Disebut seenaknya pecat pengurus kecamatan, Ketua DPD Golkar Depok didesak dicopot
Merdeka.com - Kantor DPD Partai Golkar Depok di Jalan Boulevard, Sukmajaya, Depok digeruduk ratusan massa.Mereka menuntut agar Ketua DPD Golkar, Farabi A Rafiq, dicopot dari jabatannya.
Pantauan di lokasi, kondisi sempat memanas ketika massa memaksa masuk ke area Jalan Boulevard. Mereka diadang petugas di pertigaan Jalan Boulevard.
Tuti Alawiyah, pengurus kecamatan (PK) Golkar Cilodong, mengatakan Farabi dinilai telah melakukan pelanggaran dengan merencanakan pemecatan secara sepihak beberapa PK partai Golkar di wilayah Depok.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang menawarkan uang ke Ganjar? Ganjar lalu bercerita saat dirinya sempat didatangi seseorang dan ditawari uang usai memperingati agar tak ada lagi setoran.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
"Bapak ketua kita itu, sangat sangat melanggar aturan DPW Jabar bahwa pada tanggal 12 Agustus, fraksi diberikan surat untuk tidak memecat PK - PK di wilayah. Namun, faktanya beliau memecat PK yang tidak sependapat dengan beliau," katanya, Senin (17/9).
Sampai hari ini, ada empat orang PK yang dipecat termasuk dirinya. Hal itu dianggap sebagai tindakan semena-mena. Tuti menuturkan, Farabi juga menempatkan kerabatnya untuk masuk sebagai bacaleg di urutan atas.
"Sedangkan kita yang sudah berjuang selama 20 tahun tidak dihargai oleh beliau," beber Tuti.
Dia menuding Ketua DPD Golkar juga menyunat anggaran untuk saksi dalam Pilgub Jabar. Menurutnya, untuk satu saksi dianggarkan Rp 100 ribu namun pada kenyataannya yang dibayarkan hanya Rp 20 ribu.
"Jadi dana itu disunat Rp 80 ribu, padahal Kang Dedi (Dedi Mulyadi) telah menganggarkan dana sebesar Rp 360 Juta, sedangkan yang diberikan kepada PK Rp 36 Juta," ucapnya.
Dia menuturkan, ke depan pihaknya akan mengadakan musdalub dan mengganti pimpinan DPD Golkar.
"Ini kita lakukan, demi Partai Golkar lebih baik lagi," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Feru terbukti menerima uang Rp1,3 miliar dan mobil dari calon legislatif untuk membeli suara.
Baca SelengkapnyaTemuan tersebut diduga terjadi di Kelurahan Sukmajaya, Depok.
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut, seperti saksi ahli yang tidak hadir, karena hanya dibayar Rp1 juta. Padahal saksi ahli tersebut meminta bayaran Rp20 juta
Baca SelengkapnyaKetua RT 01/RW 16 Cinere Depok memergoki Caleg DPR RI di Depok yang melakukan serangan fajar di masa tenang.
Baca SelengkapnyaSebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka
Baca SelengkapnyaDalam salinan keputusan DKPP yang diterima merdeka.com, Kamis (4/7), DKPP merasa heran dengan perilaku Hasyim Asy’ari.
Baca SelengkapnyaSandi datang dengan membawa bukti terkait dugaan korupsi sarana dan prasarana yang terjadi di tempat kerjanya.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.
Baca SelengkapnyaRohidin merupakan calon gubernur (Cagub) petahana yang diusung Partai Golkar, PKS, PPP dan Hanura.
Baca SelengkapnyaPejabat itu mengungkap wajib setor ke Bupati Garut Rp2,5 juta per bulan
Baca SelengkapnyaDewas KPK menggelar sidang etik terkait dugaan pungli
Baca SelengkapnyaTim penyidik KPK menemukan uang tersebut berasal dari pemerasan yang dilakukan RM terhadap jajaran kepala dinas hingga kepala organisasi perangkat daerah.
Baca Selengkapnya