Desmond sebut kasus BLBI lebih penting diungkap dari pada BPPN

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa curiga dengan sikap Kejaksaan Agung yang tiba-tiba mengungkap kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2003 lalu. Selain karena sudah telalu lama terjadi, korupsi BLBI dinilai lebih penting untuk diungkap.

"Jangan ada kesan kalau tidak ada tindaklanjutnya artinya Jaksa Agung main-main. Bagaimana dengan kasus yang hari ini masih banyak pertanyaan seperti kasus BLBI itu. Menurut saya ini harus dituntaskan," kata Desmond saat dihubungi, Rabu (26/8).

Desmond curiga pengungkapan kasus yang melibatkan PT Victoria Sekuritas Indonesia ini meningkatnya harga tanah dari hari ke hari. Terlebih lagi belum ada penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dari BPK ataupun BPKP.

"Persoalannya baru pada tahapan persepsi Kejagung, kenapa bicara kerugian negara? Lantaran saat ini adanya harga tanah yang naik, yang membuat menarik tanah Victoria itu harganya berlipat-lipat, ini yang harus kita liat," terang dia.

Banyaknya kejanggalan yang dilakukan Kejagung dalam mengungkap kasus BPPN ini, Desmond berjanji bakal mempertanyakan hal itu kepada Jaksa Agung HM Prasetyo saat rapat di Komisi III DPR nanti. "Ini yang akan kita pertanyakan dalam RDP dengan Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Perkara ini bermula saat sebuah perusahaan bernama PT Adyaesta Ciptatama meminjam sekitar Rp266 miliar ke BTN untuk membangun perumahan di Karawang seluas 1.200 hektare sekitar akhir tahun 1990. Saat Indonesia memasuki krisis moneter 1998, pemerintah memasukan BTN ke BPPN untuk diselamatkan.

Sejumlah kredit macet kemudian dilelang, termasuk utang Adyaesta. VSIC membeli aset itu dengan harga Rp32 miliar. Seiring waktu, pihak Adyaesta ingin menebus aset tersebut, namun, VSIC menyodorkan nilai Rp2,1 triliun atas aset itu. Pasalnya, nilai utang tersebut setelah dikalkulasi dengan jumlah bunga dan denda, saat ini sudah bernilai Rp3,1 triliun.

Pada 2013, pihak Adyaesta melalui kuasa hukumnya Jhonson Panjaitan kemudian melaporkan VSIC ke Kejaksaan Tinggi DKI atas tuduhan permainan dalam penentuan nilai aset yang dinilai merugikan negara. Saat ini, kasus tersebut diambil alih oleh Kejaksaan Agung. (mdk/rnd)