Dana Bansos Dikorupsi dan Jeritan Rakyat Karena Isi Paket Bantuan Dikurangi

Merdeka.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Dia diduga menerima Rp10 ribu dari Rp300 ribu per paket sembako untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Padahal, bansos dibutuhkan masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi. Sejak awal penyaluran, setiap keluarga yang memasuki kriteria penerima bansos akan mendapatkan bansos berupa paket sembako atau uang tunai senilai Rp600 ribu per bulan atau paket sembako dan uang tunai senilai Rp300 ribu sebanyak dua kali dalam setiap bulan.

Program jaring pengaman sosial masyarakat yang dikelola Kemensos itu mendapatkan sokongan anggaran terbesar dibandingkan kementerian lain. Mengutip setkab.go.id, realisasi anggaran Kemensos termasuk anggaran PEN berada di posisi tertinggi di antara kementerian/lembaga lainnya.

Dari total anggaran PEN Rp204,95 triliun TA 2020, lebih dari setengahnya berada di Kemensos yakni mencapai sekitar Rp127,2 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk 6 program bansos.

Rinciannya, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp36,713 triliun, program bansos sembako Jabodetabek senilai Rp 6,49 triliun, program kartu sembako/BPNT sebesar Rp 42,59 triliun, program beras bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Bansos tunai bagi KPM program kartu sembako/BPNT Non PKH masing-masing sekitar Rp 4,5 triliun, program bansos tunai non Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun.

Akibat anggaran dikorupsi, banyak warga makin menjerit karena paket bantuan yang diterima banyak dikurangi. Kondisi itu dirasakan salah satu warga Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Yuliana.

Dia mengungkapkan, isi dari paket sembako yang diterimanya selama delapan bulan ini tidak sama setiap bulannya. Dia juga sangat menyayangkan karena produk-produk yang diberikan sangat tidak familiar.

Awal-awal pendistribusian, dia mengaku mendapatkan dua kali paket sembako. Isinya 10 liter beras, 2 liter minyak, 10 bungkus mie instan, kecap ukuran 135 mililiter, dan 9 kaleng kecil sarden. Namun selama dua bulan ini, ia hanya mendapatkan paket sembako sebanyak satu kali. Selain itu, isinya pun juga berbeda, banyak dikurangi.

Selama dua bulan ini, dia hanya mendapatkan 2 kaleng kecil sarden, tidak mendapatkan mie instan, kecap dan saus sambal sama sekali. Namun, ia mendapatkan 1 kardus susu bubuk 400 gram, serta biskuit kelapa 350 gram.

"Mereknya jarang yang saya dengar, jarang yang saya lihat di warung apalagi di supermarket," kata Yuliana saat bercerita kepada merdeka.com, Minggu (6/12).

Dia menambahkan, beras 10 liter yang diterima selama enam bulan sangat memprihatinkan. Barulah selama bulan Oktober dan November, ia mendapatkan beras yang bagus, yang bisa ia konsumsi. Dia mengaku tidak menggunakan beras dari bansos pemerintah selama enam bulan ini dan membagikannya ke warga yang belum mendapatkan bansos.

"Berasnya jelek, kuning, ada kutu dan ulatnya. Banyak gabah, menir, dan kotoran gitu. Saya sering kasih ke orang yang belum dapat bansos. Ini sampai sekarang masih ada, soalnya kadang tidak tega juga kasihnya. Berasnya baru bagus kualitasnya dua bulan ini saja," kata dia.

Senada, salah satu warga Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nur mengungkapkan hal yang sama dengan Yuliana. Sudah dua bulan ini, isi paket sembakonya berkurang.

"Selama 2 bulan ini paket sembakonya beras 10 liter, biskuit 1 kaleng 350 gram, minyak 2 liter, susu bubuk 1 kardus, dan sarden kecil 3 kaleng. Sebelumnya ada 10 mie instan, minyak 2 liter, beras 10 liter, susu, kecap, saus sama sarden kaleng besar 1, kaleng kecil 5 seingat saya," ujar Nur.

Selain itu, Heni yang juga warga Pasar Minggu mengeluhkan hal yang sama dengan Nur. Ibu dua anak ini menyayangkan mengapa jumlah paket sembako yang diberikan berkurang. Selain itu, merek produk-produknya juga tidak familiar.

"Terakhir dapat bansos isinya cuma sarden 2 kaleng, minyak 2 liter, biskuit 1 kaleng, sama susu bubuk. rasanya aneh, merknya tidak familiar, biskuitnya juga bikin batuk dan sakit gigi," kata Henni.

Seperti diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri mengatakan, penerimaan suap terhadap Juliari bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun, untuk total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode. Untuk memuluskan itu, Juliari menerima fee dari tiap-tiap paket bansos.

"Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu perpakat bansos," ujar Firli di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (6/12).

Ketua KPK Firli sempat menyatakan Menteri Sosial Juliari Batubara bisa diancam dengan hukuman mati oleh pihaknya. Ancaman hukuman mati bisa diberikan kepada Juliari jika terbukti melanggar Pasal 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ya, kita paham bahwa di dalam ketentuan UU 31 tahun 99 pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati," ujar Firli

Per 27 November 2020, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, realisasi penyaluran anggaran untuk perlindungan sosial mencapai Rp207,8 triliun atau 88,9 persen dari alokasi anggaran senilai Rp233,69 triliun. Berdasarkan catatan anggaran Kemenkeu, dari jumlah tersebut, program bansos beras bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri telah tersalurkan kepada 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar dengan total anggaran Rp4,5 triliun.

Rincian dari anggaran lainnya yaitu realisasi program perlindungan sosial untuk program keluarga harapan (PKH) telah disalurkan sebesar Rp 36,71 triliun atau sekitar 98,2 persen dari total anggaran Rp 37,4 triliun. Kucuran PKH juga telah disalurkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

kemudian, program kartu sembako melalui bansos kartu sembako (BPNT) telah disalurkan hingga Rp 41,55 triliun atau sekitar 95,3 persen dari total anggaran Rp 43,6 triliun. Program sembako ini juga telah disalurkan untuk 19,41 juta KPM.

Lalu, program paket sembako Jabodetabek telah terealisasi sebesar Rp6,15 triliun atau sekitar 90,4 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp6,8 triliun. Program ini telah disalurkan untuk 1,9 juta KPM per 27 November 2020.

Selanjutnya ada program kartu prakerja telah terealisasi sebesar Rp 19,89 triliun atau setara dengan 99,5 persen dari total anggaran Rp 20 triliun. Kartu Prakerja ini juga telah disalurkan hingga sekitar 5,6 juta peserta.

Ada pula program bansos tunai non-Jabodetabek telah disalurkan sebesar Rp 32,64 triliun untuk 9,18 juta KPM, lalu program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa telah terealisasikan sebesar Rp 18,84 triliun atau sekitar 59,2 persen dari total anggaran sebesar Rp 31,80 triliun.

Program ini juga telah disalurkan untuk 8 juta KPM dan terakhir yakni program bansos tunai bagi penerima sembako non PKH yang sudah disalurkan hingga 100 persen atau Rp 4,50 triliun untuk 9 juta KPM.