Dana Desa di Kupang Dikorupsi, Mulai dari Proyek Tandon Hingga Pengadaan Sapi
Merdeka.com - Otniel Lona alias Ot, ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Uitao, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ditahan di Polres Kupang, karena melakukan korupsi dana desa hingga ratusan juta rupiah.
Kasus tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan dana Desa Uitao tahun anggaran 2017 dengan korban pemerintah desa Uitao ini merugikan negara Rp690.007.696,97. Ini sesuai hasil pemeriksaan dan temuan inspektorat Kabupaten Kupang.
Kasat Reskrim Polres Kupang AKP Nofi Posu menjelaskan, sebagian besar dana tersebut diselewengkan tersangka Ot untuk kepentingan pribadi.
-
Siapa tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Apa kasus korupsi yang terjadi di KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
-
Siapa yang ditangkap karena kasus korupsi timah? Nama Harvey masuk dalam daftar 16 tersangka kasus korupsi timah yang membuat rugi negara sebesar Rp271 Triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis usia menjadi tersangka kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
Tahun 2017, Desa Uitao, Kecamatan Semau menerima bantuan dana desa Rp776.879.000 yang diperuntukkan membiayai kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Dana dicairkan dalam tiga tahap yakni pertama Rp221.987.000 tanggal 21 juni 2017 di Bank NTT Cabang Kupang. Tahap kedua Rp244.140.400 di Bank NTT Cabang Kupang dan tahap ketiga sebesar Rp310.701.600. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana tersebut tidak dilakukan secara transparan dan prosedural.
Kepala Desa Uitao, Yopi Kolan memerintahkan bendahara desa untuk menyerahkan seluruh dana yang telah dicairkan dari bank NTT kepada tersangka Ot dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Bentuk penyimpangan yang dilakukan tersangka Otniel Lona yakni pengadaan tandon air tampung air hujan dengan alokasi dana Rp60.475.000, namun ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi kerugian negara Rp40.964.618,98.
"Dalam laporan pertanggungjawaban disebutkan dana terserap 100 persen namun fisik pekerjaan tidak selesai. Volume dan spektek yang dilaksanakan tidak sesuai RAB serta pekerjaan tidak selesai karena dana digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka Otniel Lona," kata Nofi Posu, Rabu (8/7).
Pekerjaan pembuatan saluran air bersih dari mata air ke rumah penduduk dengan alokasi dana Rp212.769.000 dan ada temuan kerugian negara Rp154.123.500. Pekerjaan tidak selesai karena sebagian dana digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka Otniel Lona.
Sementara pembangunan jembatan dengan alokasi dana Rp20.294.000 dan ada temuan kerugian negara Rp6.946.477,99. Dilaporkan pekerjaan 100 persen padahal dana dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tersangka Otniel Lona.
Penyertaan modal BUMDes Rp100 juta, namun ada pekerjaan fiktif sehingga ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp100 juga karena dana dimanfaatkan untuk kepentingan tersangka.
Pengadaan ternak sapi jantan 25 ekor Rp129.872.000. Dalam LPJ dilaporkan pekerjaan 100 persen padahal spesifikasi pekerjaan tidak sesuai RAB karena lima ekor sapi fiktif.
Pengembangan ketahanan pangan desa dengan dana Rp185.751.600 dengan kerugian negara Rp180.343.600 karena pelaksanaan tidak sesuai RAB namun dilaporkan pekerjaan fisik 100 persen.
Program Kebun sekolah dengan alokasi dana Rp42.715.000 dan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp40 juta dan pelaksanaan tidak sesuai RAB.
Ada pula kegiatan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa sampai 2019 belum terlaksana karena SK pendirian dan pengembangan BUMDesa belum diterbitkan.
Demikian pula dengan penyertaan modal BUMDesa belum dilaksanakan dan surat keputusan pembentukan perangkat belum terlaksana.
"Dalam setiap kali pencairan, kepala desa memerintahkan kepada bendahara untuk menyerahkan seluruh uang kepada tersangka selaku ketua tim pengelola kegiatan Desa Uitao tahun 2017," tambah Kasat Reskrim.
Tersangka Otniel Lona mengelola dana tersebut secara tidak prosedural. Setiap item pekerjaan dikelola langsung oleh tersangka tanpa melibatkan aparat desa yang lain, dan tanpa musyawarah di tingkat desa sehingga pekerjaan tidak tepat sasaran.
"Setiap pembelanjaan item pekerjaan yang dikelola ketua TPK desa Uitao tanpa dilampirkan bukti transaksi sehingga tersangka diduga memperkaya diri sendiri sehingga ada temuan kerugian negara," tambahnya.
Dari kasus ini, penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Kupang menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka Otneil Lona yang berakibat memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara yakni pemerintah Desa Uitao, berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh inspektorat daerah kabupaten Kupang Rp690.007.696,97.
Perkara ini sudah P21 dan tersangka yang ditahan dalam sel Polres Kupang dilimpahkan ke kejaksaan negeri Kupang bersama berkas perkara dan barang bukti, Selasa (7/7).
Tersangka Otniel Lona alias Ot dijerat pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 subsidair pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sesuai laporan polisi nomor LP/A/98/III/2019/Polres Kupang/NTT tanggal 14 maret 2019.
"Tersangka diancam penjara paling singkat 4 tahun dan paling banyak 20 tahun dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar," tandas mantan Kasat Narkoba Polres Kupang Kota ini.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam kasus ini, polisi menangkap Y selaku Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan periode 2019-2022.
Baca SelengkapnyaTersangka melakukan korupsi dana seratusan juta rupiah
Baca SelengkapnyaSaat ini, kades yang diduga korupsi BLT dana desa ditahan di Rutan Polres Garut.
Baca SelengkapnyaSS adalah kades desa setempat periode 2016-2022. Dia kembali maju untuk periode kedua pada pilkades 2024.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Desa Banjarsari ditangkap tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Garut saat tengah bersembunyi di OYO Semarang
Baca SelengkapnyaTotal uang disita KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi mantan Bupati Langkat sudah Rp58 miliar.
Baca SelengkapnyaDalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan penilaian dari BPKP Jatim, kerugian negara akibat kasus itu ada sekitar Rp114,440 miliar
Baca SelengkapnyaKPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca SelengkapnyaPenyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaAdapun uang dan barang tersebut ditemukan penyidik di sejumlah lokasi sejak 8 Juli lalu.
Baca SelengkapnyaKepala desa bernama Suhendri itu ditangkap Polres Brebes setelah terbukti melakukan korupsi dana desa Rp977,5 miliar.
Baca Selengkapnya