Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dedi Mulyadi Usul Honorer Prioritas jadi PNS: Tes CPNS Jangan Melulu Berbasis Digital

Dedi Mulyadi Usul Honorer Prioritas jadi PNS: Tes CPNS Jangan Melulu Berbasis Digital Dedi Mulyadi. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Dedi Mulyadi, mengusulkan agar pemerintah memberi 'karpet merah' kepada pegawai honorer untuk menjadi PNS atau ASN. Hal itu dia sampaikan setelah menyoroti masih banyak honorer yang belum mendapatkan kesempatan menjadi PNS atau ASN.

Dedi yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini sudah membicarakan hal ini pada kementeri yang menjadi mitra kerjanya di DPR. Seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan.

"Kirim surat ke Kemenpan RB agar seleksi PNS tidak selalu berbasis digital," ujar Dedi Mulyadi dalam rilis yang diterima merdeka.com, Minggu (13/6).

Ia mencontohkan, saat menghadiri pelepasan elang jawa di Bogor bertemu dengan seorang honorer yang sudah lama bekerja namun tak kunjung menjadi PNS.

Orang tersebut setiap hari bekerja memantau dan memanjat pohon memasang CCTV di atas pohon untuk memantau kelestarian elang jawa di alam liar.

"Nah kalau mereka selesai PNS lewat digital atau teknologi IT itu yang lulus pasti rata-rata yang baru lulus perguruan tinggi (fresh graduate) karena otaknya masih encer, belum berbenturan dengan pikiran kebutuhan (ekonomi). Nah yang pegawai lama enggak lulus lagi," ucapnya.

Seharusnya, kata Dedi, pemerintah bisa membuat program prioritas bagi honorer yang bekerja di tingkat kementerian, provinsi hingga daerah. Caranya mereka yang memiliki prestasi dalam pekerjaan diberi bonus menjadi PNS.

"Ini menurut saya harus segera dirembukkan oleh pemerintah. Kalau enggak nanti yang (PNS) baru enggak mau manjat pohon, pinginnya buka laptop terus. Termasuk juga untuk guru honorer," ujarnya.

Menurut Dedi hal tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah. Jika tidak, maka negara akan terus membuat pemborosan dalam rekruitmen pegawai baru.

"Kalau enggak nanti negara terus membuat pemborosan. PNS diangkat terus yang kerja enggak ada. Karena semua orang pingin kerja di depan laptop," pungkas Dedi Mulyadi.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Bakal Buat Aturan Baru, Angkat Guru Honorer Belum Sarjana Jadi PPPK
Pemerintah Bakal Buat Aturan Baru, Angkat Guru Honorer Belum Sarjana Jadi PPPK

Pemerintah membuka kesempatan guru honorer belum sarjanan jadi PPPK.

Baca Selengkapnya
Kisah Sedih Nurul, Guru Honorer Tak Lelah Berkali-kali Ikut Tes CPNS
Kisah Sedih Nurul, Guru Honorer Tak Lelah Berkali-kali Ikut Tes CPNS

Di antara 2018 atau 2019, Nurul kembali berikhtiar mengubah statusnya dari guru honorer menjadi guru berstatus PNS.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Saya Bisa Jadi Presiden karena Guru
Jokowi: Saya Bisa Jadi Presiden karena Guru

Jokowi mengatakan, guru senantiasa mendedikasikan diri kepada anak-anak bangsa.

Baca Selengkapnya
Intip Strategi Pemerintah Hindari PHK Massal Tenaga Honorer 2024
Intip Strategi Pemerintah Hindari PHK Massal Tenaga Honorer 2024

Meski begitu, pemerintah tetap merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS.

Baca Selengkapnya
Debat Capres, Anies Baswedan Janji Angkat 700.000 Guru Honorer Jadi PPPK
Debat Capres, Anies Baswedan Janji Angkat 700.000 Guru Honorer Jadi PPPK

Selain itu, Anies berjanji memberikan penghargaan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja.

Baca Selengkapnya
Curhat ke Presiden Jokowi, Guru Honorer Ingin Diangkat Jadi PPPK
Curhat ke Presiden Jokowi, Guru Honorer Ingin Diangkat Jadi PPPK

Keberadaan guru honorer yang diangkat sebagai PPPK bukan hanya membawa manfaat individu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Harus Angkat Tenaga Honorer di Atas 5 Tahun Jadi PPPK Tanpa Tes, Ini Aturannya
Pemerintah Harus Angkat Tenaga Honorer di Atas 5 Tahun Jadi PPPK Tanpa Tes, Ini Aturannya

Hal itu sudah disepakati di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Viral Guru Honorer Spill Gaji Rp250 Ribu Per Bulan di Medsos, Ini Kata Pemprov NTT
Viral Guru Honorer Spill Gaji Rp250 Ribu Per Bulan di Medsos, Ini Kata Pemprov NTT

Viral video seorang guru dari SMKN 6 Ende, yang menyebutkan gaji per bulan sebesar Rp250.000.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Fokus Penyelesaian Honorer di 2024, Tak Jadi Rekrut Fresh Graduate?
Pemerintah Fokus Penyelesaian Honorer di 2024, Tak Jadi Rekrut Fresh Graduate?

Anas menyebut arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Angkat 1,7 Juta Honorer jadi PNS, Guru Malah Respons Begini
Pemerintah Angkat 1,7 Juta Honorer jadi PNS, Guru Malah Respons Begini

Sayangnya upaya pengangkatan tenaga honorer berpotensi menimbulkan masalah.

Baca Selengkapnya
Menteri Anas Terbitkan Tiga Aturan Baru, Pegawai Honorer Bisa Langsung Jadi PPPK?
Menteri Anas Terbitkan Tiga Aturan Baru, Pegawai Honorer Bisa Langsung Jadi PPPK?

Dalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan, yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan perin

Baca Selengkapnya
Tenaga Honorer Bakal Diangkat Jadi PPPK Tanpa Tes, Begini Skema Disiapkan Pemerintah
Tenaga Honorer Bakal Diangkat Jadi PPPK Tanpa Tes, Begini Skema Disiapkan Pemerintah

Jika data tersebut lolos validasi, maka nantinya nama tenaga honorer akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya.

Baca Selengkapnya