Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPD dukung GBHN diaktifkan kembali

DPD dukung GBHN diaktifkan kembali Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Farouk Muhammad mendukung ide pengaktifan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti yang disampaikan Ketua Umum PDIP megawati Soekarnoputri. Menurutnya hal itu sebagai langkah penguatan MPR dan DPD.

"Sebagai konsekuensinya MPR yang anggotanya terdiri dari wakil rakyat dan wakil daerah diberikan mandat kembali untuk menyusun dan menetapkan Ketetapan atau TAP tentang GBHN, namun gagasan tersebut akan lebih sempurna lagi dengan penguatan MPR dan DPD sesuai dengan rekomendasi MPR 2009-2014 melalui keputusan MPR RI Nomor: 4/MPR/2014," ujar Farouk di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Menurut Farouk, terkait hal tersebut maka perlu ada amandemen ke lima UUD 1945 untuk penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Farouk menyampaikan, pada prinsipnya tiap Anggota DPD RI dan DPD RI secara kelembagaan sudah siap mensukseskan agenda yang seyogyanya segera direalisasikan itu.

Anggota DPD lainnya, Bambang Sadono menyampaikan bahwa dukungan terhadap gagasan GBHN tersebut karena DPD telah menerima konsep naskah akademis dari Forum Rektor Indonesia. Saat disosialisasikan di MPR soal GBHN itu juga mendapat dukungan yang tinggi dari masyarakat,

"Ada beberapa pembahasan dari isi Konsep Naskah Akademik tersebut, di antaranya membahas tentang eksistensi Pancasila, penguatan MPR, penguatan Sistem Presidensial, penataan sistem peradilan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial," ucap Bambang.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ari Dwipayana Respons Permintaan Mahasiswa UGM ‘Pulang’ ke Jalan Demokrasi
Ari Dwipayana Respons Permintaan Mahasiswa UGM ‘Pulang’ ke Jalan Demokrasi

Mahasiswa UGM meminta Ari Dwipayana dan Pratikno 'pulang' ke jalan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada
Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Dewan Guru Besar UI menilai revisi UU Pilkada dapat menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi, seperti MK versus DPR, yang akan merusak kehidupan bernegara.

Baca Selengkapnya
Wacana Trisakti Jadi Kampus Negeri, Ini Kata Para Alumni IKA FKG
Wacana Trisakti Jadi Kampus Negeri, Ini Kata Para Alumni IKA FKG

Dukungan perubahan status itu juga disampaikan oleh berbagai pihak

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Hasil Rakernas V PDIP Minta Megawati Jadi Ketum Lagi hingga Desak Penurunan UKT, Berikut Isi Lengkapnya
Hasil Rakernas V PDIP Minta Megawati Jadi Ketum Lagi hingga Desak Penurunan UKT, Berikut Isi Lengkapnya

17 poin rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP yang dibacakan langsung Puan Maharani

Baca Selengkapnya
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah

Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.

Baca Selengkapnya
Dewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir
Dewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir

Dewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir

Baca Selengkapnya
Setelah UGM dan UII, Giliran Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Deklarasi Selamatkan Demokrasi
Setelah UGM dan UII, Giliran Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Deklarasi Selamatkan Demokrasi

Gerakan untuk menyelamatkan demokrasi yang diawali Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) semakin meluas.

Baca Selengkapnya
DPR Batal Ubah Nomenklatur Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Perubahannya
DPR Batal Ubah Nomenklatur Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Perubahannya

DPR RI menggelar rapat panja, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres)

Baca Selengkapnya
Muncul Wacana Hidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung, Begini Reaksi JK
Muncul Wacana Hidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung, Begini Reaksi JK

Muncul Wacana Hidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung, Begini Reaksi JK

Baca Selengkapnya
Curhat ke Presiden Jokowi, Guru Honorer Ingin Diangkat Jadi PPPK
Curhat ke Presiden Jokowi, Guru Honorer Ingin Diangkat Jadi PPPK

Keberadaan guru honorer yang diangkat sebagai PPPK bukan hanya membawa manfaat individu.

Baca Selengkapnya
Mahfud Soal Usulan Amandemen UUD 1945: Silakan Aja
Mahfud Soal Usulan Amandemen UUD 1945: Silakan Aja

Menurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.

Baca Selengkapnya