Depan ketua DPRD se-Indonesia, Mendagri ungkap alasan pembubaran HTI

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertontonkan video Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia di hadapan para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Sekretaris Daerah beserta jajaran keuangan dan ekonomi daerah. Dalam video terlihat seorang petinggi HTI tengah berpidato ingin mengganti ideologi Pancasila.

Adapun tujuan Tjahjo mempertontonkan video itu untuk mengingatkan bahwa ada ormas yang jelas-jelas ingin mengganti sistem yang dianut negara. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

"Itu contoh. 714 Suku ini yang bapak presiden sering sampaikan. Ada 6 agama yang sah sesuai UU, ada ayat kepercayaan, ada ayat tugas negara memberikan jaminan kebebasan oleh setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mayoritas Islam, hak-hak Islam sebagaimana ketentuan yang ada diperjuangkan. Tapi tidak mengganti sistem ideologi kita, sistem pemerintahan kita, sistem hukum kita," ucap Tjahjo.

Mantan Sekjen PDIP itu menyebut tercatat ada 380.908 organisasi masyarakat dari berbagai latar belakang di Indonesia. Pemerintah, kata Tjahjo, mempersilakan membentuk organisasi masyarakat dan berkegiatan. Termasuk ormas beragama yang ingin menyiarkan ajaran.

"Tapi sebagai ormas dia harus mengakui yang namanya ideologi Pancasila. Prinsip. UUD 1945, kemajemukan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan punya pikiran atau keinginan untuk mengganti Pancasila, mengubah sistem pemerintahan," tegasnya.

"Negara memberi jaminan tiap warga negara bebas membuat ormas. Semua yang hadir di sini membuat 100 ormas juga bisa, ormas keagamaan, alumni, boleh ormas. Tapi ada ketentuannya, ada AD ART nya. Ada fungsi-fungsi," imbuhnya.