Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dana haji lebih baik digunakan kepentingan haji

Dana haji lebih baik digunakan kepentingan haji Bandara AMAA Madinah sambut calon jemaah haji. ©2016 merdeka.com/anwar khumaini

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana mengatakan, rencana penggunaan dana haji yang bakal dilakukan pemerintah Indonesia untuk keperluan investasi dan pembangunan dinilai beresiko.

Haris berpendapat, penggunaan anggaran para calon haji yang tidak sedikit ditambah utang yang dimiliki Indonesia cukup membuat resah.

"Kalau dana yang akan digunakan pemerintah itu adalah yang disetor calon haji untuk berangkat haji, bisa saja akan membuat para calon haji gundah. Itu dana yang mereka kumpulkan untuk ibadah. Apa jaminannya dana itu akan ada saat akan digunakan untuk biaya haji," katanya.

Orang lain juga bertanya?

Ia mengatakan, secara etika, saat seseorang meminjam uang, peminjam harus meminta izin kepada pemiliknya. Dalam hal ini, pemerintah harus meminta izin kepada masing-masing calon haji yang telah menyetorkan dana tersebut dan menunggu antrean keberangkatan sampai belasan tahun lagi.

Dengan begitu, ia meminta pemerintah bisa kembali mengkaji penggunaan dana umat untuk kepentingan pembangunan infrastruktur‎.

Ia melanjutkan, akan lebih baik jika dana haji tersebut digunakan untuk perbaikan pelayanan haji dan kepentingan haji. Contohnya, membuat asrama haji di Tanah Air atau pembuatan penginapan haji dan perangkat transportasi haji di Tanah Suci. Fasilitas tersebut pun dapat digunakan untuk jamaah umrah.

"Pelayanan haji setiap tahunnya terus membaik, tapi tetap butuh terus peningkatan. Alangkah baiknya dana tersebut digunakan untuk kepentingan haji," katanya.

Selama ini diketahui saldo dana haji Indonesia mencapai Rp 96 triliun dan dana abadi umat mencapai Rp 3 triliun. Dengan demikian, total dana haji yang terkumpul sebesar Rp 99 triliun. Namun dari total dana tersebut, sebesar Rp 62,6 triliun masih disimpan dalam deposito di perbankan syariah.

(mdk/ibs)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkumham: Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji Perlu Direvisi
Kemenkumham: Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji Perlu Direvisi

Razilu mengatakan, terdapat tiga perubahan paradigma kebijakan haji dan umrah.

Baca Selengkapnya
Kelola Dana Haji Rp165 Triliun, Jokowi Ingatkan BPKH: Hati-Hati Jangan Sampai Seperti Jiwasraya
Kelola Dana Haji Rp165 Triliun, Jokowi Ingatkan BPKH: Hati-Hati Jangan Sampai Seperti Jiwasraya

"Ingat, Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu, jangan sampai berkasus seperti itu," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Fatwa MUI: Manfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Haji Biayai Jemaah Lain adalah Haram
Fatwa MUI: Manfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Haji Biayai Jemaah Lain adalah Haram

MUI juga meminta Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
BPKH Ungkap Hal Penting untuk Menjaga Keberlanjutan Keuangan Haji
BPKH Ungkap Hal Penting untuk Menjaga Keberlanjutan Keuangan Haji

Idealnya calon haji berangkat menanggung 70 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH/Bipih) dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat.

Baca Selengkapnya
Menag Segera Bertemu MUI Bahas Fatwa Haram Pakai Hasil Investasi Setoran Haji untuk Jemaah Lain
Menag Segera Bertemu MUI Bahas Fatwa Haram Pakai Hasil Investasi Setoran Haji untuk Jemaah Lain

Nasaruddin menuturkan, jika hasil ijtima' ulama itu diterapkan, maka peserta haji membayar biaya haji yang cukup besar.

Baca Selengkapnya
Gelar Konferensi Internasional, BPKH Cari Peluang Investasi di Ekosistem Haji
Gelar Konferensi Internasional, BPKH Cari Peluang Investasi di Ekosistem Haji

Diperkirakan lebih dari 1,85 juta jemaah dari sekitar 150 negara melaksanakan haji tahun ini.

Baca Selengkapnya
MUI Haramkan Investasi Setoran Haji untuk Jemaah Lain, Begini Reaksi BPKH
MUI Haramkan Investasi Setoran Haji untuk Jemaah Lain, Begini Reaksi BPKH

BPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.

Baca Selengkapnya
Badan Pengelola Haji Bakal Layani Jemaah Mulai 2026
Badan Pengelola Haji Bakal Layani Jemaah Mulai 2026

Penyelenggaraan haji tahun 2025 masuk dalam masa transisi dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji.

Baca Selengkapnya
Perkuat Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH Gelar Forum Haji Internasional
Perkuat Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH Gelar Forum Haji Internasional

Forum yang berlangsung atas kerja sama dengan BI ini menjadi platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif.

Baca Selengkapnya
Mudah, Nyaman dan Terjangkau, Saatnya Rencanakan Haji dan Umrah Bersama Danamon Syariah
Mudah, Nyaman dan Terjangkau, Saatnya Rencanakan Haji dan Umrah Bersama Danamon Syariah

Produk tabungan dari Danamon Syariah dihadirkan untuk membantu nasabah mengumpulkan dana ibadah haji dan umrah.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Indonesia Diminta Tak Asal Pakai Visa untuk Berhaji, Ini Risikonya Jika Tetap Nekat
Masyarakat Indonesia Diminta Tak Asal Pakai Visa untuk Berhaji, Ini Risikonya Jika Tetap Nekat

Petugas haji Arab Saudi memeriksa satu per satu jemaah lebih ketat ketika memasuki Mekkah dan Madinah termasuk di Arafah.

Baca Selengkapnya
Catat! Nekad Berhaji Tanpa Visa Haji Bisa Dideportasi dari Arab Saudi
Catat! Nekad Berhaji Tanpa Visa Haji Bisa Dideportasi dari Arab Saudi

Catat! Nekad Berhaji Tanpa Visa Haji Bisa Dideportasi dari Arab Saudi

Baca Selengkapnya