Daging mahal pedagang demo, DPR sayangkan Jokowi malah tuduh mafia

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menduga ada permainan di balik langka dan mahalnya harga daging sapi. Akibat hal ini, para pedagang industri kecil mogok, tak mampu beli daging karena harga yang mencapai Rp 120 ribu per kilogram.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyayangkan sikap pemerintah yang justru seolah melempar tanggung jawab dan menuduh ada mafia di balik kenaikan harga ini. Padahal menurut dia, kebijakan memberantas mafia, importir nakal ada di pemerintah.

"Dalam masalah daging sapi ini pemerintah seperti biasanya yang dituduh adalah adanya mafia, kartel, spekulan, pedagang nakal, penimbun dan importir nakal, padahal kebijakannya ada di pemerintah. Tangkap saja jika ada yang bermain-main dengan pangan rakyat, karena UU 18 tahun 2012 tentang pangan sudah memberikan kewenangan untuk menghukum pelakunya," kata Herman kepada merdeka.com, Selasa (11/8).

Dia menjelaskan, naiknya harga daging sapi yang diikuti mogoknya para pedagang daging sapi dan berdampak industri kecil turunannya berhenti berproduksi, harus mendapatkan perhatian serius pemerintah. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, lanjut dia, harus membenahi manajemen stok, distribusi, dan tata niaga daging sapi.

"Kenaikan harga daging sapi yang sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat tentu akan memukul para pedagang daging sapi dan pengusaha sapi potong, wajar mereka mengeluh dan bahkan mogok berjualan," kata Politikus Partai Demokrat ini.

Kecermatan Pemerintah dalam menghitung, merencanakan dan mengontrol stock nasional akan mengurangi risiko terhadap pergerakan harga yang tidak wajar. Selain pemerintah juga harus memiliki stok yang cukup untuk mengintervensi pasar jika terjadi pasokan yang tersendat atau terjadi spekulasi pelaku usaha di pasar. Herman menjelaskan, Kebutuhan daging sapi nasional Indonesia kurang lebih 540 ribu ton per tahun atau 2,2 kg per kapita per tahun dan sebagian besar kebutuhan masih di impor.

"Berkaitan dengan tata niaga, segera tetapkan tata cara penyelenggaraan tata niaga komoditas pertanian yang berpihak kepada petani yang berskala kecil. Amburadulnya tata niaga komoditas pertanian juga menyebabkan kita kesulitan mencapai swasembada dan mensejahterakan petani," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin jika stok daging di Indonesia sebetulnya aman. Namun Jokowi menduga ada pihak yang mempermainkan pasar dengan melakukan penimbunan. Dampaknya terjadi kelangkaan daging. Hal tersebut dilakukan oknum tertentu untuk mendorong pemerintah agar mau mengimpor daging.

"Sebetulnya kalau dilihat betul stock itu ada tapi tidak dikeluarkan, untuk apa sih? Supaya kita impor banyak," kata Jokowi usai menghadiri pelantikan pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (10/8).

Oleh karena itu, Jokowi berjanji akan mencari pemain yang menyebabkan harga daging melambung tinggi. Terlebih penyebab hilangnya pasokan daging.

Namun pertanyaannya, kata Jokowi, bila pemerintah benar-benar akan impor daging apakah bisa harga daging di pasaran ditekan serendah mungkin. Sehingga sama dengan harga daging di negara lain. Sebab menurut Jokowi harga daging di luar negeri rata-rata di bawah Rp 50 ribu.

"Pertanyaan saya kalau kita impor banyak, harga daging bisa turun menjadi Rp 100 ribu atau Rp 90 ribu gak? Saya ingin bandingkan harga di negara lain, bisa Rp 50 ribu, bisa Rp 45 ribu," jelas Jokowi.

Diketahui bahwa sejauh ini pemerintah telah memangkas impor sapi. Dari 200.000 ekor menjadi 50.000 ekor sapi pada triwulan III, 2015.

"Kenapa kita sudah kita impor, harganya masih tinggi, apa jalan keluarnya? Ya saya nanti akan beli langsung, ya saya akan beli langsung. Pemerintah akan beli langsung untuk membuktikan bahwa harga daging itu bisa lebih murah," tambahnya.