan honornya usai Pemilu 2019, seorang Ketua KPPS di Makassar terpaksa mencari pinjaman demi menalangi honor petugas sambil menanti pencairan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dialah Abdul Rahman, ketua PPS Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Makassar. Pensiunan PNS itu sempat menjadi kepala tata usaha di SMA 1 Makassar dan di Pemilu 2019.

Di aula kantor Bawaslu Makassar, Kamis, (9/5), Rahman hadir sebagai saksi dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. Dihadirkan oleh ketua KPPS dari TPS 14, Kelurahan Bonto Makkio, Nasruddin.

Sebagai saksi, dalam sidang dia membela rekannya petugas KPPS. "Harusnya mereka sudah terima honor setelah jalankan tugas di 17 April itu atau paling tidak 18 April sesuai aturan, tapi ternyata honornya belum cair, Rp 57 juta lebih untuk KPPS dan Linmas. Saya tidak tega, saya lalu carikan pinjaman dan membayarkan ke mereka," tuturnya.

Ditemui usai sidang, sebenarnya soal meminjam dana Rp 57 juta itu enggan dia ungkap di publik karena saat ini juga sudah kembali atau terbayarkan oleh PPK. Tapi terpaksa dia ungkap dalam persidangan demi membela rekannya sesama petugas pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu.

"Saya ungkap di sini karena kemauan besar membela teman-teman KPPS yang terlapor. Sengaja saya buka supaya mereka yakni pihak Bawaslu dan pelapor mengetahui bagaimana perjuangan teman-teman," tutur Abdul Rahman.

Dibeberkan, sejak Selasa, (16/4) atau sehari sebelum pemilu, pihaknya sebagai ketua PPS berulang kali menanyakan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) apakah honor petugas KPPS dan Linmas sudah siap atau belum. Harapannya, mereka bisa terima segera haknya setelah jalankan tugas.

Tapi ternyata, ungkap Rahman, untuk Kecamatan Rappocini baru tiga atau empat kelurahan yang cair honornya. Tujuh kelurahan belum cair termasuk Kelurahan Bonto Makkio.

"Saya terima pesan whatsapp (WA) dari KPPS dan Linmas menanyakan haknya. Bahkan ada anggota Linmas yang WA saya yang isi pesan WA nya mengatakan, kami sudah laksanakan tugas, beras di rumah tidak ada, honor KPPS belum keluar. Sebagai manusia biasa, perasaan saya trenyuh. Bagaimanakah kira-kira kalau saya alami hal yang sama. Apakah sanggup saya tidak keluarkan kata kasar. Dari situ saya kemudian berusaha cari pinjaman untuk menalangi," tuturnya.

Dia kemudian mendapat pinjaman dari rekannya yang juga adalah bendahara PPS yang kebetulan punya dana simpanan Rp 30 juta.

"Teman bendahara PPS Bonto Makkio ini pinjamkan Rp 30 juta jadi sisa Rp 27 juta. Saya lalu hubungi istri di rumah dan dia juga punya simpanan dan dari saya sendiri juga ada Rp 10 juta dari uang bensin yang biasanya selalu saya siapkan. Akhirnya cukup Rp 57 juta lebih. Jumat(19/4) saya lalu hubungi rekan KPPS dan Linmas untuk mengambil honornya," ujar Abdul Rahman.

Ditambahkan, nilai honor yang diberikan bervariasi di antara 126 orang keseluruhan KPPS dan Linmas. Untuk ketua, honornya Rp 550 ribu, anggota sebesar Rp 500 ribu dan Linmas Rp 400 ribu potong pajak 6 persen.

Mengenai upayanya menalangi honor itu, kata Abdul Rahman, dia tidak sampaikan ke PPK. Cukup interen Kelurahan Bonto Makkio karena merasa kasihan dengan KPPS dari PPS lain yang bernasib sama.

"Lima hari setelah 17 April yakni Senin, (22/4), dananya sudah cair dari PPK. Jadi pinjaman itu sudah terbayarkan," tutupnya.