Din Syamsuddin: Moeldoko Layak Dipecat Jokowi

Merdeka.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko layak dipecat karena merusak citra Presiden Joko Widodo. Sebabnya, adalah upaya pendongkelan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara.

Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta mempertanyakan, apakah Moeldoko bergerak atas seizin Jokowi selaku atas. Jika diberi restu maka Presiden telah merusak tatanan demokrasi.

"Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," kata Din dalam keterangannya, Senin (8/3).

Din menilai, Moeldoko layak dipecat jika bergerak sendiri. Selain itu, dengan menjadi pimpinan partai politik, tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan akan terganggu.

"Jika beliau tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," kata Din.

Ia pun menyarankan sebaiknya pemerintah tidak menerima hasil KLB Sumut itu. Jika disahkan pemerintah maka menjadi preseden buruk dan tercipta kegaduhan nasional.

"Maka yang tepat dan terbaik bagi Pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika Pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," katanya.

Sebelumnya, kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dikudeta lewat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Kongres tersebut mengusung tema 'Kembali ke Asal: Demokrat yang Demokratis'.

Meski DPP Partai Demokrat menyatakan KLB tersebut adalah ilegal, kongres tersebut memutuskan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner. Kemudian, KLB menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.