Datangi Polres Depok, Pejabat Damkar Jelaskan Alur Pencairan Uang Lembur

Merdeka.com - Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo mendatangi Polres Metro Depok. Kedatangannya itu untuk klarifikasi soal dugaan penyunatan dana insentif war-war penanggulangan Covid-19 anggota Damkar.

"Kedatangan saya untuk klarifikasi tentang ada isu pemotongan honor pegawai petugas Damkar yang honornya dipotong war-war dan disinfeksi," kata Denny di Polres Depok, Jumat (16/4).

Dia datang dengan membawa bukti berupa surat pertanggung jawaban terkait kegiatan di bidangnya. Surat itu berisi mengenai kegiatan mitigasi operasional lembur di DPKP selama tiga bulan terhitung Maret-Mei 2020. Surat tersebut pun diserahkan ke penyidik.

"Jadi tadi saya membawa SPJ kegiatan kepada penyidik, SPJ lengkap saya serahkan. Dan kegiatan mitigasi operasional itu adalah operasional lembur di Dinas Damkar dari bulan Maret, April, Mei," ungkapnya.

Dana yang dimaksud adalah uang lembur bagi anggota selama tiga bulan. Uang tersebut diberikan pada nama-nama yang diajukan ke bidangnya.

"Jadi kami membagikannya dari Bidang Penanggulangan Bencana meminta nama-nama dari sekretariat dan bidang-bidang masing-masing, karena yang tau nama anggota kan mereka," ucapnya.

Dari masing-masing bidang nama tersebut diserahkan ke Bidang Penanggulangan Bencana. Setelah itu, uang diserahkan ke bidang masing-masing.

"Mereka kirim nama. Kita serahkan duitnya ke komandan regu (danru). Danru menyerahkan SPJ ke Bidang Penanggulangan Bencana," bebernya.

Soal besaran yang diterima, Denny mengaku tidak tahu. Dia juga mengaku tidak tahu soal pemotongan seperti yang diungkapkan pegawai Damkar Sandi Butar Butar.

"Yang jelas pas saya cek ke bendahara dan kepala seksi saya, ternyata danru-nya yang mengambil uang untuk dibagi ke anggotanya. Itu ada bukti semua, ada berita acaranya semua. Jadi terkait pemotongan ya, Bidang Penanggulangan Bencana tidak tahu," ungkap Denny.

Sesuai dengan SPJ, sambung dia untuk di Pos Balai Kota ada alokasi anggaran Rp 13 juta. Dia pun mengaku tidak tahu berapa uang yang diterima kepada anggota yang masuk dalam nama-nama tersebut.

"Saya enggak tahu, yang pentinga SP-nya sudah sesuai kita. Pokoknya kita baginya itu Rp 13 juta dan nama pun dari mereka dari Bidang Pengendalian Operasional. Kita kasih sesuai dengan honor kegiatan di Pos Wali (Balai Kota)," pungkasnya.