DPR Minta Dirjen PAS Turun Tangan Telusuri Penyebab Kerusuhan Lapas Sorong
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi, menyayangkan kerusuhan di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat pada Rabu (22/4) kemarin malam. Dia ingin pihak berwenang menyelidiki kerusuhan tersebut.
"Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi, perlu dilakukan penyidikan atas apa yang terjadi di sana. Adanya pembakaran fasilitas umum dalam lapas tentunya harus dipertanggung jawabkan," kata dia lewat keterangan, Kamis (23/4).
Dia menambahkan, dari berita yang beredar sampai saat ini, kerusuhan tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi.
-
Siapa yang bisa dilapor? KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.
-
Dimana bentrokan terjadi? Pada Minggu (15/10), sebuah bentrokan antar kelompok terjadi di Muntilan, Kabupaten Magelang.
-
Dimana Bawaslu Temanggung melakukan patroli pengawasan? Selain itu, pihaknya juga melakukan patroli pengawasan ke desa-desa dan membuka posko pengaduan masyarakat.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
-
Bagaimana IDI menanggapi kasus pemalakan? 'Harusnya tidak ada,' kata Slamet saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/9).Namun demikian, Slamet mengaku belum ada laporan yang masuk ke dalam IDI perihal adanya biaya ilegal dari kasus kematian dokter Aulia.
"Tentunya ini harus ada pendalaman, apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas," ucapnya.
Aboebakar mendengar informasi adanya tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi di tengah Covid-19. Dia ingin hal tersebut di cek jika menjadi salah satu faktor latar belakang kerusuhan.
"Tentunya Dirjen Pemasyarakatan perlu turun tangan untuk melakukan audit. Agar situasi serupa tidak terjadi di tempat lain," kata dia.
Dia menuturkan, fraksi PKS sudah mengusulkan adanya Komisi Pengawas Pemasyarakatan yang fungsinya menjamin pemenuhan hak-hak warga binaan sehingga dapat mencegah kejadian seperti ini.
"Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas," tuturnya.
Ratusan Warga Binaan Lapas Sorong, Provinsi Papua Barat berbuat onar agar dibebaskan dengan alasan kemanusiaan di tengah wabah COVID-19 yang melanda Indonesia, Rabu (22/4).
Narapidana tersebut membakar kasur dan berusaha menjebol tembok guna membebaskan diri, namun aksi tersebut berhasil digagalkan aparat TNI dan Polri.
Kepala Lapas Sorong Nunus Ananto yang dikonfirmasi mengatakan aksi yang dilakukan oleh 335 warga binaan tersebut bertujuan agar mereka dibebaskan.
"Mereka minta dibebaskan dengan alasan kemanusiaan ingin merasakan hidup bebas seperti warga lainnya dan khawatir dengan wabah ini," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa situasi sudah aman dan petugas Lapas melakukan pendekatan persuasif dengan narapidana tersebut agar kembali ke kamar masing-masing.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keduanya diminta klarifikasi terkait kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Sulteng dan NTT sehingga menyedot perhatian publik.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mengingatkan Polri agar tidak asal tangkap seperti kasus Pegi Setiawan.
Baca SelengkapnyaPuan menekankan pentingnya pendampingan hukum dan psikologi bagi para korban dan keluarganya.
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Dave meminta permasalahan itu tidak digoreng sehingga menimbulkan kondisi yang tidak lebih baik.
Baca SelengkapnyaDia berharap agar korban pelecehan seksual berani bersuara.
Baca SelengkapnyaKasus perundungan di dunia pendidikan, khususnya di pesantren, menjadi perhatian Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Baca SelengkapnyaPolri telah berkoodinasi dengan Menpora perihal dugaan penyelewengan keuangan kegiatan PON ini.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas peretasan PDN
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri di kompleks parlemen.
Baca SelengkapnyaAnalisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca Selengkapnya