Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Covid-19 Melonjak, PAN Minta Pemerintah Mulai Pikirkan Opsi Lockdown Akhir Pekan

Covid-19 Melonjak, PAN Minta Pemerintah Mulai Pikirkan Opsi Lockdown Akhir Pekan Saleh Partaonan Daulay. ©2021 Antara

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar Pemerintah memikirkan opsi menerapkan kebijakan karantina wilayah atau "lockdown" pada akhir pekan, untuk mengatasi lonjakan kasus positif COVID-19.

"Saya sejak awal menawarkan kebijakan 'lockdown' di akhir pekan yaitu sejak Jumat sore, seluruh masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah sampai Senin pagi, sehingga diharapkan tidak terjadi penyebaran COVID-19. Saya minta Pemerintah tolong (usulan) ini dipikirkan," kata Saleh, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menilai seluruh kebijakan yang sudah diambil Pemerintah saat ini terkait penanganan COVID-19 harus dievaluasi dengan baik, karena sudah lama diterapkan.

Saleh mencontohkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah dilakukan, namun hasilnya kurang maksimal lalu berubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjilid-jilid.

"Ibarat buku, ini sudah mau khatam, namun hasilnya tidak maksimal, bahkan kita sedang berada pada masa khawatir sekali terkait dengan penyebaran COVID-19. Misalnya di Bangkalan dan Kudus sudah mengkhawatirkan sekali, kabarnya rumah sakit penuh dan para tenaga medis sudah hampir kewalahan menangani," ujarnya.

Karena itu, dia menilai perlu adanya inovasi kebijakan lain yang harus diambil Pemerintah, salah satunya opsi menerapkan "lockdown" pada akhir pekan.

Saleh menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyampaikan agar warga Jakarta di rumah saja ketika akhir pekan.

"Peryataan Gubernur Anies itu sebetulnya sama dengan 'lockdown' akhir pekan. Karena itu saya minta kebijakan itu dicoba dahulu, jangan alergi," katanya lagi.

Namun, menurut dia, kebijakan yang akan diambil Pemerintah haru tegas, misalnya jangan ada lagi orang yang membuat pesta di Sabtu-Minggu, jangan lagi ada orang pergi wisata, dan jangan ada lagi kerumunan.

Dia menilai, kerumunan dan keramaian adalah salah satu yang menyebabkan penularan COVID-19 tidak bisa diatasi, sehingga kebijakan yang diambil Pemerintah jangan sampai terlambat.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Izinkan ASN WFH pada 16-17 April, Begini Aturan Lengkapnya
Pemerintah Izinkan ASN WFH pada 16-17 April, Begini Aturan Lengkapnya

Pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN
Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) selama dua hari.

Baca Selengkapnya
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH

Luhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.

Baca Selengkapnya
Covid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun
Covid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun

Imbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya
Antisipasi Tiket Mahal, Sandiaga Sarankan Warga Mudik Lebih Awal dan WFH di Kampung Halaman
Antisipasi Tiket Mahal, Sandiaga Sarankan Warga Mudik Lebih Awal dan WFH di Kampung Halaman

Dengan mudik lebih awal, kata dia, masyarakat dapat membeli tiket dengan harga yang terjangkau.

Baca Selengkapnya
Antisipasi Macet Arus Balik, Menhub Usul Pegawai WFH dari Kampung Halaman
Antisipasi Macet Arus Balik, Menhub Usul Pegawai WFH dari Kampung Halaman

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan pegawai WFH dari kampung halaman untuk mengurangi kemacetan pada arus balik.

Baca Selengkapnya
Antisipasi Lonjakan Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun, Kemenkes Minta Masyarakat Lengkapi Vaksinasi
Antisipasi Lonjakan Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun, Kemenkes Minta Masyarakat Lengkapi Vaksinasi

Imbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 di Sumsel Naik Drastis usai Libur Nataru, 1 Orang Meninggal
Kasus Covid-19 di Sumsel Naik Drastis usai Libur Nataru, 1 Orang Meninggal

Kemenkes RI sudah mengirimkan vaksin Inavac ke Dinkes Sumsel.

Baca Selengkapnya
Catat Jadwal dan Aturan Masa Tenang Pemilu 2024
Catat Jadwal dan Aturan Masa Tenang Pemilu 2024

Masa tenang pemilu diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Saya Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal
Jokowi: Saya Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Jokowi mengimbau dan mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal

Baca Selengkapnya
FOTO: Suasana Hari Pertama ASN di Balai Kota DKI Jakarta Kembali Bekerja Usai Libur Lebaran 2024
FOTO: Suasana Hari Pertama ASN di Balai Kota DKI Jakarta Kembali Bekerja Usai Libur Lebaran 2024

Pemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.

Baca Selengkapnya