Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR akan Bahas Permainan Karantina dengan Perhimpunan Hotel & Satgas Covid-19

DPR akan Bahas Permainan Karantina dengan Perhimpunan Hotel & Satgas Covid-19 Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyebut, Komisi IX segera membahas masalah karantina dari luar negeri bersama perhimpunan hotel dan Satgas Penanganan Covid-19. Sebabnya, Komisi IX mendengar banyak keluhan masyarakat mengenai karantina.

"Ada banyak keluhan, ada banyak suara-suara sumbang di masyarakat yang diterima di komisi itu sudah kita sampaikan. Nah, ke depan nanti bahkan kita akan mengundang perhimpunan hotel maupun satgas terhadap mekanisme pelaksanaan di lapangan," ujar Rahmad kepada wartawan, Rabu (2/2).

Salah satu isu yang akan dibahas adalah transparansi penetapan tarif harga hotel untuk karantina. Rahmad mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang meminta Polri melakukan investigasi terhadap permainan karantina. Komisi IX DPR RI juga sudah menyampaikan masalah ini kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam rapat beberapa waktu lalu.

Orang lain juga bertanya?

"Saya kira ini memang tidak boleh dibiarkan, tidak boleh diendapkan, terlebih juga sudah terjadi polemik kan di pemerintah dan Kemenparekraf," ujar politikus PDIP ini.

"Ada yang mengatakan itu sebenarnya ada miskomunikasi, sedangkan pak menteri dengan tegas mengatakan ini bukan miskomunikasi, ini dugaan yang kuat yang perlu diinvestigasi," tegas Rahmad.

Menurutnya sudah saatnya momentum ini menjadi perbaikan terhadap tata kelola di lapangan terkait karantina.

"Momentum ini kita gunakan untuk fungsi kontrol yang lebih baik lagi, fungsi pengawasan internal juga lebih baik lagi, kemudian tata kelola organisasi manajemen di lapangan lebih baik lagi," kata Rahmad.

Modus Permainan Karantina

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta menerima keluhan dari beberapa warga asing terkait karantina di Indonesia. Dia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut dugaan permainan proses karantina.

"Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina. Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas Evaluasi PPKM dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin 31 Januari 2022, dilansir dari situs Sekretariat Kabinet.

Mabes Polri mengakui praktik permainan karantina pelaku perjalanan luar negeri sebenarnya pernah dibongkar Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Tetapi sampai hari ini, permainan itu masih ada.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan apa yang menyebabkan praktik curang proses karantina masih terjadi. Diduga kuat, praktik itu terjadi karena lemahnya pengawasan di bandara, khususnya terhadap pelancong dari luar negeri.

"Kasus yang pernah ditangani, kelemahannya adalah di pengawasan bandaranya. Dari mulai pintu kedatangan, dia keluar dari pesawat ini ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (2/2).

Dedi menyebut, oknum-oknum tersebut menjemput kemudian menawarkan jasanya pada warga asing. Perilaku inilah yang membuat keresahan terhadap Warga Negara Asing (WNA).

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Begini Cara KPU Jaga Integritas 11 Panelis Debat Perdana Pilpres 2024
Begini Cara KPU Jaga Integritas 11 Panelis Debat Perdana Pilpres 2024

Konsep karantina dilakukan tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Hari Ini, F-PDIP DKI Gelar Rapat Bahas Nasib Cinta Mega Usai Diduga Main Slot saat Paripurna
Hari Ini, F-PDIP DKI Gelar Rapat Bahas Nasib Cinta Mega Usai Diduga Main Slot saat Paripurna

Nantinya, hasil sikap ini akan diserahkan ke DPP PDIP untuk didalami sesuai kewenangan partai.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR RI Ada Mark Up Harga
KPK Ungkap Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR RI Ada Mark Up Harga

Alex menyebut dalam proyek tersebut, adanya peningkatan harga yang dilakukan secara berkelompok.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Arteria PDIP Cecar Kepala BPKH, Tajam Sindir Seperti Juru Bayar Menteri
VIDEO: Keras Arteria PDIP Cecar Kepala BPKH, Tajam Sindir Seperti Juru Bayar Menteri

Arteria mencecar Fadlul terkait fungsi BPKH dan tanggung jawabanya.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Pertanyaan Debat Capres dan Cawapres Tidak Bocor
KPU Pastikan Pertanyaan Debat Capres dan Cawapres Tidak Bocor

KPU RI menjamin tidak ada kebocoran pertanyaan pada debat perdana capres dan cawapres di Pilpres 2024 yang akan digelar pada 12 Desember 2023.

Baca Selengkapnya
DPR Gelar Rapat Evaluasi Haji Secara Tertutup
DPR Gelar Rapat Evaluasi Haji Secara Tertutup

Rapat evaluasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan agar ke depan pelaksanaan haji dapat lebih maksimal.

Baca Selengkapnya
DPR Rencanakan Bentuk Pansus Untuk Evaluasi Haji 2024
DPR Rencanakan Bentuk Pansus Untuk Evaluasi Haji 2024

Hasil pemantauan dan pengawasan menunjukkan sejumlah kendala yang dihadapi jemaah haji Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tak Dapat Rumdin, Anggota DPR akan Terima Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan hingga Kebayoran
Tak Dapat Rumdin, Anggota DPR akan Terima Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan hingga Kebayoran

Besaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.

Baca Selengkapnya
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya
Sekjen DPR RI Indra Iskandar Tak Hadiri Pemeriksaan KPK Hari Ini Terkait Kasus Rumah Dinas
Sekjen DPR RI Indra Iskandar Tak Hadiri Pemeriksaan KPK Hari Ini Terkait Kasus Rumah Dinas

Indra pada pemeriksaan hari ini batal karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Buat Pansus untuk Evaluasi Haji 2024
DPR Bakal Buat Pansus untuk Evaluasi Haji 2024

Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan.

Baca Selengkapnya
Jaga Kerahasiaan, KPU Segel Pertanyaan Debat Pilpres 2024
Jaga Kerahasiaan, KPU Segel Pertanyaan Debat Pilpres 2024

Bahkan jajaran komisioner KPU pun tidak tahu pertanyaan apa yang akan disampaikan.

Baca Selengkapnya