Dedi Mulyadi Usul Honorer Prioritas jadi PNS: Tes CPNS Jangan Melulu Berbasis Digital
Merdeka.com - Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Dedi Mulyadi, mengusulkan agar pemerintah memberi 'karpet merah' kepada pegawai honorer untuk menjadi PNS atau ASN. Hal itu dia sampaikan setelah menyoroti masih banyak honorer yang belum mendapatkan kesempatan menjadi PNS atau ASN.
Dedi yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini sudah membicarakan hal ini pada kementeri yang menjadi mitra kerjanya di DPR. Seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan.
"Kirim surat ke Kemenpan RB agar seleksi PNS tidak selalu berbasis digital," ujar Dedi Mulyadi dalam rilis yang diterima merdeka.com, Minggu (13/6).
-
Apa yang dilarang di komputer kantor PNS? Sekretaris untuk Inovasi, Teknologi dan Industri, Sun Dong, mengumumkan bahwa pegawai negeri sipil akan dibatasi dalam menggunakan platform pesan instan seperti WhatsApp dan WeChat, serta layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive pada komputer kerja mereka.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Kenapa PNS harus menunggu keputusan Presiden untuk cuti bersama? Ketentuan mengenai cuti bersama akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan dan manajemen ASN.
-
Bagaimana cara PNS Depok mendapatkan THR? Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Kenapa PNS Depok mendapatkan THR? 'Sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024,' ujarnya.
-
Apa yang perlu ditunggu oleh PNS terkait libur? Oleh karena itu, PNS masih perlu menunggu keputusan dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Ia mencontohkan, saat menghadiri pelepasan elang jawa di Bogor bertemu dengan seorang honorer yang sudah lama bekerja namun tak kunjung menjadi PNS.
Orang tersebut setiap hari bekerja memantau dan memanjat pohon memasang CCTV di atas pohon untuk memantau kelestarian elang jawa di alam liar.
"Nah kalau mereka selesai PNS lewat digital atau teknologi IT itu yang lulus pasti rata-rata yang baru lulus perguruan tinggi (fresh graduate) karena otaknya masih encer, belum berbenturan dengan pikiran kebutuhan (ekonomi). Nah yang pegawai lama enggak lulus lagi," ucapnya.
Seharusnya, kata Dedi, pemerintah bisa membuat program prioritas bagi honorer yang bekerja di tingkat kementerian, provinsi hingga daerah. Caranya mereka yang memiliki prestasi dalam pekerjaan diberi bonus menjadi PNS.
"Ini menurut saya harus segera dirembukkan oleh pemerintah. Kalau enggak nanti yang (PNS) baru enggak mau manjat pohon, pinginnya buka laptop terus. Termasuk juga untuk guru honorer," ujarnya.
Menurut Dedi hal tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah. Jika tidak, maka negara akan terus membuat pemborosan dalam rekruitmen pegawai baru.
"Kalau enggak nanti negara terus membuat pemborosan. PNS diangkat terus yang kerja enggak ada. Karena semua orang pingin kerja di depan laptop," pungkas Dedi Mulyadi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah membuka kesempatan guru honorer belum sarjanan jadi PPPK.
Baca SelengkapnyaDi antara 2018 atau 2019, Nurul kembali berikhtiar mengubah statusnya dari guru honorer menjadi guru berstatus PNS.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, guru senantiasa mendedikasikan diri kepada anak-anak bangsa.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, pemerintah tetap merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS.
Baca SelengkapnyaSelain itu, Anies berjanji memberikan penghargaan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja.
Baca SelengkapnyaKeberadaan guru honorer yang diangkat sebagai PPPK bukan hanya membawa manfaat individu.
Baca SelengkapnyaHal itu sudah disepakati di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaViral video seorang guru dari SMKN 6 Ende, yang menyebutkan gaji per bulan sebesar Rp250.000.
Baca SelengkapnyaAnas menyebut arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar.
Baca SelengkapnyaSayangnya upaya pengangkatan tenaga honorer berpotensi menimbulkan masalah.
Baca SelengkapnyaDalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan, yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan perin
Baca SelengkapnyaJika data tersebut lolos validasi, maka nantinya nama tenaga honorer akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya.
Baca Selengkapnya