Di RKUHP, pidana terhadap agama diperluas menjadi tujuh pasal

Merdeka.com - DPR merampungkan draf sementara Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Di RKUHP, kali ini terdapat perluasan jangkauan hukuman bagi orang yang menghina agama.

Berbeda dengan pasal sebelumnya, pidana terhadap agama diatur dalam beberapa pasal. Setidaknya ada enam pasal yang mengatur pidana terhadap agama.

Pasal-pasal tersebut terbagi menjadi dua bagian dalam di Bab VII. Bagian pertama yang diberi judul Tindak Pidana terhadap Agama terdapat tiga pasal, yakni pasal 348, 349, 350. Bagian kedua berjudul Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta perluasan pasal ini dibuat secara teliti. Agar pasal itu tidak menjadi pasal karet.

"Jangan jadi pasal karet yang menjerat semua orang yang berpikir, semua orang berinovasi, orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang dalam agama disebut sebagai mujtahid kemudian jadi korban. Pasal karet jangan ada di KUHP," kata Fahri di Kompleks Parelmen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2).

Dia berharap pasal tersebut bisa didefinisikan secara jelas. Salah satunya siapa yang harus dihukum jika melakukan penistaan agama di berbagai tempat.

"Apa yang disebut penistaan agama, apa ceramah di dalam masjid. Atau di dalam gereja boleh. Siapa yang harus dihukum kalau orang ceramah di dalam masjid atau di dalam gereja atau di dalam rumah ibadah. Seorang mubaligh berceramah di dalam masjid itu kan wilayah iman dia," tandasnya.

Sedangkan anggota Panja RKUHP, Taufiqulhadi mengatakan pasal dalam draf RKUHP sekarang masih bisa berubah karena. Dia mentargetkan selesai sebelum tanggal 14 Februari 2018.

Diketahui, dalam KUHP lama penodaan agama hanya diatur dalan satu pasal, yakni pasal 156 huruf a. Sekarang terdapat enam pasal.

Pasal 349 RKUHP berbunyi seseorang yang menyerbarluaskan penghinaan terhadap agama melalui sarana teknologi informasi diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Lalu, pasal 351 mengatur setiap orang yang mengganggu, merintangi atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman terhadap orang yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan atau pertemuan keagamaan, dipidana penjara paling lama tiga tahun.

Serta, dalam pasal 353 menegaskan setiap orang yang menodai, merusak atau membakar bangunan tempat ibadah diancam pidana penjara paling lama lima tahun.