Follow
Dipimpin Desmond, Komisi III DPR mau kunjungi BPK tanya Sumber Waras
Merdeka.com - Polemik pembelian lahan RS Sumber Waras berujung pada saling silang pendapat antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Komisi III DPR juga tertarik untuk terlibat lebih dalam terkait polemik itu.
Besok rencananya, Komisi III DPR akan mendatangi BPK. "Ya besok, Selasa jam 13.00 WIB," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya, Senin (18/4).
Menurut Bambang, besok kunjungan akan dipimpin oleh Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa. Agendanya ialah meminta keterangan mendalam dari BPK terkait hasil audit investigatif terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana KPK menemukan bukti korupsi? 'Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum,' kata Ali.
"Ya minta penjelasan. Panja penegakan hukum komisi III dipimpin Desmond," tuturnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Panja ini sempat akan memanggil Ahok untuk mengklarifikasi sejumlah persoalan, salah satunya terkait RS Sumber Waras. Namun Bambang belum tahu persis apakah pertemuan besok ke BPK akan semakin memperkuat keinginan untuk memanggil Ahok ke DPR.
"(Pemanggilan Ahok) itu kewenangan Panja penegakan hukum," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat kali ini membahas terkait evaluasi fungsi pengawasan terhadap internal KPK.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mencecar tajam Jaksa Agung terkait aliran duit suap
Baca Selengkapnya
intinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca Selengkapnya
KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca Selengkapnya
Benny K Harman secara lantang menantang Kapolri Listyo dan jajarannya memeriksa salah satu tokoh di Kementerian Kominfo terkait judi online
Baca Selengkapnya
Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyatakan kewenangan menetapkan supervisi adalah pimpinan KPK.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi, Menurutnya, Korlantas sudah dianggap sarang korupsi.
Baca Selengkapnya
Indra diperiksa sebagai Saksi dalam Kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
Baca Selengkapnya
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnya
Yudi berharap KPK juga dapat menurunkan investigator terbaik dalam mengusut kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Trimedya Panjaitan mengungkit bahwa Badan Pertanahan Negara (BPN) masih banyak terdapat mafia tanah di dalamnya
Baca Selengkapnya