Diskors Kampus, Mahasiswa Gandeng Aktivis Antikorupsi Gugat Unnes

Merdeka.com - Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) Frans Joshua Napitu menilai sanksi disiplin kepada dirinya dari pihak kampus dianggap mengada-ada. Sebab Dekan menganggap bahwa dia terlibat organisasi Papua Merdeka. Selain itu, dia juga telah melecehkan nama Rektor Unnes yang dilaporkan ke KPK.

"Saya otomatis per 16 November sudah dinonaktifkan dari kegiatan kemahasiswaan selama enam bulan. Bagi saya, hukuman itu tidak masuk akal, saya dianggap terlibat ormas Papua Merdeka, dan sudah menjelekkan nama rektor Unnes. Itu fitnah tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan," kata Frans saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).

Dia pernah berhadapan dengan komisi sidang etik kampus karena dianggap memprotes kebijakan penarikan biaya uang kuliah tunggal (UKT) selama pandemi Covid-19.

"Saya sering disidang etik karena ikut mengkritik kebijakan rektor. Tapi selama sidang, pihak kampus tidak bisa membuktikan kesalahan saya. Kalau sekarang saya diskorsing, otomatis saya nganggur," jelasnya.

Dengan penonaktifan tersebut, saat ini telah berkoordinasi dengan aktivis antikorupsi untuk melakukan gugatan atas keputusan kampusnya tersebut. "Saya upayakan menggugat lewat PTUN atau lembaga lainnya," ujarnya.

Terpisah Kepala UPT Humas Unnes, Muhammad Burhanudin mengaku Frans Joshua sebenarnya tercatat sebagai penerima beasiswa Bidikmisi selama delapan semester. Meski begitu, pihaknya menyerahkan proses sanksi disiplin kepada masing-masing fakultas.

"Kita tidak bisa komentar soal sanksi. Apalagi itu bukan hukuman, tapi hanya teguran saja," kata dia.