Covid-19 Melonjak, PAN Minta Pemerintah Mulai Pikirkan Opsi Lockdown Akhir Pekan
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar Pemerintah memikirkan opsi menerapkan kebijakan karantina wilayah atau "lockdown" pada akhir pekan, untuk mengatasi lonjakan kasus positif COVID-19.
"Saya sejak awal menawarkan kebijakan 'lockdown' di akhir pekan yaitu sejak Jumat sore, seluruh masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah sampai Senin pagi, sehingga diharapkan tidak terjadi penyebaran COVID-19. Saya minta Pemerintah tolong (usulan) ini dipikirkan," kata Saleh, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menilai seluruh kebijakan yang sudah diambil Pemerintah saat ini terkait penanganan COVID-19 harus dievaluasi dengan baik, karena sudah lama diterapkan.
-
Kenapa sekolah di lockdown? Menanggapi situasi ini, pihak sekolah segera mengambil langkah tegas dengan menerapkan lockdown selama 14 hari.
-
Aturan apa yang dicabut tentang masker? Pemerintah Indonesia akhirnya mencabut kebijakan wajib menggunakan masker bagi masyarakat di tempat umum. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
-
Bagaimana cara agar terhindar dari Covid-19? 'Pemerintah mengimbau lebih rajin bermasker terutama jika sakit dan di keramaian, lebih rajin cuci tangan, lengkapi vaksinasi segera sebanyak 4x GRATIS, jaga ventilasi udara indoor, hindari asap rokok,' ujar Ngabila.
-
Kenapa pakai masker penting? Masker bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut karena masker berfungsi sebagai penghalang fisik yang mengurangi kontak langsung antara droplets atau tetesan cairan yang keluar dari mulut dan hidung seseorang dengan orang lain.
-
Kapan kebijakan ini berlaku? Mulai awal tahun 2025, hanya aplikasi yang memiliki fungsi inti dan memerlukan akses ke gambar serta video pengguna yang akan diizinkan untuk mengakses seluruh galeri.
-
Kapan larangan berlaku? Keputusan yang diambil pekan lalu ini membatalkan undang-undang tahun 2004 yang mengatur sekolah-sekolah agama Islam di Uttar Pradesh.
Saleh mencontohkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah dilakukan, namun hasilnya kurang maksimal lalu berubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjilid-jilid.
"Ibarat buku, ini sudah mau khatam, namun hasilnya tidak maksimal, bahkan kita sedang berada pada masa khawatir sekali terkait dengan penyebaran COVID-19. Misalnya di Bangkalan dan Kudus sudah mengkhawatirkan sekali, kabarnya rumah sakit penuh dan para tenaga medis sudah hampir kewalahan menangani," ujarnya.
Karena itu, dia menilai perlu adanya inovasi kebijakan lain yang harus diambil Pemerintah, salah satunya opsi menerapkan "lockdown" pada akhir pekan.
Saleh menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyampaikan agar warga Jakarta di rumah saja ketika akhir pekan.
"Peryataan Gubernur Anies itu sebetulnya sama dengan 'lockdown' akhir pekan. Karena itu saya minta kebijakan itu dicoba dahulu, jangan alergi," katanya lagi.
Namun, menurut dia, kebijakan yang akan diambil Pemerintah haru tegas, misalnya jangan ada lagi orang yang membuat pesta di Sabtu-Minggu, jangan lagi ada orang pergi wisata, dan jangan ada lagi kerumunan.
Dia menilai, kerumunan dan keramaian adalah salah satu yang menyebabkan penularan COVID-19 tidak bisa diatasi, sehingga kebijakan yang diambil Pemerintah jangan sampai terlambat.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaPengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) selama dua hari.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaDengan mudik lebih awal, kata dia, masyarakat dapat membeli tiket dengan harga yang terjangkau.
Baca SelengkapnyaMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan pegawai WFH dari kampung halaman untuk mengurangi kemacetan pada arus balik.
Baca SelengkapnyaImbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca SelengkapnyaKemenkes RI sudah mengirimkan vaksin Inavac ke Dinkes Sumsel.
Baca SelengkapnyaMasa tenang pemilu diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022.
Baca SelengkapnyaJokowi mengimbau dan mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca Selengkapnya