Curhat Wali Kota Banjarmasin tak punya dana bayar THR tenaga honorer
Merdeka.com - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ibnu Sina mengaku bingung merealisasikan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga honorer, karena tidak ada anggarannya dalam APBD 2018.
"Terus terang apa dasar kita menganggarkan di APBD untuk tenaga honorer, pada waktu lalu itu tidak ada dan tahu-tahu di tengah jalan keluar kebijakan itu dari pemerintah pusat," ujarnya saat menggelar buka puasa bersama di kediamannya, Minggu (3/6) seperti dikutip Antara.
Karena APBD saat ini sudah jelas tidak ada anggarannya untuk THR, tutur Ibnu Sina, paling mungkin nantinya kalau memang diharuskan itu dilaksanakan atau direalisasikan pemerintah kota memberi THR bagi tenaga honorer ini, pada penyusunan di APBD perubahan.
-
Bagaimana cara PNS Depok mendapatkan THR? Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Kenapa PNS Depok mendapatkan THR? 'Sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024,' ujarnya.
-
Siapa yang mengalami tunggakan gaji? Melalui unggahan terbarunya, ia menyatakan adanya tunggakan gaji dari klub kepada dirinya dan beberapa rekan setimnya.
-
Kapan THR PNS Depok dibayarkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3).
-
Apa saja yang diterima PNS Depok selain THR? Selain menerima THR, ASN juga mendapatkan THR Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 100 persen dari TPP yang di dapat pada bulan Maret.
-
Mengapa Desa Wunut membagikan THR? THR ini tentu seperti durian runtuh. Maklum, kebutuhan hidup jelang lebaran selalu meningkat. Sudah begitu, semua harga meroket. Uang ini bisa membantu warga Desa Wunut untuk menambal kebutuhan.
"Makanya statement saya sebagai kepala pemerintahan kota, bahwa seluruh tenaga honorer ini jika memang ada aturannya dapat THR, mereka akan mendapatkan haknya itu pada saatnya," tegas Ibnu Sina.
Sebab, ungkap dia, saat ini tidak memungkinkan pemerintah kota membayar THR bagi tenaga honorer ini dikarenakan tidak dianggarkan di APBD 2018.
Menurutnya, jika kebijakan ini keluar saat dilakukan penyusunan anggaran lalu, maka pastinya akan dialokasikan, sebagaimana untuk THR bagi Aparatur Sipil Negara (PNS).
"Kita juga masih menunggu petunjuk teknisnya dari Kementerian Dalam Negeri tentang pemberian THR bagi tenaga honorer ini," paparnya.
Ibnu Sina menegaskan, dari pada semua tenaga honorer berharap-harap saat ini, hingga dia sampaikan pahitnya bahwa pemerintah kota tidak memiliki anggaran untuk membayar THR bagi mereka untuk saat ini.
"Kebijakan pemerintah pusat ini memang menjadi angin surga bagi tenaga honorer kita, tapi sayang keluarnya kebijakan itu di tengah jalan, di mana anggaran sudah disusun, dan pastinya tidak bisa diubah lagi," ujar dia.
Sebagaimana diketahuinya, kementerian keuangan memang mengeluarkan kebijakan untuk tenaga honorer mendapat THR pada tahun ini, di mana pemerintah daerah diminta mengupayakannya.
"Jadi kan bunyinya kalau ada anggaran direalisasikan, kalau tidak ada anggaran dicarikan solusinya, entah di APBD perubahan, kita masih menunggu petunjuk teknisnya ini," kata Ibnu Sina.
Sebab, tutur dia, tidak sedikit tenaga honorer di pemerintah kota ini, yakni, dari tenaga administrasi hingga guru. "Sangat banyak tenaga honorer di daerah kita ini, perlu miliaran rupiah membayar THR mereka kalau memang ditetapkan demikian," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaSelisih dari alokasi dengan realisasi THR belum mencapai 100 persen, karena ada wilayah tertentu yang pengajuan THR-nya tidak di hari lebaran.
Baca SelengkapnyaKepala desa maupun camat tidak masuk sebagai kategori penerima THR.
Baca SelengkapnyaPenyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah membenarkan ada sejumlah PTPS belum dicairkan honornya.
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaSemasa menjabat, Bambang rupanya pernah mengungkap soal hak keuangannya yang tersendat.
Baca SelengkapnyaJumlah pegawai honorer akan mendapatkan THR sebanyak 887 orang. Mereka akan diberikan THR sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
Baca SelengkapnyaSetiap tahun terjadi kasus kecurangan demi tidak membayar THR karyawan.
Baca SelengkapnyaTHR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya.
Baca SelengkapnyaRealisasi penyaluran THR untuk ASN Pusat/TNI/POLRI telah mencapai Rp15,15 triliun untuk 2.079.862 pegawai/personel.
Baca SelengkapnyaPermintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca Selengkapnya