DPR bakal panggil Menhub terkait pungli di Ditjen Perhubungan Laut

Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani meminta pihak kepolisian untuk tidak berhenti melakukan operasi pemberantasan pungli (OPP) di Kementerian Perhubungan saja. Sebab, menurutnya praktik pungli telah menggurita terutama di lembaga-lembaga pelayanan publik.

"Saya juga berharap agar Polri terus aktif memberantas persoalan pungli ini, tidak hanya di Kemenhub saja namun di seluruh lembaga atau tempat yang dimungkinkan adanya praktik pungli," kata Miryam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

Operasi yang dilakukan polisi kemarin dilakukan atas laporan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Miryam memuji gerak cepat Budi membongkar praktik pungli di instansi yang dipimpinnya.

"Apa yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan adalah sebuah langkah maju dan harus kita dukung, namun jangan sampai kejadian ini hanya untuk pencitraan saja. Sebab, dalam jalur birokrasi pasti ada garis komando dari pejabat diatasnya terhadap apa yang dilakukan oleh anggota atau staf dibawahnya, sehingga perlu diusut sampai selesai persoalan ini," terangnya.

Meski begitu, pihaknya berniat memanggil Budi untuk meminta keterangan mengenai praktik pungli di Kementerian Perhubungan. Pasalnya, bisa jadi praktik pungli terjadi karena keteledoran Budi mengelola kementeriannya.

"Logikanya, apabila OTT berawal dari laporkan Menterinya, ada dua kemungkinan, bisa karena pak menteri tidak bisa mengatur anak buahnya sehingga harus meminta bantuan Polri untuk membongkarnya atau pak menteri perintahnya tidak didengar oleh bawahannya," tegasnya.