Ditanya royalti lagu SBY, Menkum HAM bilang 'lagunya laku enggak?'

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly telah melantik 10 orang yang antara lain musisi dan pencipta lagu sebagai komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta (LMKN) dan LMKN Hak Terkait untuk menetapkan cara pendistribusian dan besaran royalti lagu pekerja

Salah satu komisioner yang dilantik ialah raja dangdut Rhoma Irama. Nantinya, Rhoma dan komisioner lainnya yang sudah dilantik akan mengurus royalti lagu hingga ke tempat karaoke.

"Tempat karaoke, hotel-hotel, dan pertunjukan televisi yang menggunakan hak cipta harus ada royaltinya," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1).

Namun, ketika ditanya awak media apakah lagu-lagu yang dinyanyikan dan diciptakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan turut diroyalti, Yasonna menyebut jika lagunya laku akan turut diberi royalti.

"Lagunya laku enggak?" Kata Yasonna.

Sekedar informasi, tugas dua lembaga tersebut, berdasarkan Peraturan Menkum HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Tanggung jawab tersebut, antara lain menyusun kode etik LMK di bidang lagu atau musik, melakukan pengawasan terhadap LMK, memberikan rekomendasi kepada menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik maupun rekomendasi terkait perizinan LMK di bidang musik.

Selain itu, menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK, menetapkan tata cara pendistribusian dan besaran royalti, melakukan mediasi atas sengketa hak cipta dan hak terkait, serta memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menkum HAM.