Dari 1.368 madrasah di Sulsel, baru 110 yang berstatus negeri
Merdeka.com - Ada 1.368 madrasah atau sekolah pendidikan agama Islam yang tersebar di Sulawesi Selatan (Sulsel), mulai dari jenjang Ibtidaiyah, tsanawiah hingga aliyah. Hanya 110 atau 8 persen di antaranya berstatus negeri, sementara 92 persen lainnya berstatus swasta.
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kemenag Sulsel Yuspiani mengatakan, status negeri dan status swasta di sekolah-sekolah itu berpengaruh terhadap kelengkapan sarana dan prasarana serta pembinaan.
"Perlakuan berbeda terasa sekali pada sekolah-sekolah negeri dan swasta. Bagi sekolah berstatus negeri lebih lengkap, sementara yang status swasta berjalan tertatih-tatih. Olehnya kepada pemerintah melalui Kemenag, kita berharap untuk menegerikan sekolah-sekolah madrasah swasta di Sulsel," kata Yuspiani, Jumat (25/11).
-
Apa yang terjadi pada madrasah? Pengadilan India mengeluarkan larangan efektif terhadap sekolah-sekolah madrasah agama Islam di Negara Bagian Uttar Pradesh yang merupakan salah satu negara bagian dengan populasi terpadat di India.
-
Bagaimana madrasah didanai? Dana operasional madrasah berasal dari hasil pengelolaan air bersih desa yang dikelola oleh Aiptu Gunawan bersama warga. Sebanyak 340 warga yang menggunakan air bersih itu memberikan amal sebesar Rp1.000 per meter kubik.
-
Apa yang dipelajari di madrasah? Madrasah itu berada tak jauh dari rumahnya di Dusun Plosogundi, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Ia ingin memastikan, proses belajar santrinya berjalan lancar.
-
Dimana sekolah itu berada? Peristiwa itu terjadi di Sekolah Al-Awda di Abasan al-kabira, bagian selatan Jalur Gaza dekat Khan Younis.
-
Bagaimana SD Negeri Butuh dibangun? Mengutip Kemdikbud.go.id, SD Negeri Butuh dibangun menggunakan model bangunan limasan dengan penutup atap dari genteng vlaam. Dindingnya terbuat dari bambu.
-
Siapa yang mengunjungi sekolah dan pesantren di Kalimantan Selatan? Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor kembali melanjutkan perjalanan Turdes, kini dirinya menyambangi sekolah hingga pesantren.
Madrasah itu, kata Yuspiani, punya Daftar Isian Penggunaan Anggatan (DIPA) sendiri. Secara operasional tidak ditanggung pemerintah. Jika diangkat menjadi negeri, maka madrasah-madrasah ini juga akan menjadi lebih baik pengelolaannya karena ada perhatian pemerintah.
"Seharusnya pemerintah mengelola pendidikan secara seimbang, tidak boleh lagi ada diskriminasi, tidak boleh lagi ada perbedaan negeri dan swasta," terang Yuspiani.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaTahun ini, jumlah lulusan SD di Depok sebanyak 34.000 siswa. Namun daya tampung SMPN di Depok hanya untuk 9.000 siswa saja.
Baca Selengkapnyakondisi bangunan ruang kelas sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPengibaran Bendera Merah Putih pertama di Surabaya ternyata baru terjadi beberapa hari usai kemerdekaan Indonesia
Baca SelengkapnyaIndikasi sekolah negeri sepi peminat sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. SD Negeri di Ponorogo tak dapat satu pun murid pada tahun baru.
Baca SelengkapnyaMinimnya pendaftar disebabkan adanya dua SD Negeri lain yang posisinya berdekatan.
Baca SelengkapnyaSejumlah SD negeri di Batang kekurangan murid. Hampir separuh dari 452 sekolah di daerah itu tidak memenuhi rombongan belajar.
Baca SelengkapnyaPihak sekolah sudah mendatangi rumah-rumah calon murid tapi tak ada hasil
Baca Selengkapnya