Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Minta Dirjen PAS Turun Tangan Telusuri Penyebab Kerusuhan Lapas Sorong

DPR Minta Dirjen PAS Turun Tangan Telusuri Penyebab Kerusuhan Lapas Sorong Aboe Bakar Alhabsy. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi, menyayangkan kerusuhan di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat pada Rabu (22/4) kemarin malam. Dia ingin pihak berwenang menyelidiki kerusuhan tersebut.

"Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi, perlu dilakukan penyidikan atas apa yang terjadi di sana. Adanya pembakaran fasilitas umum dalam lapas tentunya harus dipertanggung jawabkan," kata dia lewat keterangan, Kamis (23/4).

Dia menambahkan, dari berita yang beredar sampai saat ini, kerusuhan tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi.

"Tentunya ini harus ada pendalaman, apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas," ucapnya.

Aboebakar mendengar informasi adanya tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi di tengah Covid-19. Dia ingin hal tersebut di cek jika menjadi salah satu faktor latar belakang kerusuhan.

"Tentunya Dirjen Pemasyarakatan perlu turun tangan untuk melakukan audit. Agar situasi serupa tidak terjadi di tempat lain," kata dia.

Dia menuturkan, fraksi PKS sudah mengusulkan adanya Komisi Pengawas Pemasyarakatan yang fungsinya menjamin pemenuhan hak-hak warga binaan sehingga dapat mencegah kejadian seperti ini.

"Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas," tuturnya.

Ratusan Warga Binaan Lapas Sorong, Provinsi Papua Barat berbuat onar agar dibebaskan dengan alasan kemanusiaan di tengah wabah COVID-19 yang melanda Indonesia, Rabu (22/4).

Narapidana tersebut membakar kasur dan berusaha menjebol tembok guna membebaskan diri, namun aksi tersebut berhasil digagalkan aparat TNI dan Polri.

Kepala Lapas Sorong Nunus Ananto yang dikonfirmasi mengatakan aksi yang dilakukan oleh 335 warga binaan tersebut bertujuan agar mereka dibebaskan.

"Mereka minta dibebaskan dengan alasan kemanusiaan ingin merasakan hidup bebas seperti warga lainnya dan khawatir dengan wabah ini," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa situasi sudah aman dan petugas Lapas melakukan pendekatan persuasif dengan narapidana tersebut agar kembali ke kamar masing-masing.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketika Jenderal Bintang Dua Polri Jadi Sorotan DPR Gara-Gara Kasus Ipda Rudy Soik
Ketika Jenderal Bintang Dua Polri Jadi Sorotan DPR Gara-Gara Kasus Ipda Rudy Soik

Keduanya diminta klarifikasi terkait kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Sulteng dan NTT sehingga menyedot perhatian publik.

Baca Selengkapnya
DPR Sentil Polisi soal Kasus Pegi Setiawan: Jangan Lagi Rakyat jadi Kambing Hitam
DPR Sentil Polisi soal Kasus Pegi Setiawan: Jangan Lagi Rakyat jadi Kambing Hitam

Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mengingatkan Polri agar tidak asal tangkap seperti kasus Pegi Setiawan.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Minta Polisi Usut Tuntas Penganiayaan Balita di Daycare Depok: Kekerasan Anak Tak Bisa Dibiarkan
Ketua DPR Minta Polisi Usut Tuntas Penganiayaan Balita di Daycare Depok: Kekerasan Anak Tak Bisa Dibiarkan

Puan menekankan pentingnya pendampingan hukum dan psikologi bagi para korban dan keluarganya.

Baca Selengkapnya
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik

Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT

Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Penyidikan Kasus TNI Serdang Warga Deli Serdang Transparan!
DPR Minta Penyidikan Kasus TNI Serdang Warga Deli Serdang Transparan!

Namun demikian, Dave meminta permasalahan itu tidak digoreng sehingga menimbulkan kondisi yang tidak lebih baik.

Baca Selengkapnya
Komisi III Sarankan Kemenpan RB Punya Aturan Khusus untuk Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan ASN
Komisi III Sarankan Kemenpan RB Punya Aturan Khusus untuk Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan ASN

Dia berharap agar korban pelecehan seksual berani bersuara.

Baca Selengkapnya
Marak Kasus Perundungan di Pesantren, Ini Langkah Menteri PPA
Marak Kasus Perundungan di Pesantren, Ini Langkah Menteri PPA

Kasus perundungan di dunia pendidikan, khususnya di pesantren, menjadi perhatian Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Baca Selengkapnya
Polri Langsung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Dana PON XXI Aceh dan Sumut Hari Ini
Polri Langsung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Dana PON XXI Aceh dan Sumut Hari Ini

Polri telah berkoodinasi dengan Menpora perihal dugaan penyelewengan keuangan kegiatan PON ini.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Sentil Menkominfo: Menteri Tidak Maksimal Jalankan Tugas Bisa Dievaluasi Presiden
Ketua DPR Sentil Menkominfo: Menteri Tidak Maksimal Jalankan Tugas Bisa Dievaluasi Presiden

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas peretasan PDN

Baca Selengkapnya
Temukan Rutan dan Lapas Dikuasai Segelintir Caleg, Junimart PDIP Minta Bawaslu Kawal Ketat saat Pencoblosan
Temukan Rutan dan Lapas Dikuasai Segelintir Caleg, Junimart PDIP Minta Bawaslu Kawal Ketat saat Pencoblosan

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri di kompleks parlemen.

Baca Selengkapnya
Kebut Pengusutan Dugaan Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut, Bareskrim Segera Analisi Usai Cek Lokasi
Kebut Pengusutan Dugaan Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut, Bareskrim Segera Analisi Usai Cek Lokasi

Analisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.

Baca Selengkapnya