DPR Nilai PPKM Level 3 saat Nataru Enggak Efektif Jika Warga Tidak Berpartisipasi

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah perlu menjelaskan mengapa tetap diterapkan PPKM level 3 meski sudah ada zona hijau. Sebab, PPKM level 3 tidak efektif bila masyarakat tidak berpartisipasi. Dia bilang, faktor keberhasilan PPKM lebih besar karena masyarakat dibanding pemerintah.

"Jadi kalau masyarakat enggak mau ikut itu ya enggak akan berhasil, nah karena itu kalaupun ada aturan PPKM level 3 kemudian masyarakat enggak mau nerapin ya enggak efektif, karena itu perlu upaya kerja sama dengan masyarakat dengan bangun kerjasama dan sosialisasi kepada masyarakat," kata Saleh ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11).

Untuk itu, dia mendorong pemerintah harus intensif melakukan sosialisasi terkait penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada masa Natal hingga Tahun Baru. Tujuannya agar masyarakat tidak salah tafsir dan menolak PPKM.

"Jadi menurut saya, ini pemerintah memang harus intensif melakukan sosialisasi terkait dengan rencana pemberlakuan PPKM Level 3, kenapa penting untuk dilakukan sosialisasi itu, supaya tidak ada salah persepsi dan salah tafsir terkait dengan itu," katanya.

"Kan sekarang ini masyarakat menganggap bahwa ini justru tujuannya untuk mengurangi aktivitas orang, kataknlah ya melarang orang untuk wisata berliburan begitu, termasuk melarang cuti," sambungnya.

Menurutnya, tujuan sebenarnya PPKM level 3 di diterapkan adalah untuk mengurangi penyebaran virus pada masa Nataru. Sebab, pasca lebaran terbukti kasus corona kembali tinggi.

"Kenapa ini dilakukan? Karena tahun tahun sebelumnya terbukti pada saat setelah selesai lebaran dan juga Nataru dan bahkan liburan besar lainnya terbukti ada kenaikan orang yang terpapar covid," ucapnya.

"Jadi pemerintah kelihatannya mau mengantisipasi jangan sampai itu terjadi lagi, oleh karena itulah dibuat InmendagriItu yang perlu dijelaskan kepada masyarakat," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, beberapa masyarakat menolak pemberlakuan PPKM level 3 saat masa libur Natal dan Tahun Baru pada Desember bulan depan. Jokowi meminta bawahannya menjelaskan dengan baik alasan keputusan itu diambil.

"Karena memang ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali," ujarnya saat pengarahan terkait PPKM di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/11).

Jokowi memahami bahwa pariwisata akan terdampak paling dalam bila PPKM Level 3 diterapkan, terutama di Bali. Namun, kebijakan ini perlu dimengerti agar ekonomi dan pariwisata tidak kembali terpukul bila situasi menjadi tak terkendali.

"Apalagi kita akan menjadi tuan rumah 150 meeting yang ada di G20. Oleh sebab itu saya minta intervensi di lapangan benar-benar terus dilakukan satgas, terhadap event-event yang ada," katanya.

Kepala Negara meminta rencana penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada saat natal dan tahun baru agar dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.

"Sampaikan mengenai perkembangan Kasus-kasus kenaikan kasus yang ada di Eropa ini penting sekali sebagai sebuah background dari keputusan yang akan kita ambil," imbuhnya.